Benarkah AI Bakal Menimbulkan “Kiamat” di Negara-Negara Berkembang?
JAKARTA, investortrust.id – Kecerdasan buatan generatif (generative artificial intelligence/AI) bak pisau bermata dua. Di satu sisi, AI membawa harapan manis tentang kemakmuran. Di sisi lain, AI juga menebar ketakutan tentang dampak buruk yang ditimbulkannya. Bahkan tak sedikit yang berasumsi bahwa AI bakal mendatangkan “kiamat” di negara-negara miskin dan negara berkembang.
Tak bisa dimungkiri, penikmat AI generatif saat ini adalah negara-negara maju yang menggunakan teknologi canggih itu lebih awal dibanding negara-negara miskin dan negara berkembang.
Perusahaan-perusahaan rintisan berbasis teknologi (startup) di San Francisco, berikut kelompok tujuh perusahaan teknologi terbesar di Amerika Serikat (AS), termasuk Microsoft, adalah penikmat terbesar AI.
“Pasar mereka telah bertambah sekitar US$ 4,6 triliun sejak peluncuran Chatgpt pada November 2022,” tulis The Economist, dalam artikel berjudul AI Holds Tantalising Promise for the Emerging World yang dipublikasikan pada 25 Januari 2024.
Di pihak lain, AI generatif telah menebar kekhawatiran di kalangan negara-negara miskin dan berkembang. Bos Microsoft, Satya Nadella, mengaku dihantui oleh kenyataan bahwa Revolusi Industri telah meninggalkan India, negara kelahirannya.
Dia mencontohkan kursus pendidikan online yang lebih banyak menghasilkan sensasi dibandingkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang.
Baca Juga
Hadir di Davos, Arab Saudi Beberkan Rencana Jadi Pusat Pengembangan AI di Timur Tengah
AI Sesuai Kebutuhan
Benarkah AI generatif bakal memicu “kiamat” di negara-negara berkembang? Kekhawatiran terhadap dampak buruk AI, boleh jadi, tak sepenuhnya benar.
AI justru bisa mengubah kehidupan di negara-negara berkembang menjadi lebih baik. Itu karena AI dapat meningkatkan produktivitas dan memperkecil kesenjangan sumber daya manusia (SDM) lebih cepat dibandingkan teknologi sebelumnya.
Kuncinya, masyarakat di negara-negara berkembang jangan menjadi penerima AI secara pasif. Negara-negara berkembang harus membentuk dan menggunakan AI sesuai kebutuhan mereka sendiri.
“Yang paling menarik, AI dapat membantu tingkat pendapatan, menyamai pendapatan negara-negara kaya,” jelas The Economist.
Potensi AI di negara-negara berkembang sungguh menggiurkan. Seperti di negara-negara Barat, AI dapat menjadi alat serbaguna bagi konsumen dan pekerja di negara-negara berkembang, sehingga mereka lebih mudah memperoleh dan menafsirkan informasi.
Memang, ada lapangan pekerjaan yang hilang akibat penggunaan AI. Tetapi, jangan lupa, ada pula lapangan pekerjaan baru yangtercipta.
Hanya saja, keuntungan yang dinikmati perusahaan-perusahaan di negara berkembang mungkin lebih kecil dibandingkan di negara-negara maju. Maklum, negara-negara berkembang memiliki lebih sedikit pekerja kerah putih.
Baca Juga
Pesan dari Davos: Artificial Intelligence sebagai Driving Force (Bagian 2)
Dana Moneter Internasional (IMF) mengingatkan, seperlima hingga seperempat pekerja di negara-negara berkembang adalah kelompok yang paling rentan di-PHK akibat penggunaan AI.
Tetapi lembaga keuangan multilateral itu memastikan masyarakat di negara-negara berkembang bisa menikmati manfaat transformatif berupa layanan publik yang lebih baik dan lebih mudah diakses akibat penggunaan AI.
Negara-negara berkembang telah lama terkendala kurangnya pekerja yang berpendidikan dan sehat. “Guru SD di India, misalnya, memiliki jumlah murid dua kali lebih banyak dibandingkan di AS, namun mereka tidak siap menghadapi tantangan tersebut,” demikian The Economist dalam artikelnya.
Contoh lain, dokter di Afrika, terutama dokter terlatih, sangatlah langka. Anak-anak di Benua Hitam tumbuh dengan pendidikan yang buruk, kesehatan yang buruk, dan tidak mampu memenuhi potensi mereka di pasar tenaga kerja global yang kian meningkat.
Membantu AI
Yang pasti, para pembuat kebijakan dan pengusaha di seluruh dunia sedang menjajaki cara-cara yang dapat membantu AI. India menggabungkan model bahasa dengan perangkat lunak pengenal suara. Alat ini memungkinkan petani yang buta huruf bertanya kepada bot bagaimana cara mengajukan pinjaman pemerintah.
Kemudian siswa di Kenya bisa mengajukan pertanyaan kepada chatbot tentang pekerjaan rumah (PR) mereka, lalu chatbot akan merespons dengan menyesuaikan dan meningkatkan pembelajarannya.
Nah, para peneliti di Brazil juga sedang menguji AI medis untuk membantu petugas layanan kesehatan primer yang kurang terlatih dalam merawat pasien. Data medis yang dikumpulkan di seluruh dunia dan dimasukkan ke dalam penelitian dapat membantu meningkatkan diagnosis.
“Intinya, jika AI dapat mendorongmasyarakat di negara-negara miskin menjadi lebih sehat dan berpendidikan lebih baik, maka AI juga akan membantu mereka mengejar ketertinggalan dari negara-negara kaya,” papar The Economist.
Baca Juga
Berbicara di WEF Davos, Sekjen PBB Serukan Tindakan Nyata Hadapi Masalah Iklim dan Kecerdasan Buatan
Untungnya, teknologi ini bisa menyebar lebih cepat dibandingkan gelombang teknologi sebelumnya. Sebagai perbandingan, teknologi baru yang ditemukan pada awal abad ke-20 membutuhkan waktu lebih dari 50 tahun untuk menjangkau sebagian besar negara.
Sebaliknya, AI generatif menyebar jauh lebih cepat melalui gadget yang sudah dimiliki sebagian besar masyarakat di negara-negara berkembang. Bahkan kelak, chatbots akan jauh lebih murah.
Apalagi AI bisa disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Artinya, berbagai pendekatan bisa saja membuahkan hasil. Sejumlah pengembang di India telah menggunakan model-model Barat dan menyempurnakannya dengan data lokal untuk menyediakan layanan terjemahan bahasa yang canggih. “Upaya ini berhasil menekan biaya,” tulis The Economist.
Ide lain yang juga mulai berkembang di Barat adalah membuat model sendiri yang lebih kecil dan lebih murah. Seperangkat kemampuan yang lebih sempit, dibandingkan kemampuan untuk mendapatkan semua informasi secara langsung, dapat memenuhi kebutuhan spesifik dengan baik.
AI medis, umpamanya, tidak perlu membuat pantun lucu ala William Shakespeare, karena Chatgpt berhasil melakukannya. Hal ini masih memerlukan daya komputasi dan kumpulan data yang dipesan lebih dahulu. “Namun, ini dapat membantu mengadaptasi AI dengan cara yang lebih bervariasi dan bermanfaat,” jelas The Economist.
Faktanya, sejumlah negara telah memanfaatkan AI secara masif. Dalam urusan AI, Tiongkok berada di urutan ke-2 setelah AS berkat pengetahuan teknologinya dan kekayaan raksasa internetnya.
Industri alih daya (outsourcing) di India bisa terganggu karena beberapa tugas back-office diambil alih oleh AI generatif. Namun, India adalah rumah bagi dunia startup yang dinamis. Jutaan pengembang teknologi dan pemerintah negara itu ingin menggunakan AI untuk meningkatkan infrastruktur digitalnya.
Peluang Negara Berkembang
Yang jelas, negara mana pun, termasuk Indonesia, bisa berinovasi dan beradaptasi untuk menciptakan AI generatif sesuai kebutuhannya. Peluang negara-negara berkembang untuk berinovasi sangat terbuka.
Baca Juga
Fenomena Aitana, Model AI Pertama asal Spanyol yang Meraup EU€10,000 per Bulan
Tak mengherankan jika negara-negara di kawasan Teluk, seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi, sedang giat membangun industri AI seiring peralihan mereka dari minyak sebagai sumber daya ekonominya. Dengan modal kuat, mereka mengimpor talenta AI.
Sejatinya, setiap negara bisa membentuk teknologi dengan caranya sendiri. Chatbot Tiongkok, misalnya, telah dilatih untuk menghindari topik Xi Jinping. Sedangkan pengembang di India fokus pada pengurangan hambatan bahasa. Kemudian negara-negara Teluk sedang membangun model bahasa Arab secara lebih luas.
Pada dasarnya, kendati negara-negara Selatan tidak akan menyingkirkan pengaruh AS, merekadapat memperoleh manfaat yang luas dari penggunaan AI.
Perlu dicatat, secanggih apa pun AI, tetap saja teknologi ini masih banyak mengalami kesalahan. AI memang masih terus berkembang. Seiring berjalannya waktu, AI bakal terus berevolusi untuk mencapai level yang nyaris sempurna.
Meski begitu, penggunaan AI generatif tidak akan merata di seluruh dunia. Negara-negara di Afrika sub-Sahara bakal memperoleh manfaat maksimal dari peningkatan SDM dan layanan pemerintah.
“Namun, tanpa konektivitas, tata kelola, dan regulasi yang lebih baik, teknologi akan menyebar lebih lambat di sana dibandingkan di negara lain,” papar The Economist.
Kabar baiknya, investasi untuk mempercepat penyebaran AI generatif akan membuahkan kesuksesan besar. Banyak hal mengenai revolusi AI yang masih belum pasti, namun tidak ada keraguan sedikit pun bahwa teknologi ini akan memiliki banyak kegunaan dan menjadi lebih baik.
Negara-negara berkembang mungkin telah mengalami kekecewaan sebelumnya. “Tetapi kali ini, mereka memiliki kesempatan sekaligus kekuatan yang luar biasa untuk mengembangkan dan menikmati manfaat AI,” tegas The Economist.
Baca Juga
Kekhawatiran CEO dan PBB
Terlepas dari semua itu, banyak pihak yang masih mengkhawatirkan dampak buruk AI generatif. Kekhawatiran itu bukan cuma datang dari para pengambil kebijakan di pemerintahan, tapi juga dari kalanganchief executive officer (CEO) perusahaan.
Survei PricewaterhouseCoopers (PwC) yang digelar menjelang pertemuan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, baru-baru ini, mengungkapkan, sekitar 45% dari lebih dari 4.700 CEO global yang disurvei tidak yakin bisnis mereka akan bertahan jika tidak ada perubahan signifikan dalam 10 tahun ke depan.
“Ada 55% yang berpendapat bahwa mereka tidak perlu melakukan perubahan secara radikal. Itu agak naif karena dunia di sekitar mereka berubah begitu cepat,” kata Ketua PwC Global, Bob Moritz kepada Reuters Global Markets Forum (GMF).
Berdasarkan hasil survei tersebut, kemajuan yang dicapaiAI generatif menjadi sumber kekhawatiran utama bagi sebagian besar responden. Hampir 75% responden memperkirakan AI akan mengubah bisnis mereka secara signifikan dalam tiga tahun ke depan.
Mayoritas responden memperkirakan AI memerlukan pelatihan keterampilan baru bagi karyawannya. Padahal, banyak di antara mereka mengkhawatirkan risiko keamanan siber, misinformasi, dan bias terhadap kelompok pelanggan atau karyawan tertentu.
“Jika Anda hanya melihat keterampilan yang sama, ya akan ada dampaknya. Maka yang Anda butuhkan adalah orang-orang yang lebih terampil,” tutur Juergen Mueller, chief technology officer (CTO) SAP, berkaca pada hilangnya pekerjaan dan pembekuan perekrutan posisi junior di sektor teknologi.
AI juga dibahas secara khusus dalam pertemuan tahunan WEF ke-54 di Davos yang mengusungtema Rebuilding Trust (Membangun Kembali Kepercayaan) pada 15-19 Januari 2024.
Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres dalam pidato khusus pertemuan WEF secara terbuka mendesak para pemimpin politik dan bisnis agar segera mengatasi ancaman nyata perubahan iklim dan pengembangan AI yang tak terkendali.
Guterres secara khusus menyoroti risiko yang ditimbulkan AI terhadap hak asasi manusia (HAM), privasi pribadi, dan masyarakat. Karena itu, ia meminta sektor swasta bergabung dalam upaya multi-pemangku kepentingan untuk mengembangkan model tata kelola AI yang berjaringan dan adaptif.
Langkah tersebut, kata Guterres, harus dilakukan bersamaan dengan hadirnya badan penasihat PBB untuk tata kelola AI yang memberikan rekomendasi mengenai manfaat teknologi baru sekaligus memitigasi risikonya.
“Pemerintah perlu segera bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan teknologi dalam kerangka manajemen risiko pengembangan AI saat ini, dan dalam memantau serta memitigasi dampak buruk AI di masa depan,” ujar dia.
Guterres menekankan perlunya upaya sistematis untuk meningkatkan akses terhadap AI, sehingga negara-negara berkembang dapat memperoleh manfaat yang optimal dari penggunaan teknologi tersebut.
Kendati demikian, dalam pertemuan Davos, para pemimpin dunia sepakat bahwa AI merupakandriving force atau penggerak perubahan. Bukan saja di bidang ekonomi, melainkan juga di bidang politik, pertahanan, dan keamanan.
Tak disangsikan lagi, AI generatif menawarkan seabrek manfaat, yaitu membantu manusia melakukan berbagai hal secara lebih mudah, membuat bisnis lebih efisien, dan menjadikan ekonomi tumbuh lebih cepat.
Baca Juga
AP II Kenalkan AeroBuddy sebagai Platform Kecerdasan Buatan di Bandara
Namun, AI juga membuka peluang bagi penipuan dan aneka kejahatan, termasuk kejahatan di bidang politik dan ekonomi, di antaranya lewat pembobolan data dan rahasia pribadi.
Sisi kelam lainnya, AI menyuburkan misinformasi dan disinformasi. Banyak pihak yang dirugikan akibat misinformasi dan disinformasi, misalnya menjual produk tidak bermutu yang merugikan konsumen, melakukan penipuan berkedok investasi, menjatuhkan lawan politik lewat hoaks, dan lain-lain.
Lebih dari itu, penggunaan AI secara masif dapat memicu pengangguran. Ketika pekerjaan manusia diambil alih AI, jumlah pengangguran akan meledak, ekonomiterpuruk. Dampak buruk susulannya akan bermunculan, termasuk kerusuhan sosial.
Maka benar apa yang dikatakan Chairman Publicis Groupe, Maurice Lévy bahwa untuk mereduksi dampak buruk AI, masyarakat tidak perlu menjadi ahli di bidang AI, melainkan harus ahli menggunakannya.
“AI bakal lebih transformasional dibanding telepon seluler. AI akan ada di mana-mana. Maka kita harus beradaptasidan mengadopsi, serta melatih cara menggunakannya,” tutur Levy.