Disetujui Banggar, Cak Imin Pastikan Anggaran Kemenko PM Buat Masyarakat Miskin

JAKARTA, investortrust.id — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI atas dukungan yang diberikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko PM.

Secara khusus, apresiasi tersebut disampaikan terkait dengan disetujuinya usulan pagu Kemenko PM untuk tahun 2027.

"Sehubungan dengan rencana anggaran yang sudah kami ajukan, dengan persetujuan usulan ini kami ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih," ujarnya dalam Rapat Kerja Banggar bersama tujuh Kemenko di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin itu, dukungan anggaran tersebut akan menjadi instrumen penting untuk memperkuat peran koordinasi Kemenko PM dalam mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat lintas kementerian dan lembaga.

Baca Juga

Menko Muhaimin Sebut Sekolah Rakyat Jadi 'Game Changer' Prabowo Putus Akar Kemiskinan

Kemenko PM saat ini mengemban mandat untuk memastikan seluruh kebijakan pembangunan memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin, miskin ekstrem, rentan, serta menyediakan dan memperkuat dukungan bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi.

Melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, Kemenko PM terus mendorong agar berbagai program pemberdayaan berjalan lebih terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Pendekatan itu sejalan dengan arah pembangunan pemerintah yang menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi utama dalam menurunkan kemiskinan dan memperluas kesempatan ekonomi bagi rakyat.

Pengelolaan anggaran tahun 2027 ke depannya diarahkan untuk memperkuat kapasitas Kemenko PM dalam mengawal pelaksanaan agenda pemberdayaan masyarakat serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Banggar Said Abdullah tersebut, Banggar menyetujui pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat senilai Rp620,9 miliar.

Persetujuan ini menjadi bagian dari pembahasan awal APBN 2027 yang mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro yang telah disepakati antara pemerintah dan DPR. Melalui rapat tersebut, Banggar juga menyepakati agar usulan penambahan kebutuhan anggaran yang diajukan para kementerian koordinator dapat dibahas lebih lanjut tanpa harus melalui proses pengajuan berulang.