Reindustrialisasi dan Kelas Menengah Penentu Pertumbuhan Ekonomi 8%  

JAKARTA, investortrust.id – Kolaborasi dan sinergi pemerintah, otoritas moneter dan keuangan, dan dunia usaha menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8%. Selain itu, penguatan manufaktur dan reindustrialisasi, peningkatan jumlah kelas menengah, dan kecerdikan dalam menarik investor asing (foreign direct investment/FDI) akan menjadi penentu motor pertumbuhan.

Strategi tersebut bakal lebih berkekuatan apabila ditopang kerja sama erat antara otoritas moneter dan keuangan, koordinasi yang efektif antar-kementerian dan lembaga (K/L) sekaligus menghindari ego sektoral, serta optimalisasi pengelolaan fiskal.

Demikian benang merah Seminar Economic Outlook 2025 bertema „Menggali Sumber Ekonomi Potensial Menuju Pertumbuhan 8%“ yang diinisiasi oleh Investortrust,’ di Hotel Sultan Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Seminar menampilkan pembicara Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede Raden Pardede, Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Arief Wibisono, Direktur Pengembangan Promosi Kementerian Investasi/BKPM Rakhmat Yulianto, Direktur Utama PT Central Finansial X (CFX) Subani, Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Kementerian Perindustrian Adie Rochmanto Pandiangan, Staf Khusus Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Ary Santosa, dan Direktur Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kementerian PKP Haryo Bekti Martoyoedo. Seminar dipandu oleh CEO Investortrust, Primus Dorimulu.

Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede Raden Pardede mengungkapkan, kelas menengah (middle class) merupakan kunci utama dari pertumbuhan ekonomi. Mereka lah yang memiliki purchasing power besar, antara lain untuk mobil dan rumah. Kedua sektor itu juga memiliki efek multiplikasi besar bagi perekonomuan secara umum.

Itulah sebabnya, jika Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%, jumlah kelas menengah juga harus diperbanyak. Raden menuturkan, saat ini kelas menengah di Indonesia hanya 18% dari total penduduk. Jumlah ini mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Penurunan ini merupakan sinyal bahaya. “Idealnya, jumlah kelas menengah sekitar 70-80% dari penduduk,” kata Raden.

Raden memaparkan, kontribusi terbesar prosuk domestik bruto (PDB) Indonesia berasal dari konsumi. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian upah guna mendongkrak produktivitas tenaga kerja, demi mendorong permintaan high-skilled workers. “Perbaikan produktivitas menjadi kunci. Produktivitas tenaga kerja dan upah itu satu napas,” kata Raden.

Menurut dia, penciptaan lapangan kerja dengan kemampuan tinggi untuk meningkatkan jumlah kelas menengah inilah yang menjadi kunci dalam pertumbuhan ekonomi. “Kelas menengah itu adalah kunci dan motor pertumbuhan sebuah ekonomi,” tuturnya. 

Raden juga menyebut, untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, Indonesia harus belajar dari sejarah. Pasalnya, Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi lebih dari 8% sebanyak lima kali, yang terjadi di masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada 1968, pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan mencapai 10,9%.

Memang itu tak lepas dari faktor keberuntungan, yakni booming harga komoditas, seperti pada 1968 dengan minyak dan gas bumi yang terulang pada era 1980-an.

Namun, Indonesia kemudian mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi saat manufaktur tumbuh tinggi, periode 1980-an sampai 1990. Kondisi ini membuat ekonomi Indonesia bertumbuh rata-rata 7,3%. Bahkan mencapai 8,2% pada 1995. “Jadi ke depan, kuncinya adalah menumbuhkan manufaktur, yang diperkuat oleh teknologi,” ujarnya.

Sayangnya, sektor manufaktur Indonesia terus merosot dan sulit kembali mendapatkan momentum. Hal ini dinilai berbahaya, terlebih pemerintah sedang mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Pada 1988-1996 rata-rata pertumbuhan manufaktur Indonesia mencapai 10,8%. Hal tersebut berkontribusi terhadap rata-rata pertumbuhan PDB yang mencapai 7,1%.

Sedangkan pada medio 2000-2003, rata-rata pertumbuhan manufaktur hanya 4,3%. Tidak heran jika rata-rata pertumbuhan PDB hanya 4,9%.

Raden menyayangkan Indonesia gagal memanfaatkan boom manufaktur akibat teknologi baru yang terjadi belakangan ini. Terutama relokasi industri semikonduktor yang booming. Dia menyebut, negara ASEAN yang mendapatkan benefit dari kondisi tersebut adalah Vietnam dan Malaysia. “Malaysia maupun Vietnam sebetulnya sudah hampir tenggelam karena tidak mampu lagi meng-absorb lebih banyak. Jadi relokasi ini menjadi peluang buat kita,” kata dia.

Transformasi Industri

Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Kementerian Perindustrian Adie Rochmanto Pandiangan berterima kasih atas masukan Raden Pardede tentang perlunya menggenjot manufaktur. Dia menegaskan, industri manufaktur diproyeksikan menjadi salah satu pilar utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Sejalan dengan itu, pemerintah menekankan pentingnya hilirisasi, peningkatan investasi, dan optimalisasi ekosistem industri untuk memperkuat peran manufaktur dalam ekonomi nasional.

Dia menyebut bahwa industri pengolahan nonmigas memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB,  sekitar 17,16% pada 2024. Pertumbuhan industri manufaktur mencapai 4,75%. Adapun indeks kepercayaan industri (IKI) pada Januari 2025 tercatat 53,10%.

Kemudian, kontribusi ekspor berada di level 74,30%. Kontribusi investasi cukup bagus dengan 40,69% serta penyerapan tenaga kerja sebesar 13,79%. "Purchasing managers index (PMI) manufaktur pada 2 bulan terakhir yang positif atau ekspansi menjadi landasan awal kita yang mungkin mudah-mudahan mencapai pertumbuhan ekonomi 8%," lanjutnya.

Guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, pemerintah mendorong hilirisasi sumber daya alam, penguatan riset dan inovasi, pengembangan tenaga kerja industri yang lebih kompetitif, serta mengatasi berbagai hambatan regulasi yang kerap memperlambat investasi di sektor industri.

Adie juga menjelaskan bahwa Indonesia tengah berupaya mengejar ketertinggalan transformasi industri dengan mempercepat hilirisasi dan adopsi teknologi. Indonesia tertinggal dari negara lain dalam produktivitas industri karena lambat dalam pemanfaatan teknologi. Adie mengakui, industri di Indonesia masih menggunakan mesin-mesin produksi kuno yang tertinggal dibandingkan negara lain yang telah mengadopsi teknologi modern. “Di industri padat karya kita, misalnya tekstil, China yang sudah lari kencang dengan kereta Whoosh, kita masih kereta ekonomi," jelas Adie.

Sebagai bagian upaya mengejar ketertinggalan, pemerintah menargetkan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas sebesar 8,58% pada periode 2025-2029. „Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah memperkuat hilirisasi sumber daya alam, terutama industri berbasis agro, mineral tambang, dan manufaktur berbasis teknologi tinggi,“ ucap Adie.

Selain itu, penguatan riset dan inovasi juga menjadi fokus utama mendorong produktivitas tenaga kerja dan daya saing industri nasional. Pemerintah akan meningkatkan investasi dalam pengembangan teknologi serta memastikan industri lebih siap menghadapi era digitalisasi dan industri 4.0.manufaktur.

Adie juga menyoroti kendala regulasi yang sering memperlambat laju pertumbuhan industri. Salah satunya proses perizinan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang bisa memakan waktu hingga 2 tahun..

Pemerintah juga menekankan pentingnya investasi dalam sektor industri hulu, seperti petrokimia dan bahan baku, yang saat ini masih bergantung pada impor. Dengan pendalaman struktur industri, diharapkan Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Dukungan Otoritas Moneter-Keuangan

Sedangkan Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Arief Wibisono menyatakan, target Indonesia Emas pada 2045 membutuhkan akselerasi pertumbuhan ekonomi hingga 6-8% per tahun. Selain itu, Indonesia perlu menjadi adaptif dan antisipatif terhadap perubahan tren global, baik di sisi ekonomi, sosial, maupun politik.

Arief mengakui, kondisi geopolitik turut memengaruhi upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Tantangan lain adalah perang dagang, ketidakpastian arah kebijakan moneter global, meningkatnya utang publik, hingga isu perubahan iklim. Karena faktor tersebut, pertumbuhan ekonomi global pada 2024 dan 2025 masih akan stagnan pada level yang relatif rendah. 

Di tengah tantangan tersebut, perekonomian Indonesia masih kuat dengan tumbuh 5,03% (yoy) pada 2024 dan diprakirakan tumbuh 5,2% (yoy) tahun ini. Pertumbuhan, di antaranya didukung konsumsi domestik yang relatif kuat dan investasi yang tetap tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi diyakini mampu menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Arief memastikan, masing-masing anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) berkolaborasi menghasilkan bauran kebijakan untuk mendukung program pemerintah dan mencapai tujuan pembangunan nasional. KSSK terdiri atas Kemenkeu, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Menurut Arief, jumlah penduduk Indonesia pada 2045 akan mencapai 324 juta jiwa, dengan 70% di antaranya merupakan kelas menengah, dan tingkat kemiskinan tersisa hanya 0,7%.

APBN sebagai salah satu sumber pertumbuhan pun dipastikan akan melanjutkan fungsinya sebagai peredam kejut (shock absorber) dan agen pembangunan dengan tetap menjaga stabilitas, melindungi daya beli, dan keberlanjutan fiskal.

Tren Investasi Asing Meningkat

Sedangkan Direktur Pengembangan Promosi Kementerian Investasi/BKPM Rakhmat Yulianto yakin, Indonesia masih mampu menarik investor global dan tren foreign direct investment (FDI) atau penanaman modal asing (PMA) bakal terus meningkat. Salah satu negara masih memiliki peranan penting dalam investasi di Indonesia adalah Amerika Serikat, karena ada masalah perdagangan dengan negara tetangga, yakni Meksiko dan Kanada. 

“Ternyata, ada juga minat dari perusahaan-perusahaan yang ada di Meksiko dan Kanada itu, melihat Asia Tenggara sebagai salah satu basis industrinya untuk menghindari tarif,” kata Rakhmat.

BKPM mencatat, realisasi investasi tahun 2024 mencapai US$ 114,3 miliar, atau setara Rp 1.714,12 triliun. Angka ini tumbuh 20,8% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.419 triliun. Dari nilai itu, sebesar 24% merupakan investasi di program hilirisasi. 

“Hilirisasi di sini tidak hanya pada hilirisasi di bidang pengolahan mineral. Namun, juga pada pengolahan produk-produk primer seperti produk kehutanan, pertanian, migas, dan produk turunan dari mineral,” tutur Rakhmat.

BKPM akan berkomitmen untuk terus mendorong kerja sama dengan Kementerian Perindustrian. Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas program hilirisasi.

Peran Program MBG

Di lain sisi, saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya menyukseskan program prioritas unggulan program makan bergizi gratis (MBG). Staf Khusus Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Ary Santosa meyakini program makan bergizi gratis dapat berperan dalam memicu pertumbuhan ekonomi.

Ary menjelaskan, untuk mendukung pelaku usaha lokal, BGN tidak melakukan pengadaan bahan baku makan bergizi gratis di tingkat pusat. BGN hanya melakukan pengadaan terkait infrastruktur terhadap 1.542 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis.

Pemerintah juga berencana melibatkan BUMDes, koperasi, dan UMKM sebagai agregator program MBG. Namun, Ary mengatakan untuk saat ini para pihak masih menyiapkan diri untuk masuk ke dalam ekosistem tersebut.

Ary juga mengungkapkan pemerintah menargetkan akan membangun 5.000 SPPG pada 2025. Ini akan bisa terakselerasi dengan tambahan dana yang bisa mencapai Rp 100 triliun hingga akhir tahun. Jika selama ini MBG baru dilaksanakan di 26 provinsi, dalam waktu dekat akan diperluas lagi.

Rumah Murah

Program prioritas lain pemerintahan Prabowo adalah penyediaan 3 juta rumah murah. Menurut Direktur Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kementerian PKP Haryo Bekti Martoyoedo, insentif likuiditas dari Bank Indonesia (BI) senilai Rp 80 triliun dapat menambah kuota kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hingga dua kali lipat.

“Hitungan BI bisa untuk membiayai 220.000 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Berarti bisa dua kali lipat perkiraannya,” kata Haryo.

Komitmen Rp 80 triliun itu merupakan hasil pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait  dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun, dan Pandu Sjahrir dari BP Investasi Danantara yang dilaksanakan di kantor Bank Indonesia sebelumnya.

Perry Warjio pada kesempatan itu menuturkan, BI akan memberikan insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan KPR subsidi ke sektor perumahan. Saat ini, BI menyediakan Rp 23,19 triliun dan berkomitmen menaikkan insentif ini secara perlahan menjadi Rp 80 triliun.

Kementerian PKP, kata Maruarar Sirait berencana, menambah target penyaluran KPR FLPP menjadi 800.000 unit rumah pada 2025 ini.

Kripto, Sumber Pertumbuhan Baru

Sementara itu, aset keuangan digital kripto diyakini bakal menjadi sumber pertumbuhan baru. Direktur Utama PT Central Finansial X (CFX) Subani menegaskan, teknologi blockchain semakin menunjukkan potensinya dalam berbagai sektor perekonomian global. „Dengan transparansi, keamanan, dan efisiensi yang ditawarkan, maka blockchain bisa menjadi solusi untuk menghadapi berbagai tantangan,“ ujarnya.

Saat ini, kata Subani, blockchain sudah mulai diterapkan dalam banyak aspek perekonomian, termasuk perdagangan carbon credit, rantai pasok, dan logistik, serta sistem keuangan seperti cross border payments dan remitansi. Blockchain juga berperan dalam penerapan single digital ID, yang dapat meningkatkan keamanan data pribadi dan mencegah duplikasi identitas.

Dalam kontribusi ke negara, Subani menyatakan, aset kripto menyumbang penerimaan pajak hampir Rp 1,1 triliun sejak berlakunya pajak atas perdagangan kripto pada 2022. „Pada 2024, penerimaan pajak aset kripto sudah mencapai Rp 620 miliar, meningkat 182% dibandingkan tahun 2023,” kata dia.

Kolaborasi

Adapun CEO Investortrust Primus Dorimulu dalam welcome speech menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi 8% optimis bisa diraih karena ditopang komitmen dukungan kuat dari otoritas moneter Bank Indonesia (BI) berkolaborasi dengan otoritas fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dari sisi eksternal, kata Primus, kebijakan Presiden AS Donald Trump “America First” memicu perang dagang. Ekonomi negeri itu yang kuat membuat mata uang dolar terus terapresiasi. Itu mendorong capital outflow, dana-dana lari ke obligasi AS yang memiliki yield tinggi, mendekati 5%.

Dari dalam negeri, efisiensi anggaran bisa berdampak luas, yang berpengaruh pada berbagai target pemerintah, termasuk menyulitkan upaya mengejar pertumbuhan 8%. (Tim Investortrust, C-13/C-14).