Cak Imin Rayu Ketua Banggar, Minta Tambahan Anggaran Rp 276,1 Miliar untuk Tahun 2026
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin merayu Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah terkait permintaan penambahan anggaran untuk pagu indikatif tahun 2026.
Menurut Cak Imin, pagu indikatif yang diterima oleh Kemenko PM, termasuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), pada tahun 2026 menurun dibandingkan DIPA 2025.
"Alokasi anggaran Kemenko Pemberdayaan Masyarakat termasuk Badan Percepatan Pengantasan Kemiskinan dan DJSN pada tahun anggaran 2026 ini menurun dari alokasi tahun 2025 menjadi Rp 223,9 miliar," katanya dalam rapat kerja antara pemerintah bersama Banggar DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Ia memperinci, pagu indikatif tersebut dialokasikan kepada Kemenko PM sebesar Rp 189,2 miliar atau menurun dari tahun 2025 yang mencapai Rp 191,7 miliar. Kemudian BP Taskin sebesar Rp 19,7 miliar yang juga menurun dibandingkan tahun 2025 yakni Rp 15,8 miliar. Dan terakhir ada DJSN yang memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 15 miliar, lebih rendah dari tahun 2025 mencapai Rp 19,6 miliar.
Sehingga total pagu indikatif yang diterima adalah sebesar Rp 223,9 miliar. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan DIPA tahun 2025 yang mencapai Rp 277,5 miliar.
Cak Imin menilai, pagu indikatif yang diperoleh tersebut jauh lebih rendah dibandingkan permintaan pihaknya dalam rangka memenuhi target program prioritas di tahun 2026. Ia menyebut Kemenko PM meminta pagu anggaran hingga Rp 500,1 miliar untuk tahun 2026.
"Di sisi lain, memperhatikan peran strategis Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan target yang harus tercapai maka kebutuhan anggaran Kemenko PM sebenarnya adalah yang sejujurnya Rp 500,1 miliar," ungkapnya.
Baca Juga
Menko Muhaimin Luncurkan 1.000 Dapur MBG di Pesantren, Sasar Tiga Juta Santri
Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, pagu indikatif sebesar Rp 223,9 miliar hanya memenuhi alokasi belanja perkantoran dan operasional atau belum termasuk belanja kebutuhan program.
"Sehingga perlu tambah alokasi anggaran sebesar Rp 276,1 miliar," lanjutnya.
Mantan wakil ketua DPR itu mengatakan, dalam rangka melakukan penghematan anggaran, Kemenko PM tidak mempermasalahkan apabila saat ini memiliki satu kantor yang berada di satu kompleks dengan Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Ia bergurau, jajaran Kemenko PM lebih senang menggunakan sistem work from anywhere (WFA) ataupun kerja dari mana saja.
"Kita juga tidak mempermasalahkan soal kantor karena Kemenko Pemberdayaan Masyarakat lebih suka WFA, Work From Anywhere, termasuk bekerja di mana-mana, termasuk di kantor ketua Badan Anggaran, dalam rangka merayu," ujarnya.
Berdasarkan pantauan Investortrust, sebanyak enam orang menko Kabinet Merah Putih hadir dalam rapat kerja bersama Banggar pada Senin (7/72025) pagi tadi, yakni Menko PM Muhaimin Iskandar, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono serta Menko Pangan Zulkifli Hasan.
Kemudian hadir juga Menko Polkam Budi Gunawan, Menko H2IP Yusril Ihza Mahendra dan Menko PMK Pratikno. Sedangkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tidak hadir lantaran sedang menemani kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.