Merosotnya Kelas Menengah Jadi Penyebab Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi
JAKARTA, investortrust.id - Merosotnya kelas menengah menjadi salah satu penyebabnya gagalnya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pascapandemi kelas menengah mengalami penurunan. Jumlah kelas menengah yang tercatat sebesar 57,33 juta orang pada 2019 turun drastis ke 47,85 juta orang pada Agustus 2024.
Kelas menengah menjadi salah satu kunci penggerak mesin pertumbuhan ekonomi. Sementara itu konsumsi yang dihasilkan dari belanja kelas menengah tidak mengalami pertumbuhan pada 2024. dan sekadar informasi saja, konsumsi rumah tangga yang didalamnya termasuk kelompok kelas menengah masih memiliki porsi 54,04% dari distribusi pertumbuhan PDB.
Menurut peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan, meski tumbuh, belum mampu bertumbuhnya konsumsi rumah tangga hingga 5% menunjukkan terjadinya pelemahan daya beli masyarakat.
“Walaupun saat ini tumbuh 4,94% itu tidak tinggi. Itu rendah untuk jumlah penduduk yang besar dan momentum yang sangat banyak di 2024,” kata Abdul, saat diskusi bertema Pertumbuhan Melambat, Anggaran Mengetat, yang digelar daring, Kamis (6/2/2025).
Abdul mengatakan pertumbuhan yang relatif kecil itu muncul di tengah banyaknya pemberian bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah dan bantuan lainnya. Kondisi ini mencerminkan kelas menengah yang terpuruk dan tidak mendapat stimulus.
Baca Juga
Pemerintah Dorong Belanja Kelas Menengah, Ketimpangan Masih Tinggi
“Kemarin ada stimulus dari pemerintah, tapi kelas menengah mana yang disasar? Masak stimulus yang diberikan pembelian motor listrik? Bukan itu yang diharapkan kelas menengah,” tanya dia.
Sepakat dengan Pulungan, peneliti Center on Reform on Economic (CORE) Yusuf Randy Manilet mengatakan penurunan kelas menengah menjadi ganjalan pertumbuhan ekonomi pada 2024. Porsi kelas menengah yang besar dalam struktur masyarakat mempengaruhi tingkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara agregatif.
“Saya kira, ini tidak terlepas dari tren deindustrialisasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir,” kata Yusuf.
Yusuf menjelaskan deindustrialisasi membuat peluang masyarakat untuk mengisi dompetnya makin pupus. Ketika masyarakat kesulitan mengakses lapangan kerja di industri manufaktur, maka pilihan menjadi pekerja informal menjadi solusi.
Masih menurut Yusuf, kinerja perekonomian pada 2024 seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah. Sebab, tren pertumbuhan ekonomi secara kuartalan menunjukkan terjadinya penurunan terhadap konsumsi rumah tangga.
“Penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga perlu menjadi perhatian pemerintah terutama dalam mendesain kebijakan di tahun ini,” kata dia.
Baca Juga
Dalam kesempatan berbeda, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman mengatakan belum terbukanya lapangan kerja secara luas menunjukkan terjadinya bottleneck dalam investasi. Untuk itu, pemerintah harus membuka detail transmisi fiskal ke realisasi investasi dan konsumsi.
Selain itu, Rizal menyarankan pemerintah membuat kebijakan perpajakan secara bijak. Meski terjadi peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2025, namun ini tidak mengimbangi beban biaya hidup dan konsumsi rumah tangga.
“Jangan terlalu banyak (kebijakan) membebani masyarakat dan komoditas pokok,” ucap dia.
Berdasarkan data BPS, sejatinya pengeluaran Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) mampu tumbuh hingga 12,48%. Angka ini terjadi karena ada berbagai kegiatan politik di antaranya pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, pemilihan kepala daerah, dan beberapa agenda olahraga nasional dan internasional. Ini juga termasuk adanya gelontoran program perlindungan sosial. Namun, berbagai momentum itu tak dapat dimanfaatkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.
Untuk memperbaiki pertumbuhan ini, Direktur Big Data Indef Eko Listiyanto, efisiensi yang dilakukan Prabowo di awal tahun ini diharapkan dapat diarahkan ke sektor produktif. Anggaran dari hasil efisiensi tersebut tidak cukup hanya diletakkan ke program makan bergizi gratis (MBG).
“Ciptakan lapangan kerja, baik yang bisa distimulasi APBN maupun iklim investasi karena penciptaan lapangan kerja mendorong produktivitas,” ujar dia.
Eko menyarankan agar pemerintah memperbaiki tiga mesin pertumbuhan ekonomi yang sudah ada, yakni industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan. Sektor industri dikatakan Eko dapat memberikan nilai tambah yang tinggi. Sehingga, dari proses ini dapat mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.
Baca Juga
Ketum Kadin Anindya Ungkap Peluang Indonesia di Tengah Perang Dagang Amerika-China
Selain itu, Eko mengatakan, pemerintah juga perlu memperhatikan dinamika perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. Di tengah kondisi ini, pemerintah perlu membuka pasar baru sebagai bentuk atas perluasan ekspor.
“Kerja sama internasional bisa berkontribusi lebih ke pertumbuhan dengan memilah-milih negara yang berkontribusi lebih bagi perdagangan,” kata dia.
Sementara itu, anggota Dewan Ekonomi Nasional Chatib Basri mengatakan Indonesia akan tetap menjaga hubungan perdagangan dengan AS secara seimbang. Pendekatan yang lebih proaktif, termasuk dengan meningkatkan impor produk strategis di antaranya pesawat, LNG, dan produk pertanian.
“Perhatian juga perlu diberikan terhadap perusahaan AS yang berinvestasi di Indonesia, yang menghadapi tantangan regulasi di dalam negeri,” ujar Chatib, dalam keterangan resminya.
Chatib menjelaskan Indonesia juga bersikap waspada dalam menghadapi dinamika yang terjadi di tubuh BRICS. Ini karena AS secara terang-terangan akan menekan negara yang menggantikan dolar AS sebagai mata uang utama perdagangan internasional.
“Posisi Indonesia harus tetap netral dan seimbang,” kata dia.