Banggar DPR Setujui Anggaran 2027 untuk 7 Kementerian Koordinator, Kemenko Ekonomi Tertinggi

JAKARTA, investortrust.id — Badan Anggaran (Banggar) DPR resmi menyetujui pagu anggaran tahun 2027 untuk tujuh kementerian koordinator (kemenko) di bawah Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tidak hanya pagu indikatif, Banggar juga langsung menyepakati usulan tambahan anggaran bagi seluruh Kemenko tersebut.

Keputusan ini diambil dalam rapat kerja yang dihadiri seluruh menteri koordinator di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Baca Juga

Mitigasi Risiko APBN, Banggar Usul Proyek Infrastruktur Tak Mendesak Ditunda

"Agar para Menko tidak bolak-balik datang ke Badan Anggaran, maka atas penambahan itu kita setujui hari ini. Setuju?" ujar Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, yang langsung disambut seruan "setuju" dari para anggota dewan.

Said merinci pagu indikatif anggaran untuk masing-masing kementerian koordinator sebagai berikut:

* Kemenko Perekonomian: Rp 664 miliar

* Kemenko Pemberdayaan Masyarakat: Rp 620,9 miliar

* Kemenko Pangan: Rp 509,3 miliar

* Kemenko Politik dan Keamanan: Rp 392,2 miliar

* Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Rp 338,8 miliar

* Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK): Rp 304,1 miiliar

* Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Rp 276,8 miliar

Ia menjelaskan penyusunan pagu indikatif ini didasarkan pada sejumlah asumsi makro ekonomi, mulai target pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga, harga minyak mentah per barel, target lifting minyak dan gas bumi, hingga proyeksi defisit anggaran.

Sembari berseloroh, Said sempat menyentil keunikan proses ketok palu kali ini yang langsung meloloskan dana tambahan sebelum pembahasan mendalam dilakukan. "Hebatnya Banggar ini, pokoknya belum dibahas, belum disetujui, tambahannya duluan disetujui. Kita getok dulu ya," seloroh Said diiringi tawa peserta rapat.

Baca Juga

Sebut DPR Setujui Anggaran MBG Masuk Pos Pendidikan, Seskab Teddy: Ketua Banggar-nya PDIP

Hadir pada rapat tersebut seluruh menko pemerintahan Prabowo, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Kemudian Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Pratikno, serta Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Dengan disetujuinya anggaran ini, ketujuh Kemenko diharapkan dapat langsung tancap gas mengawal program-program strategis nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2027 tanpa kendala fiskal.