Ekonom Ini Ingatkan Risiko 'Crowding Out Effect' Bukanlah Omon-omon

JAKARTA, Investortrust.id - Saat penyerahan daftar isian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ke kementerian atau lembaga di Istana Negara, Jakarta medio Desember  lalu (10/12/2024), Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengatakan bahwa defisit APBN 2025 berada di angka Rp 616,2 triliun. Defisit sebesar ini lantaran  target pendapatan negara hanya sebesar Rp 3.005,1 triliun, sedangkan belanja negara dirancang senilai Rp 3.621,3 triliun.

Salah satu instrumen yang akan dijadikan penambal defisit anggaran salah satunya yang utama adalah utang, yang diterbitkan lewat surat berharga negara. 

Terkait upaya pemerintah menambal defisit lewat  surat utang, Ekonom The Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip memperingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menerbitkan surat utang. Pasalnya tingkat return yang ditawarkan pemerintah di surat utang yang dilansir, dipastikan bisa mengakibatkan crowding out, yang pada ujungnya akan menekan tingkat ekspansi kalangan pelaku usaha swasta.

“Kalau pemerintah terlalu rajin menerbitkan surat utang, maka yang muncul adalah crowding out effect,” kata Sunarsip di acara diskusi terbatas bertema "Prospek, Masalah, dan Solusi Ekonomi 2025"di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Crowding out effect adalah dampak dari  penerbitan surat utang dalam jumlah besar oleh pemerintah dengan tingkat kupon yang tinggi, yang akan menekan kemampuan dunia usaha khususnya dari kalangan swasta, untuk menerbitkan obligasi untuk pembiayaan ekspansi usaha mereka.

Baca Juga

Celios: ‘Crowding Out Effect’ Diprediksi Menguat di 2025, Perbankan Harus Waspada

“Kalau suku bunga pemerintah itu sudah tinggi, maka swasta  kalau mau menerbitkan surat utang, maka dia harus lebih tinggi lagi (kupon yang ditawarkan).  Makanya sampai hari ini kalau kita lihat di capital market,  penerbitan surat utang itu relatively slow hari ini,” kata  Sunarsip.

Sunarsip memproyeksikan, pada tahun ini setidaknya pemerintah tengah menyiapkan penerbitan utang baru hingga Rp 1.400 triliun untuk melumasi APBN 2025.  Dari angka tersebut sebesar Rp800 triliun akan digunakan sebagai tools refinancing utang yang jatuh tempi, lalu sekira Rp300 triliun – 400 triliun akan digunakan untuk pembiayaan APBN, dan sisanya untuk penyertaan modal pemerintah di badan usaha pelat merah.

Idealnya, kata Sunarsip, kontribusi anggaran pemerintah dalam struktur ekonomi itu hanya 10%, dan 70% akan berasal dari swasta. Sayangnya, pemerintah terlalu all out untuk mendanai porsi  yang 10% tadi, sehingga kalangan pengusaha swasta terabaikan. “Makanya jika kita bicara investasi lalu ke pertumbuhan ekonomi, kita stagnan di 5%,” ujarnya.