Pete Hegseth Terancam Dimakzulkan Parlemen AS

WASHINGTON.DC, Investortrust.id -- Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, berada di ambang sejarah politik baru seiring langkah anggota parlemen AS dari Partai Republik, Thomas Massie, yang resmi mengajukan delapan pasal pemakzulan terhadapnya pada Senin (9/10/2026).

Upaya ini dipicu oleh dugaan pelanggaran wewenang dan keterlibatan Hegseth dalam mengobarkan perang melawan Iran tanpa mengantongi persetujuan Kongres.

“Mereka mungkin mencoba menghindari pemungutan suara yang sebenarnya mengenai substansi persoalan ini. Kita seharusnya melakukan pemungutan suara dan menggelar perdebatan yang ketat mengenai delapan pasal pemakzulan ini,” kata Massie dalam konferensi pers.

Jika pemakzulan ini disahkan melalui pemungutan suara di DPR, Hegseth akan mengikuti jejak William Belknap pada tahun 1876 sebagai pemimpin sipil militer AS kedua dalam sejarah yang dijatuhi vonis pemakzulan.

Pengajuan resolusi oleh Massie memicu tenggat waktu dua hari untuk pelaksanaan pemungutan suara di DPR. Meski demikian, kepemimpinan Partai Republik di bawah Ketua DPR Mike Johnson secara tegas menolak langkah tersebut.

Johnson berargumen bahwa pemakzulan di tengah masa permusuhan di luar negeri akan memberikan sinyal yang sangat buruk bagi para sekutu maupun musuh Amerika Serikat. Selain itu, pimpinan kubu Republik diprediksi akan berupaya menggagalkan pemungutan suara substansial melalui pengajuan mosi prosedural demi menepis pasal-pasal pemakzulan tersebut.

Meskipun Partai Republik masih memegang kendali atas DPR hingga Partai Demokrat mengambil alih kekuasaan pada 3 Januari mendatang, sejumlah sumber di Kongres mengindikasikan bahwa resolusi ini berpotensi mengumpulkan cukup suara untuk lolos.

Namun, prospek pemakzulan di tingkat Senat terbilang sangat tipis. Untuk menghentikan masa jabatan Hegseth, Senat membutuhkan setidaknya dua pertiga suara mayoritas, sebuah angka yang sulit tercapai mengingat Partai Republik saat ini menguasai 53 dari 100 kursi di lembaga legislatif tersebut.

Gelombang kemarahan pemilih atas konflik bersenjata ini turut menjadi faktor penentu kemenangan Partai Demokrat pada pemilihan umum sela pekan lalu. Kondisi ini memperuncing perpecahan internal di tubuh Partai Republik mengenai dinamika perang tersebut.

Di satu sisi, Wakil Presiden JD Vance secara terbuka menyuarakan keraguan atas efektivitas konflik, sementara Hegseth konsisten membela kebijakan militer tersebut sebagai langkah yang berani dan bersejarah.

Di tengah tekanan politik yang kian meningkat, Hegseth menegaskan komitmennya untuk tidak mundur dari jabatan. Melalui kampanye di media sosial, ia membandingkan posisi politiknya dengan Presiden Donald Trump yang pernah menghadapi dua kali proses pemakzulan. Hegseth meyakini bahwa upaya tersebut tidak akan berhasil menjatuhkannya, seraya mengonfirmasi kesiapannya menggelar konferensi pers perdana di Pentagon sejak bulan Mei lalu untuk merespons tuduhan yang mengarah padanya.

Dukungan penuh bagi Hegseth juga mengalir dari jajaran pimpinan eksekutif, termasuk Presiden Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Trump mempertanyakan dasar hukum pemakzulan terhadap Hegseth dengan menyoroti keberhasilan militer AS dalam operasi di Iran serta penangkapan Nicolas Maduro di Venezuela melalui operasi komando mendadak pada bulan Januari. Menurut Rubio, Hegseth telah bekerja sangat baik dan tuduhan pemakzulan yang dialamatkan kepadanya sangat tidak adil.

Baca Juga

Kuasai Kongres, Demokrat Siapkan Penyelidikan dan Pemakzulan Menhan AS Pete Hegseth

Kendati memperoleh pembelaan dari istana kepresidenan, sejumlah politisi Republik mengkhawatirkan keretakan hubungan antara Hegseth dan Kongres dapat mengancam pengesahan paket anggaran pertahanan AS senilai US$ 1,5 triliun.

Thomas Massie menyarankan agar Trump segera mengganti Hegseth selagi Senat masih dikuasai Partai Republik. Menurut Massie, ancaman pemeriksaan dan persidangan yang akan dilancarkan Partai Demokrat pada bulan Januari mendatang akan jauh lebih keras dibanding proses yang berjalan saat ini.

Kubu Demokrat sendiri telah membulatkan suara untuk mengusut tuntas berbagai manuver politik Hegseth, termasuk keputusannya memecat Ketua Kepala Staf Gabungan dan sejumlah perwira tinggi militer lainnya. Pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, menegaskan dukungan penuh terhadap pemakzulan ini. Sejalan dengan hal tersebut, Senator Chuck Schumer mengoreksi tindakan Hegseth yang dinilai mengobarkan perang secara ilegal dan melanggar Konstitusi serta Resolusi Kekuatan Perang yang ditetapkan Kongres.

Selain tuduhan melanggar wewenang dalam perang Iran, pasal-pasal pemakzulan Massie memuat dugaan penyalahgunaan kekuasaan lainnya, seperti pelanggaran hak kebebasan berbicara terhadap Senator Mark Kelly.

Pada tahun lalu, Hegseth berusaha menuntut Kelly dan lima anggota Kongres berlatar belakang militer yang mengimbau para prajurit untuk menolak perintah ilegal. Tindakan mengimbau prajurit tersebut dicap oleh Hegseth sebagai aksi sedisi, yang pada saat itu turut dikomentari Trump melalui media sosial sebagai perbuatan yang patut dihukum mati.