Tok! Banggar Setujui Penambahan Pagu Anggaran untuk 3 Kementerian Koordinator
JAKARTA, Investortrust.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengetok palu persetujuan penambahan anggaran untuk tiga kementerian koordinator yaitu Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), dan Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
“Kita sepakati dulu bahwa sebagaimana biasa, kalau raker ini pagunya disetujui maka tambahannya kita setujui dan sesudah itu para menko tidak usah ke Banggar lagi di bulan September. Karena persetujuannya sudah ditetapkan hari ini,” kata Said, di ruang Banggar, kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (5/6/2024).
Said kemudian menanyakan persetujuan ke peserta rapat kerja. “Sudah sesuai pesanan, setuju,” kata dia sembari mengetok palu dan tersenyum.
Baca Juga
Turun 35,8%, Pagu Anggaran Kemenhub Sebesar Rp 24,76 Triliun di 2025
Said mengatakan karena APBN 2025 bersifat transisi, Banggar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk mengerjakan visi misinya. “Sebagaimana mana dulu 2015 dari Bapak SBY ke Bapak Jokowi mengalami masa transisi yang sama,” kata dia.
Said mengatakan pagu anggaran untuk Kemenko Polhukam tercatat sebesar Rp 277.310.815.000, Kemenko PMK tercatat sebesar Rp 250.968.558.000, Kemenko Marves tercatat sebesar Rp 274.890.000.025. Meski begitu, kata dia, sesuai daftar kebutuhan, para menko diizinkan mengusulkan penambahan anggaran.
“Pertama bidang politik, hukum, dan keamanan masih membutuhkan Rp 168.641.440.000, kemudian bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Rp 26.252.037.000, terakhir, bidang kemaritiman dan investasi kebutuhannya masih Rp 213.312.000.000,” kata dia.
Baca Juga
Turun 3,52%, Pagu Anggaran Indikatif Kementerian PPPA Sebesar Rp 300,65 Miliar di 2025
Berdasarkan kebutuhan tersebut, Said mengatakan jumlah pagu anggaran yang diusulkan untuk bidang politik, hukum, dan keamanan sebesar Rp 445 miliar, bidang pembangunan manusia dan kebudayaan sebesar Rp 277 miliar, dan bidang kemaritiman dan investasi Rp 487.401.976.000,” kata dia.
Dalam rapat kerja tersebut, Said meminta tiga menteri koordinator yang hadir untuk menyampaikan kebijakan. Sebab, kata dia, persoalan anggaran tersebut sudah disetujui oleh Banggar DPR.