Rektor Paramadina: Indonesia Harus Menjadi ‘Swiss Asia’
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini mengungkapkan, Indonesia harus tetap menjalankan kebijakan bebas aktif, tidak masuk blok Barat maupun Timur. Prinsip nonblok ini penting dipertahankan agar Indonesia menempati posisi strategis secara geopolitik dan menjadi ‘Swiss Asia’ yang dipercaya semua pihak.
“Ini akan memperkuat Indonesia dan ASEAN sebagai pemain global yang signifikan dalam skala ekonomi, pasar, dan jumlah populasi,” kata Prof Didik dalam keterangan resmi yang diterima investortrust.id di Jakarta, Minggu (6/7/2025).
Swiss dikenal sebagai negara netral dalam konflik internasional dan tidak ikut serta dalam Perang Dunia I maupun II. Swiss juga tidak menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) atau Uni Eropa, meski bekerja sama secara erat. Selain itu, Swiss menjadi tuan rumah banyak organisasi internasional, termasuk Palang Merah dan kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa.
Menurut Didik Rachbini, kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingat Tinggi (KTT) BRICS pada 6 dan 7 Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brasil tak hanya memberi makna strategis bagi kebangkitan diplomasi Indonesia. Kehadiran Prabowo juga bakal membuka berbagai peluang bagi Indonesia, seperti akses pendanaan alternatif, investasi, kerja sama teknologi, dan diversifikasi mitra dagang.
Baca Juga
“Yang paling penting, Indonesia bisa memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang global di tengah pertarungan blok Barat dan Timur,” ujar dia.
Didik mengungkapkan, aliansi negara yang terdiri atas Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan beserta negara-negara anggota lainnya (BRICS+) akan berperan signifikan di panggung internasional. Itu karena BRICS --didirikan secara resmi pada 16 Juni 2009-- memiliki kekuatan ekonomi sangat besar.
“Kekuatan ekonomi BRICS+ sangat besar dan signifikan meskipun belum memiliki aliansi militer kuat, sehingga BRICS+ akan berperan signifikan di level internasional,” tegas dia.
Salah satu buktinya, kata Didik Rachbini, KTT BRICS 2025yang mengusung temaStrengthening Global South Cooperation Towards More Inclusive and Sustainable Governancedihadiri 30 pemimpin negara dan pemimpin organisasi internasional. “Ini menandakan bahwa BRICS akan berperan di dunia internasional secara signifikan,” tandas dia.
Didik menilai diplomasi Indonesia yang cukup agresif di Global South dan BRICS+ adalah politik bebas aktif yang baik. Diplomasi bebas aktif diperlukan agar Indonesia, yang resmi bergabung dengan BRICS pada 1 Januari 2025, tetap eksis dan survive di level internasional yang rapuh secara geopolitik.
Baca Juga
Presiden Prabowo Terima Sambutan Khusus saat Pembukaan KTT BRICS dari Presiden Lula
Prof Didik menjelaskan, dunia melihat dua kutub persaingan antara AS dan China. Meski demikian, dunia sejatinya mengarah ke realitas global yang multipolar. Ada kekuatan yang tidak dapat diabaikan sebagai pemain global, yaitu Uni Eropa (khususnya Jerman dan Prancis), India, Turki, Iran, Brasil, dan negara-negara ASEAN.
“Negara-negara tersebut semakin menentukan arah regional. Lembaga internasional, seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Dana Moneter Internasional (IMF) mulai kehilangan pengaruh karena konflik antarblok,” papar dia.
Ekonomi Global Sudah Terfragmentasi
Didik Rachbini mengemukakan, dinamika global yang akan mengubah peta ekonomi dunia adalah perang dagang dan perang teknologi AS vs China. AS melarang ekspor chip canggih ke China, dan membatasi akses China terhadap teknologi kecerdasan buatan (AI) dan semikonduktor. “China membalasnya dengan strategi swasembada teknologi,” tutur dia.
Menurut Prof Didik, ekonomi global sudah terfragmentasi. Dunia menuju deglobalisasi parsial, di mana lebih banyak proteksionisme, friend-shoring, dan pemisahan blok dagang (Barat vs Timur). “Inisiatif BRICS+ dan Global South membentuk aliansi baru telah menarik lebih banyak negara berkembang sebagai tandingan G7,” ujar dia.
Didik juga menyoroti peluang Indonesia menghadapi krisis iklim yang mengancam bumi dan seluruh warga dunia. Krisis iklimmerupakan bencana alam global yang bersinggungan dengan krisis pangan dan energi.
Baca Juga
Puji Masuk BRICS+, Putin: Indonesia Negara Berwibawa dan Berpengaruh Besar di Internasional
“Inilah yang sesungguhnya menjadi peluang bagi Indonesia di tengah krisis multidimensi atau polycrisis saat ini. Peluang utama itu tidak lain adalah pengembangan industri hijau di segala sektor,” ucap dia.
Didik Rachbini mengatakan, pemerintah perlu terus mendorong hilirisasi nikel dan mendorong ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) berbasis baterai untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi.
Baca Juga
Tema Perdamaian hingga Kecerdasan Buatan Bakal Jadi Bahasan KTT BRICS di Brasil
“Melalui hilirisasi, kita bisa menambah devisa, meningkatkan penerimaan negara, menciptakan nilai tambah ekonomi, dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional agar tidak jatuh di bawah 5%, bahkan naik perlahan menjadi 6%, kemudian mendekati 7% dalam beberapa tahun mendatang,” papar dia.
Didik menegaskan, jika ingin perekonomian nasional tumbuh 8%, pemerintah tidak boleh membiarkan industri manufakturhanya tumbuh 3-4%. Perlu upaya dan kebijakan yang radikal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dan inklusif.
“Dengan kebijakan yang sama, menteri yang sama, dan program yang sama, pertumbuan ekonomi tidak akan beranjak naik kerena sektor industri yang menjadi bagian terbesar dari kue ekonomi tumbuh rendah,” tandas dia.
Peluang lainnya, menurut Prof Didik, yaitu program dan kebijakan pangan dan energi berkelanjutan. Ini merupakan program pokok pemerintah sekarang, yang begitu serius menjadi perhatian presiden langsung.
“Petani beras distimulasi langsung dengan kebijakan harga tinggi sehingga produksi dan stok beras meningkat. Ini bisa sinambung jika diikuti oleh kebijakan produktivitas di tingkat petani onfarm dan efisiensi dalam tata niaganya,” tutur dia.