Sebut DPR Setujui Anggaran MBG Masuk Pos Pendidikan, Seskab Teddy: Ketua Banggar-nya PDIP
JAKARTA, investortrust.id - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya merespons pernyataan PDIP soal anggaran program makan bergizi gratis (MBG) yang masuk ke dalam pos anggaran pendidikan dalam APBN. Teddy menegaskan keputusan mengenai APBN, termasuk anggaran pendidikan merupakan keputusan bersama pemerintah dan DPR. Anggaran pendidikan yang disepakati pemerintah dan DPR mencakup banyak hal, termasuk MBG.
"Jadi namanya anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Nah, di tahun ini Rp 769,1 triliun, itu 20%. Dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak. Isinya, peruntukannya," kata Teddy di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Baca Juga
Teddy mengatakan, pemerintah bersama DPR, termasuk Badan Anggaran (Banggar) membahas dan menyepakati bersama besaran APBN. Teddy kemudian menyinggung Ketua Banggar DPR, Said Abdullah yang merupakan politikus PDIP.
"Dan isinya, peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR. Yang mana Ketua Banggar-nya juga PDIP, begitu kira-kira," ujar Teddy.
Teddy mengatakan anggaran pendidikan yang telah dibahas dan disetujui DPR mencakup berbagai program yang berkaitan dengan pendidikan. Salah satunya program MBG yang bertujuan menjadi fondasi dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
"Dan tadi, semua hal itu adalah, termasuk MBG, adalah fondasi awal untuk memperbaiki pendidikan ke depan. Itu kira-kira, ya," katanya.
Diberitakan, PDIP membantah narasi yang menyebut anggaran MBG tidak diambil dari dana pendidikan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati meminta pemerintah untuk jujur dengan menyatakan anggaran MBG berasal dari anggaran pendidikan dalam APBN. Dikatakan, dalam lampiran Undang-Undang APBN 2026 dan peraturan presiden terkait APBN, program MBG menyedot anggaran dari pendidikan.
Baca Juga
Anindya Buka Bersama Kadin Daerah, Bahas MBGnomics hingga Koperasi Desa Merah Putih
"Di dalam lampiran APBN yang berupa peraturan presiden, secara jelas dinyatakan bahwa dari Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu, digunakan untuk MBG sebesar Rp 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN," kata MY Esti dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Dengan demikian, PDIP menepis klaim yang menyebut anggaran MBG berasal dari hasil efisiensi kementerian/lembaga.

