Risiko Besar Mengintai Pembentukan Superholding Danantara

JAKARTA, investortrust.id – Presiden Prabowo Subianto menggagas pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang rencananya akan mengelola aset sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kakap. Rencana pembentukan BPI ini menuai reaksi beragam sejumlah pihak, salah satunya menyoroti risiko yang menyertainya.

Semula Danantara ingin diluncurkan saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dengan pemerintah pusat dan daerah, Kamis (7/11/2024). Namun Presiden Prabowo memutuskan untuk menunda peluncuran BPI tersebut hingga usai lawatannya ke luar negeri.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan, pemerintah akan memproses pembentukan Danantara secara hati-hati.

"Prosesnya harus ditempuh dulu, jadi tidak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan prudent supaya nanti hasilnya baik," kata Hasan ditemui di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Kamis (7/11/2024).

Dia menginformasikan, Danantara akan jadi institusi yang mengkonsolidasi aset-aset kekayaan negara, termasuk aset di BUMN. Instansi ini ditargetkan menjadi badan superholding, seperti Temasek maupun Government Investment Corporation (GIC) di Singapura.

Pemerintah mengungkapkan, pembentukan Danantara tidak akan merevisi Undang-Undang (UU) tentang BUMN, melainkan melalui revisi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres).

Berdasarkan perhitungan Litbang Investortrust, total aset 7 BUMN kakap yang direncanakan masuk dalam Danantara mencapai Rp 8.039 triliun atau sekitar 76,8% dari total aset BUMN yang mencapai Rp 10.470 triliun. Jumlah tersebut belum memperhitungkan portofolio milik LPI atau Indonesia Investment Authority.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, BUMN yang dikelola Danantara bukan hal yang lazim terutama pada sektor perbankan. Untuk itu, dia meminta pemerintah memperhitungkan potensi risiko yang akan muncul bila kebijakan tersebut dilanjutkan.

“BUMN yang dikelola Danantara memang bukan hal yang kaleng-kaleng dengan portofolio yang cukup mentereng, terutama dari sisi perbankan. Terlebih di antaranya merupakan BUMN penerima Public Service Obligation (PSO),” kata Nailul saat dihubungi investortrust.id, Kamis (7/11/2024).

Dia juga menilai, pengelolaan aset BUMN di Danantara akan sangat krusial ke depannya. Nailul mengakui bahwa pelaku pasar melihat risiko yang cukup besar pada pengelolaan aset oleh Danantara. Terbukti, harga beberapa saham BUMN di Bursa Efek Indonesia (BEI) merosot dengan grafik merah.

Pada tahap awal, aset BUMN yang akan dikelola Danantara disebutkan meliputi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.

Melansir data BEI, harga saham Bank Mandiri (BMRI) pada 8 November 2024 turun 0,39% menjadi Rp 6.400 dan harga saham Bank BNI (BBNI) terkoreksi 0,7% menjadi Rp 4.990.

Rawan Intervensi Pemerintah

Menurut Nailul, penurunan harga saham emiten BUMN disebabkan investor khawatir pengelolaan aset oleh Danantara akan penuh dengan intervensi pemerintah yang terlampau dalam. “Saya juga melihat ada singgungan antara Danantara dengan Indonesia Investment Authority (INA) di mana mereka mengelola investasi milik pemerintah,” sambungnya.

Sebagaimana INA, Nailul percaya ada Lembaga Pengelola Investasi yang juga sudah terbentuk lebih dulu dan eksis atau lebih dikenal masyarakat. Oleh karena itu, Danantara disebut berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara ketiga lembaga investasi yang terbentuk.

Meski keberadaan Danantara diklaim tidak akan mengambil Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Nailul menegaskan bahwa BPI pada kenyataannya tetap mengelola dana pemerintah, yakni melalui BUMN.

“Mereka pun berinvestasi ke sektor riil dan malah bisa bersaing satu sama lain. Sektor UMKM, ekonomi digital, dinilai menjadi sektor yang akan dijajaki oleh mereka,” ujar dia.

Dengan begitu, mantan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) tersebut memandang bahwa Kementerian BUMN harus memperjelas posisi Danantara, serta INA/LPI yang sama-sama mengelola investasi di Indonesia. Di mana INA sampai saat ini dinilai belum kelihatan langkah strategisnya.

“Alangkah lebih baik jika mereka dilakukan konsolidasi terlebih dahulu, ketimbang buru-buru bikin Danantara. Kok malah Danantara akan mengelola dana dari sovereign wealth fund (SWF) yang sudah eksis. Jika tahu akan dikelola SWF, buat apa dahulu ada INA. Jangan-jangan ke depan akan ada lembaga baru lagi pengelola aset investasi negara,” bebernya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa pendirian Danantara ini sesuai dengan RUU BUMN yang sudah digulirkan selama hampir dua tahun sebelumnya. Dia menyebut, pembentukan Danantara sejalan dengan road map BUMN.

“Saya selalu bilang superholding itu. Jadi jangan dilihat yang negatif. Prosesnya sudah berjalan. Kita lihat sekarang, kalau dulu kondisi BUMN tidak sehat, kalau sekarang kan sehat,” kata Erick Thohir, Kamis (7/11/2024).

Itulah sebabnya, dia meminta semua pihak tidak berasumsi hal buruk terkait pendirian Danantara. "Ini adalah salah satu langkah yang dilakukan dalam upaya menyehatkan perusahaan-perusahaan pelat merah," tuturnya. 

Dihubungi terpisah, Head of Retail, Product Research & Distribution Division Henan Putihrai Asset Management, Reza Fahmi Riawan melihat bahwa sebenarnya Danantara dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN di pasar global.

“Rencana Presiden Prabowo membentuk ssuperholding melalui Danantara dengan menggabungkan tujuh BUMN besar adalah langkah strategis,” ucapnya kepada Investortrust.id.

Pengelolaan sejumlah aset BUMN yang dipercaya akan lebih terintegrasi tersebut, diharap mampu meningkatkan nilai aset dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Namun dia mengingatkan bahwa skema pengalihan BUMN yang berstatus perusahaan terbuka ke dalam Danantara, memerlukan mekanisme yang hati-hati. Mengingat, beberapa BUMN memiliki anak usaha yang juga merupakan emiten. Contohnya MIND ID yang menaungi PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), serta PT Timah Tbk (TINS).

“Proses ini harus dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk menjaga kepercayaan investor,” tegas Reza melalui pesan singkat.

Butuh Dana Besar

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 54, pengambilalihan perusahaan terbuka harus diikuti dengan penawaran tender terhadap saham-saham publik. Reza menambahkan, artinya pemerintah harus menyiapkan dana yang cukup besar untuk membeli saham publik dari emiten yang diambil alih Danantara.

Proses tersebut, dinilai bisa menjadi tantangan tersendiri, mengingat besarnya dana yang dibutuhkan.

Reza juga tak memungkiri bahwa kejatuhan pasar saham belakangan ini bisa jadi dipengaruhi oleh rencana pembentukan super holding BUMN dalam payung Danantara.

Menurut pandangannya, ketidakpastian dan spekulasi pasar sering kali menyebabkan volatilitas harga saham, terutama saham-saham BUMN yang terlibat dalam rencana tersebut.

Sedangkan pengambilalihan BUMN ‘sakit’, seperti perusahaan karya pelat merah oleh Danantara dinilai sebagai langkah baik untuk restrukturisasi. “Dengan manajemen yang lebih terpusat dan strategi yang terkoordinasi, diharapkan program restrukturisasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” sambung Reza.

Di lain pihak, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan, dinamika Danantara terhadap emiten BUMN justru memberi sentimen baik. Menurut dia, pembentukan super holding baru ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi yang berkaitan dengan Investment Authority of Indonesia.

“Sebenarnya bagus, jadi kita harus bisa menciptakan Investment Authority Indonesia seperti Danantara ini agar prinsip kerjanya bisa menyerupai dan menyamai Temasek (BUMN Singapura) maupun juga Khazanah di Malaysia,” ucap Nafan saat dihubungi investortrust.id, Kamis (7/11/2024).

Lampaui Temasek

Berdasarkan perhitungan Nafan, total aset BUMN yang rencananya dikelola Danantara bisa jauh lebih besar jika dibandingkan dengan aset yang dikelola Temasek maupun Khazanah.

“Ini semestinya potensial dalam rangka untuk meningkatkan investasi asing di Indonesia. Ini juga salah satu bentuk praktek dari inklusi keuangan di Tanah Air khususnya,” imbuh dia.

Terlebih, sambung Nafan, Presiden Prabowo Subianto ingin mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melebihi 5%. Sehingga penguatan investment authority of Indonesia dinilai jadi salah satu cara memperkuat implementasi inklusi keuangan.

“Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia baru, saya ingat Pak Prabowo menjanjikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%, artinya perlu kerja keras dan efek yang luar biasa tetapi memang salah satunya itu kita harus punya badan seperti Khazanah maupun Temasek,” tegasnya. 

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam menambahkan, pemerintah perlu segera memberi penjelasan dan sosialisasi mengenai program-program yang akan dilakukan oleh BPI Danantara. Ia berharap, pemerintah segera meluncurkan BP Danantara dan segera mengkomunikasikan langkah-langkah rencananya.

Menurut Piter, apapun yang dilakukan pemerintah seperti pembentukan BPI Danantara tidak akan menurunkan nilai dari BUMN itu sendiri. Terlebih lagi, BPI ini dibentuk untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara dengan skala besar dan koordinasi yang lebih baik. Sehingga, pembentukan Danantara sejatinya dinilai dapat mengoptimalkan pengelolaan BUMN.

“Kita yang tahu tentang bagaimana pengelolaan BUMN, jadi terlihat arah pemikiran ini sudah jelas, yakni dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan BUMN,” ujar Piter.

Pendapat tersebut dilatarbelakangi gambaran besar pembentukan Danantara sebagai pengelolaan dana negara seperti dilakukan negara-negara maju. Akumulasi nilai-nilai aset BUMN dipercaya bisa dioptimalkan.

“Istilahnya leverage. Di-leverage mereka jadi bisa mendatangkan dana-dana besar ke dalam negerinya,” menurut Piter.

Peluncuran BPI yang ditunda, dinilai justru memunculkan ketidakjelasan yang memperlihatkan keraguan-raguan pemerintah. Namun Piter meyakini, bila pemerintah sudah menyampaikan kejelasannya, masyarakat tidak perlu ragu lagi pada rencana kerja pemerintah tersebut.

Di sisi lain, pengambilalihan (akuisisi) saham BUMN ke super holding seperti Danantara, dinilai akan menjadi aksi korporasi biasa, sebagaimana dilakukan perusahaan terbuka lainnya. Dengan begitu, pembentukan Danantara dengan mengubah PP atau Perpres tanpa mengubah UU tentang BUMN Piter anggap cukup.

Sedangkan merosotnya harga saham sejumlah BUMN, menurut Piter, lebih dipengaruhi oleh ketidakpastian eksekusi badan pengelola investasi baru tersebut. “Saham-saham itu yang sekarang lagi buruk sebenarnya lebih kepada ketidakpastian. Pemerintah belum menjelaskan arahnya mau kemana itu,” tegas dia.

BPI Tidak Dibebani PSO

Terkait keberadaan PSO, Piter justru menegaskan bahwa Danantara sebaiknya tidak dibebani PSO, bila ingin dibentuk serupa dengan Temasek. Sebab, PSO tidak ada di Temasek.

Hal tersebut perlu dipertimbangkan pemerintah bila Danantara akan bekerja murni sebagai pengelola dana. Tugas-tugas perpanjangan tangan pemerintah yang sifatnya seperti PSO dikhawatirkan menjadi beban bagi BUMN sekaligus Danantara.

“Nah ini pemerintah harus sudah mempertimbangkan itu ketika membentuk Danantara,” imbuh Piter.

Pengelolaan PSO pun ditegaskan harus jelas arah pengalihannya kelak. Menurut Piter, seharusnya PSO seperti subsidi BBM tidak lagi dibebankan ke BUMN. Supaya perusahaan pelat merah ini benar-benar melaksanakan fungsinya sebagai korporasi secara profesional.

PSO yang masih dijalankan BUMN setelah tergabung dalam Danantara, diprediksi dapat menimbulkan komplikasi pada Undang-Undang tentang BUMN. Dengan begitu nantinya Undang-Undang menjadi perlu disesuaikan dengan penerapan Danantara tersebut.

Seperti diketahui, UU tentang BUMN menjelaskan peran perusahaan pelat merah, salah satunya sebagai agen pembangunan, mendorong pertumbuhan, dan pemerataan pembangunan.

“Itu harus ditinjau lagi, masih cocok tidak, dengan tujuan keberadaan Danantara. Kalau masih cocok bisa jalan tetapi kalau tidak, berarti undang-undangnya harus diperbaiki. Itu kita belum tahu, justru kita harus menunggu kejelasan pemerintah. Karena itu yang nanti akan menegaskan posisi PSO. Kalau PSO untuk bank di beberapa BUMN mungkin sudah nggak banyak, tetapi kalau Pertamina kan jelas masih ada PSO,” pungkasnya.