Likuiditas Ketat, Bankir Keluhkan “Crowding Out Effect”
JAKARTA, Investortrust.id— Likuiditas perbankan semakin ketat di tengah upaya pemulihan ekonomi. Para bankir mengeluhkan kenaikan harga dana di saat crowding effect semakin serius. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang ditargetkan 5,2% terancam sulit tercapai jika laju ekspansi kredit perbankan melambat, bahkan terhenti.
Inilah gambaran kondisi perbankan saat ini. Kenaikan harga dana tidak saja dipicu oleh kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), tapi juga juga crowding out effect yang disebabkan gencarnya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) oleh Kementerian Keuangan dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) oleh BI. Perbankan dan juga pasar modal harus bersaing dengan regulator yang mestinya memberikan situasi kondusif agar kedua sektor ini berkembang, memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Sangat sulit bagi perbankan untuk bersaing memperebutkan dana masyarakat jika suku bunga SRBI berjangka enam, sembilan, dan 12 bulan, masing-masing, sudah sebesar 7,16%, 7,28%, dan 7,35%. Juga sangat sulit bagi perbankan untuk bersaing dengan SBN jika yield obligasi negara itu sebesar 6,80%, 7,01%, dan 7,15% untuk jangka waktu tiga, lima, dan sepuluh tahun.
Baca Juga
Siasati Dampak Crowding Out Effect, Bos Bukopin Sebut Strategi Ini Bisa Jadi Solusinya
Korporasi yang membutuhkan dana masyarakat pun sulit mencari dana dari pasar modal. Karena kupon bunga SBN sudah sangat tinggi. Produk investasi SBR013, misalnya, ditawarkan pada kupon bunga 6,45% untuk tenor dua tahun (SBR013-T2) dan pada kupon bunga 6,60% untuk tenor empat tahun (SBR013-T4). Produk ini bisa dipesan oleh individu lewat online, mulai dari nilai Rp 1 juta.
Yield SBN berkisar 6,83% untuk tenor lima tahun, 6,92% untuk tenor sepuluh tahun hingga 7,13% untuk tenor 20 tahun. Tanpa bunga dan yield tinggi SBN sudah menarik, karena risk free, tidak ada risiko default. Dengan bunga tinggi, korporasi akan sulit menjual obligasi.
Kenaikan BI rate sebanyak delapan kali sejak 2022 —dari level 3,50% hingga 6,25%- memaksa perbankan nasional menaikkan suku bunga. Bank dengan current account saving account (CASA) besar akan lebih mudah meraih sukses. Terdiri atas tabungan dan giro, CASA adalah dana murah. Ada bank dengan dominasi CASA di atas 70%, bahkan di atas 80% dan rata-rata suku bunga simpanan 1,5%.
Di saat ekonomi melambat, bank dengan harga dana murah akan tergoda untuk tidak memberikan kredit. Cukup memarkir dana di SRBI dan SBN, mereka sudah memiliki net interest margin (NIM) di atas 5%, jauh di atas rata-rata NIM perbankan. SBN dan SRBI tidak membantu mendorong perbankan yang memiliki dana murah untuk menyalurkan kredit.
Baca Juga
Tapi, umumnya, perbankan nasional terpaksa memberikan bunga simpanan tinggi agar bisa bersaing dengan SRBI dan SBN. Banyak bank yang memberikan bunga deposito di atas 7% agar bisa bersaing dengan SRBI dan SBN. Dengan harga dana yang mahal, bank terpaksa mematok bunga kredit tinggi. Di saat ekonomi melambat, kredit dengan bunga tinggi rawan macet.
‘Crowding Out Effect’
Kondisi pasar finansial saat ini sudah menunjukkan gejala crowding out effect, yakni perebutan dana masyarakat oleh perbankan, korporasi, dan regulator. Untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah gencar menerbitkan SBN. Hingga 15 Juli 2024, demikian data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, sebesar Rp 630,4 triliun.
Ketika investor asing ramai-ramai melepas SBN, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter melakukan stabilisasi dengan menjadi pembeli siaga. Pada rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (08/07/2024), Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, sejak Januari hingga 5 Juli 2024, BI sudah membeli SBN senilai Rp 137,1 triliun, terdiri atas pembelian SBN di pasar sekunder Rp 81,7 triliun dan pembelian SBN Syariah di pasar perdana sebesar Rp 55,4 triliun.
Dengan alasan menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah, BI sejak 15 September 2023 menerbitkan SRBI dan mulai 16 November 2023 menerbitkan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas BI (SUVBI). Kedua instrumen ini diandalkan untuk pendalaman pasar, menarik dan menahan dana asing agar lebih lama di Indonesia. Tapi, dalam kenyataan, pembelian SRBI oleh lembaga keuangan dan investor dalam negeri jauh lebih banyak dibandingkan asing. Hingga 21 Mei 2024, penerbitan SRBI tahun ini menembus Rp 508 trilliun.
Baca Juga
Insentif GWM BI Berperan Jaga Likuiditas Perbankan, Kredit Tumbuh 12,4%
SRBI yang sudah dibeli investor domestik nonbank selama Juni 2024 mencapai Rp 34,4 triliun, meningkat signifikan dari Rp 1,3 triliun bulan sebelumnya. Sedang investor asing yang pada Mei 2024 membeli Rp 77 triliun SRBI, pada Juni hanya membeli SRBI Rp 40,3 triliun.
Pembeli asing memiliki 27% dari total dana SRBI, sementera perbankan nasional memiliki 64%, dan investor domestik nonbank memiliki 6%. Instrumen ini belum memperluas pool valas dalam negeri secara signifikan. Para pengamat menilai SRBI sekadar menggeser bank asing pemilik obligasi pemerintah ke instrumen yang diterbitkan oleh bank sentral.
Kemampuan perbankan untuk menyalurkan kredit juga terkendala oleh regulasi BI yang mewajibkan giro wajib minimum (GWM) hingga 9% untuk bank umum dan 7,5% untuk bank syariah. GWM adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di BI. Meski ada insentif bagi bank yang menyalurkan kredit ke sekor strategis, kebijakan itu dinilai tidak membantu perbankan untuk mengelola kredit dan menjaga kesehatan.
“GWM yang nilainya di atas Rp 500 triliun itu sangat berarti untuk menggerakkan ekonomi,” kata seorang bankir. Pada April 2024, posisi dana pihak ketiga (DPK) perbankan Rp 8.376 triliun, sedang kredit Rp 7.247 triliun.
BI beralasan menaikkan GWM untuk mengendalikan inflasi karena inflasi tinggi akan memperlemah nilai tukar rupiah yang saat ini di atas Rp 16.100 per dolar AS. “Kalau kami lebih baik BI rate dinaikkan daripada GWM dinaikkan. GWM itu uang nganggur. Walau bank mendapatkan bunga, GWM tidak menggerakkan ekonomi,” timpal seorang bankir.
Baca Juga
SRBI-SBN Sedot Dana Rp 1.351 Triliun, Mayoritas dari Dalam Negeri
BI rate saat ini di level 6,25%, sedang fed fund rate (FFR) 5,25%-5,50%. Perbedaan hanya 75 basis poin, sehingga rupiah rawan terdepresiasi. Diharapkan, pada kuartal keempat tahun ini, FFR bisa diturunkan 25 hingga 50 basis poin.
Perlu Stimulus
Kalangan pelaku bisnis —korporasi, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)— mengeluhkan ketatnya likuiditas. Mereka sulit mendapatkan dana dengan bunga terjangkau. Meski UMKM umumnya lebih mengharapkan kemudahan mendapatkan dana, suku bunga tinggi juga mempengaruhi kinerja mereka.
Apalagi sejak awal tahun, UMKM terpukul oleh menurunnya daya beli masyarakat menengah bawah menurun dan belanja rumah tangga. Sebagian kelompok menengah bawah yang tidak menerima bantuan sosial (bansos) terpaksa hidup dari tabungan. Anekdot tentang hidup “mantap” atau hidup dengan memakan tabungan cukup menggambarkan realitas kelompok menengah bawah yang tidak menerima bansos. Kelompok ini tidak masuk kategori miskin —sebagai syarat penerima bansos—, tapi juga tidak masuk kelompok yang memiliki kesejahteran cukup dengan pendapatan tetap setiap bulan.
Perlambatan pertumbuhan ekonomi diakui oleh perbankan yang selama ini melayani UMKM. Daya serap UMKM terhadap kredit tidak sebagus masa pandemi ketika pemerintah menggulirkan program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Selama 2020, 2021, dan 2022, pemerintah memberikan dana stimulus kepada UMKM, masing-masing, terealisasi sebesar Rp 112,2 triliun, Rp 59,4 trilliun, dan Rp 26,1 triliun.
Sejak 2023, pandemi sudah tak ada lagi, tapi ekonomi belum sungguh pulih. Laju pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2022 sebesar 5,31%, pada tahun 2023 turun ke 5,11%. Meski pemerintah tetap menyatakan optimistis mewujudkan laju pertumbuhan ekonomi 5,2% sesuai asumsi APBN 2024, perlambatan pertumbuhan ekonomi tidak bisa ditutup-tutupi.
Tanda-tanda sudah terlihat. Pada kuartal pertama 2024, ekonomi Indonesia hanya bertumbuh 5,11%. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi tiga kuartal berikut tidak setinggi pertumbuhan kuartal pertama tahun ini. Karena selama satu setengah bulan pertama 2024 ada belanja pemilu legislatif dan pemilu presiden.
Pertumbuhan ekonomi pertama 2024 juga ditopang oleh pertumbuhan kredit yang mengesankan. Hingga Mei 2024, demikian Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit bertumbuh 12,15%, yoy, menjadi Rp 7.376 triliun dengan kualitas kredit terjaga. NPL gross Mei 2024, sebesar 2,34% dan NPL net 0,79%.
Pada Mei 2024, year on year (yoy), dana pihak ketiga (DPK) meningkat 8,63%, yoy, menjadi Rp 8.699 triliun. Pada tahun 2023, DPK hanya bertumbuh 3,7% meski kredit meningkat 10,38%.
Baca Juga
Ekonom: Investor Domestik Nonbank Serbu SRBI Rp 34,4 Triliun Juni
Risiko kredit biasanya menurunkan laba perbankan. Tapi, data OJK menunjukkan, profitabilitas perbankan masih cukup menggembirakan. Pada Mei 2024, return on asset (ROA) perbankan sebesar 2,56%, naik tıpis darı April 2024 sebesar 2,54%. Pendapatan bunga bersih atau net interest margin (NIM) Mei 2024 sebesar 4,56%, turun tipis dari 4,66%, April 2024.
NPL relatif masih tekendali, loan at risk (LAR) atau risiko kredit perbankan sebesar 10,75% pada Mei 2024. NPL gross, Mei 2024 sebesar 2,34%. Tapi, di segmen UMKM, NPL gross Mei 2024 sudah di angka 4,27%. LAR UMKM pun sedikit lebih tinggi, yakni 13,83% pada bulan yang sama.
Longgarkan Likuditas
Untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan menggerakkan UMKM, BI perlu melonggarkan likuiditas. GWM perlu diturunkan dan penjualan SRBI tidak perlu terlalu gencar. Jangan mematok bunga SRBI tinggi karena kebijakan itu hanya memperparah crowding out effect.
Jika harus memilih, BI silakan saja menaikkan BI rate untuk menjaga nilai tukar rupiah. Tidak banyak manfaatnya BI rate ditahan, tapi bunga SRBI justru dinaikkan hingga di atas 7% dan GWM dikerek hingga 9%. “Untuk apa kepala dilepas, tapi buntut dipegang,” ungkap seorang bankir senior.
Penjualan SBN jangan lagi mematok kupon bunga tinggi. Kebijakan itu hanya akan membuat korporasi kesulitan mencari dana segar lewat penjualan obligasi. Crowding out effect sudah memukul perbankan dan perekonomian nasional.
UMKM perlu diberikan stimulus. Dana stimulus Rp 50 triliun tahun ini dan Rp 100 triliun tahun depan akan memberikan dampak besar terhadap perekonomian. Jumlah UMKM yang mencapai 65 juta pelaku akan ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi di atas 5% dan menembus 6% tahun 2025.
Primus Dorimulu