Kepercayaan Investor Belum Pulih meski Denda di Atas Rp2,5 Triliun

IHSG terpangkas 43,28% dan penjualan bersih asing mendekati Rp100 triliun. Pemulihan kepercayaan membutuhkan penegakan hukum tanpa pandang bulu, keterbukaan pemilik manfaat akhir, perdagangan yang wajar, serta perlindungan nyata bagi investor.

JAKARTA, Investortrust.id — Denda administratif di pasar modal yang mencapai sekitar Rp2,52 triliun sepanjang 2026 belum cukup memulihkan kepercayaan investor. Tekanan masih membayangi pasar saham Indonesia, tercermin pada kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 43,28% sejak awal tahun dan penjualan bersih investor asing yang mendekati Rp100 triliun per 3 November 2026. Pasar membutuhkan bukti bahwa besarnya sanksi diikuti penghentian praktik manipulatif, pertanggungjawaban pelaku, dan perlindungan nyata bagi pemodal.

Total denda tersebut mencakup sekitar Rp2,23 triliun dari hasil pemeriksaan kasus serta Rp293,78 miliar atas keterlambatan kepada 805 pihak. Dengan demikian, seluruh nilai Rp2,52 triliun tidak dapat disebut sebagai denda manipulasi saham. Besarnya penindakan merupakan langkah penting, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh perubahan perilaku pelaku pasar dan berkurangnya pelanggaran berulang.

Baca Juga

Hingga Oktober 2026, OJK Jatuhkan Denda Rp 2,23 Triliun di Pasar Modal

Investor menghendaki penegakan hukum yang melampaui pengenaan denda, termasuk pembatasan kegiatan, pembekuan hingga pencabutan izin perusahaan sekuritas sesuai pelanggaran yang terbukti. Tuntutan juga mencakup pengembalian keuntungan tidak sah, pemulihan kerugian investor melalui mekanisme yang berlaku, serta proses pidana apabila unsur dan dasar hukumnya terpenuhi. Ketegasan diperlukan agar sanksi memberikan efek jera dan tidak diperlakukan sebagai biaya untuk mengulangi pelanggaran.

Berdasarkan statistik Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup pada level 4.904,287 pada 3 November 2026, merosot 3,78% dalam sehari dan terpangkas 43,28% secara year to date (ytd). Lebih dari dua perlima nilai indeks hilang dalam sekitar sepuluh bulan. Untuk kembali ke posisi akhir 2025, IHSG membutuhkan kenaikan sekitar 76,3%, menggambarkan beratnya pekerjaan pemulihan pasar.

Pada periode yang sama, penjualan bersih atau net sell investor asing mencapai Rp98,61 triliun. Angka tersebut menunjukkan nilai penjualan saham oleh investor asing jauh melampaui pembeliannya. Meski tidak otomatis berarti seluruh hasil penjualan langsung meninggalkan Indonesia, pengurangan eksposur asing itu memperlihatkan besarnya tantangan untuk menarik kembali investasi dan memperkuat likuiditas pasar.

Tekanan MSCI

Urgensi pemulihan meningkat setelah MSCI membuka konsultasi pada 15 Oktober 2026 mengenai usulan perubahan klasifikasi Indonesia dari Emerging Markets menjadi Standalone Markets. Masukan diterima hingga 30 April 2027, dengan keputusan paling lambat 30 Juni 2027. Penurunan klasifikasi belum diputuskan, sehingga periode konsultasi menjadi kesempatan penting untuk membuktikan hasil reformasi melalui kepemilikan yang transparan, perdagangan yang wajar, dan penegakan hukum yang konsisten.

Perhatian MSCI mencakup ketidakjelasan struktur kepemilikan, dugaan perdagangan terkoordinasi, dan belum memadainya bukti penegakan yang berdampak nyata. Sejumlah langkah reformasi Indonesia telah diakui, tetapi investor institusi membutuhkan kepastian bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten dan menghasilkan perbaikan yang bertahan.

Risiko perubahan klasifikasi tidak dapat dipandang sebatas persoalan reputasi. Apabila saham Indonesia keluar dari indeks gabungan emerging markets yang menjadi acuan investasi, dana pasif terkait perlu menyesuaikan portofolio. Sebagian investor institusi juga dapat menghadapi pembatasan mandat untuk berinvestasi di pasar dengan klasifikasi berbeda.

Tekanan tersebut berpotensi mempersempit likuiditas dan meningkatkan premi risiko. Bagi perusahaan, konsekuensinya dapat berupa valuasi yang lebih rendah dan biaya penghimpunan modal yang lebih mahal. Pembenahan pasar karena itu berhubungan langsung dengan kemampuan membiayai investasi, ekspansi usaha, dan penciptaan lapangan kerja.

OJK bersama BEI dan organisasi regulator mandiri atau SRO telah mencanangkan delapan agenda reformasi. Cakupannya meliputi peningkatan minimum free float, transparansi pemilik manfaat akhir, penguatan data kepemilikan saham, demutualisasi BEI, penegakan peraturan dan sanksi, penguatan tata kelola emiten, pendalaman pasar secara terintegrasi, serta kolaborasi antarpemangku kepentingan.

Minimum free float dinaikkan dari 7,5% menjadi 15% melalui perubahan Peraturan BEI Nomor I-A yang berlaku sejak 31 Maret 2026, disertai masa transisi bagi perusahaan tercatat. Pada 2 April, OJK, BEI, dan KSEI mengumumkan empat capaian: publikasi kepemilikan di atas 1%, pengumuman High Shareholding Concentration (HSC), perluasan klasifikasi investor menjadi 39 kategori, dan perubahan minimum free float tersebut. Keempat capaian merupakan bagian dari reformasi, bukan penyelesaian seluruh delapan agenda.

Demutualisasi diarahkan untuk memperbaiki tata kelola bursa dan mengurangi konflik kepentingan. Penguatan tata kelola emiten mencakup peningkatan kompetensi pengurus dan kualitas pelaporan keuangan. Sementara itu, pendalaman pasar serta koordinasi antarlembaga ditujukan untuk memperluas pembiayaan jangka panjang dan menjaga kesinambungan pembenahan.

Dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, pihak BEI juga menyampaikan rencana pengumuman investigasi atas indikasi manipulasi perdagangan. Selama pemeriksaan, pembatasan kegiatan perdagangan maupun suspensi rekening dapat dilakukan sesuai kewenangan. Penilaian konsentrasi kepemilikan saham direncanakan melibatkan komite independen.

Langkah tersebut perlu dilengkapi prosedur yang jelas. Informasi kepada publik harus membedakan indikasi awal, proses investigasi, dan pelanggaran yang telah terbukti. Dengan demikian, pengawasan sejak dini dapat melindungi investor sekaligus menjaga kepastian hukum.

Persoalan yang hendak dihentikan adalah perdagangan terkoordinasi yang membentuk gambaran pasar menyesatkan. Sejumlah rekening dapat membeli dan menjual saham secara bergantian sehingga transaksi terlihat ramai dan harga bergerak naik. Investor lain kemudian masuk karena mengira permintaan terbentuk secara independen.

Dalam perdagangan semu atau wash trading, transaksi dapat berlangsung tanpa perubahan pemilik manfaat yang sesungguhnya. Pada pola manipulasi lain, harga diangkat untuk menarik pembeli, kemudian saham dilepas kepada investor publik. Ketika dukungan pembelian berhenti, harga dapat jatuh dan meninggalkan kerugian bagi pemodal yang mengambil keputusan berdasarkan sinyal palsu.

Baca Juga

OJK Buka Suara soal IHSG yang Ambles 16,7% pada Oktober 2026

Tidak semua transaksi serentak merupakan manipulasi. Investor dapat mengambil keputusan serupa karena membaca informasi yang sama. Penindakan membutuhkan pembuktian mengenai hubungan antarpihak, kendali rekening, aliran dana, serta pola pembentukan harga atau volume yang menyesatkan.

Konsentrasi kepemilikan yang tinggi juga perlu mendapat perhatian. HSC merupakan kondisi kepemilikan, bukan jenis transaksi dan bukan otomatis bukti pelanggaran. Namun, saham yang terkumpul pada sedikit pihak dapat mempersempit pasokan yang tersedia untuk perdagangan independen.

Akibatnya, pembelian relatif kecil dapat mengangkat harga secara tajam, sedangkan penjualan dapat menekan harga karena pembeli terbatas. Investor publik menghadapi risiko membeli pada harga tinggi dan kesulitan keluar. Investor institusi juga dapat kesulitan menyesuaikan portofolio tanpa mengganggu harga pasar.

Keterbukaan perlu menjangkau hubungan pemegang saham dengan pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner (UBO). Daftar nama saja belum cukup untuk menjelaskan apakah pemegang saham mengambil keputusan secara independen atau berada di bawah kendali pihak yang sama.

Sebagai ilustrasi, sepuluh badan hukum masing-masing memiliki 1% saham. Jika semuanya dikendalikan satu pihak, konsentrasi ekonomi yang sesungguhnya mencapai 10%. Tanpa penjelasan afiliasi, kepemilikan dapat terlihat tersebar meskipun pusat kendalinya tetap tunggal.

Karena itu, cakupan pengungkapan tepat pada ambang 1%, selain kepemilikan di atas 1%, perlu diperjelas dalam pembenahan keterbukaan. Usulan perluasan tersebut harus dibedakan dari ketentuan yang sudah berlaku. Informasi yang dibutuhkan mencakup identitas, hubungan afiliasi, rantai kendali, dan pihak yang menikmati manfaat ekonomi.

Pengaturan April telah mencakup penyediaan data pemilik manfaat bagi pemegang saham dengan kepemilikan 10% atau lebih, tetapi informasi tersebut tidak seluruhnya dipublikasikan secara terbuka. Tantangannya adalah memastikan data dapat digunakan secara efektif untuk pengawasan dan penilaian risiko kepemilikan.

Tekanan harga saham juga perlu dibedakan dari kondisi fundamental emiten. OJK mencatat pendapatan perusahaan tercatat tumbuh 15,9% dan laba bersih meningkat 16,3% dalam periode 12 bulan hingga Juni 2026. Data agregat itu menunjukkan bahwa penurunan pasar dapat berlangsung bersamaan dengan pertumbuhan kinerja perusahaan, meskipun tidak menggambarkan kondisi setiap emiten.

Faktor likuiditas, perubahan alokasi portofolio, struktur kepemilikan, dan risiko perubahan indeks dapat menekan saham perusahaan yang bisnisnya tetap sehat. Persoalan yang kerap disebut teknikal tersebut juga mencakup kualitas kelembagaan pasar. Namun, suku bunga, rupiah, kondisi global, dan prospek laba tetap berpengaruh, sehingga seluruh penurunan IHSG tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor.

Pasar Harus Kredibel

Banyak perusahaan tercatat di BEI yang memiliki fundamental bagus, prospek cerah, dan posisi sebagai pemimpin pasar di industrinya. Valuasi sejumlah saham pun sudah sangat rendah, membuka daya tarik bagi investasi jangka panjang. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan pasar yang likuid, transparan, dan kredibel agar mampu menarik serta mempertahankan kepercayaan investor.

Investor mempertimbangkan kualitas perusahaan sekaligus kualitas pasar tempat dananya ditempatkan. Pertumbuhan usaha, kekuatan arus kas, keunggulan bersaing, dan tata kelola menjadi dasar penilaian perusahaan. Sementara itu, likuiditas, keterbukaan informasi, perlindungan pemegang saham minoritas, serta konsistensi penegakan aturan menentukan kelayakan pasar sebagai tujuan investasi.

Valuasi murah memberikan peluang, tetapi belum cukup untuk mendorong keputusan investasi. Saham perusahaan yang unggul sekalipun dapat luput dari portofolio apabila sulit diperjualbelikan secara wajar. Investor institusi membutuhkan kepastian bahwa transaksi dapat dilakukan tanpa menimbulkan perubahan harga yang berlebihan.

Karena itu, peningkatan saham publik atau free float harus menghasilkan kepemilikan yang benar-benar tersebar, melampaui pemenuhan persentase administratif. Saham yang tersedia dan aktif diperdagangkan oleh banyak investor akan mendukung likuiditas serta pembentukan harga yang lebih wajar.

Di tingkat perusahaan, pertumbuhan harus ditopang arus kas yang sehat dan penggunaan modal yang dapat dipertanggungjawabkan. Konsistensi antara janji manajemen dan realisasi kinerja membangun kredibilitas. Setiap keputusan investasi maupun belanja modal juga perlu memperhatikan kepentingan seluruh pemegang saham, termasuk investor minoritas.

Penegakan aturan menjadi fondasi kepercayaan. Pengelola dana terikat mandat investasi dan batasan risiko. Ketika suatu pasar atau saham tidak memenuhi kriteria kelayakan, fundamental kuat dan valuasi rendah belum tentu cukup untuk mempertahankan penempatan dana.

Indonesia memiliki perusahaan unggulan dan potensi ekonomi yang besar. Penguatan investor institusi domestik, termasuk dana pensiun, perlu berjalan bersama pemulihan kepercayaan investor asing. Regulator, penyelenggara bursa, emiten, manajer investasi, dan seluruh pelaku pasar memikul tanggung jawab untuk mewujudkannya.

PER pasar sebesar 10,32 kali dan PBV 1,27 kali per 3 November menyediakan titik awal untuk menilai peluang investasi. Daya tariknya tetap perlu diuji melalui arus kas, keberlanjutan laba, utang, kualitas aset, dan tata kelola. Harga rendah baru memiliki arti bagi investor apabila hak atas nilai perusahaan dapat terlindungi.

Perusahaan unggul dan saham murah adalah daya tarik. Pasar yang kredibel membuat daya tarik itu menjadi investasi nyata.

Enam Prioritas

Untuk memulihkan kepercayaan dan mempertahankan pasar modal Indonesia di emerging market, pembenahan perlu diarahkan pada enam prioritas yang saling mendukung.

Pertama, manipulasi harus ditindak berdasarkan bukti, siapa pun pelakunya. Pengawasan perlu menghubungkan transaksi lintas rekening dan perusahaan sekuritas, menelusuri aliran dana, serta mengidentifikasi pemilik manfaat. Penanganan harus menjangkau pihak yang mengendalikan praktik dan menikmati hasilnya, bukan berhenti pada pelaksana transaksi.

Penguatan analisis perlu disertai koordinasi OJK, BEI, KSEI, dan KPEI sesuai kewenangan masing-masing. Ketidakcocokan antara profil nasabah, sumber dana, besarnya transaksi, dan hubungan rekening perlu menjadi bahan pemeriksaan. Peringatan dini harus diikuti tindakan yang dapat mencegah perluasan kerugian.

Kedua, sanksi harus menghasilkan perubahan perilaku. Penetapan denda perlu diikuti penagihan, pemantauan kepatuhan, dan tindakan lanjutan terhadap pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. Pelanggaran berulang perlu menjadi perhatian dalam menentukan respons pengawasan sesuai ketentuan.

Pembatasan kegiatan, pembekuan, atau pencabutan izin harus diterapkan secara proporsional berdasarkan pelanggaran yang terbukti. Dalam pelaksanaannya, aset dan hak nasabah yang tidak terlibat perlu dilindungi. Ketegasan terhadap perusahaan sekuritas harus berjalan bersama penyelesaian kewajiban kepada nasabah.

Pengembalian keuntungan tidak sah dan pemulihan kerugian juga perlu diperkuat. Kerangka pengembalian keuntungan tidak sah serta dana kompensasi kerugian investor telah tersedia. Pelaksanaannya memerlukan identifikasi korban, pembuktian hubungan sebab akibat, dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila kerugian investor akibat manipulasi terbukti sebesar Rp100 miliar, pemulihannya perlu diproses berdasarkan kerugian yang sah dan mekanisme yang berlaku. Keuntungan tidak sah pelaku belum tentu sama dengan total kerugian seluruh investor. Karena itu, mekanisme kompensasi harus menjelaskan dasar penghitungan serta hak setiap pihak secara transparan.

Jika unsur pidana terpenuhi dan penanganan ditempuh melalui jalur pidana, proses penyidikan hingga penuntutan harus berjalan sesuai kewenangan dan prosedur. Besarnya kelompok usaha maupun kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh memengaruhi penanganan perkara.

Ketiga, kualitas free float perlu diperbaiki. Pemenuhan minimum 15% harus disertai pemeriksaan afiliasi, konsentrasi kepemilikan, dan ketersediaan saham yang sesungguhnya. Kepemilikan publik tidak cukup diperlihatkan melalui banyak nama apabila rekening-rekening tersebut tetap berada di bawah kendali yang sama.

Pelaksanaan masa transisi perlu dipantau dengan tenggat yang jelas. Informasi kepatuhan emiten dan langkah pemenuhan kewajiban perlu tersedia agar pasar dapat menilai perkembangan likuiditas. Peningkatan saham publik juga harus dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan menghormati hak pemegang saham.

Keempat, keterbukaan pemegang saham harus terhubung dengan pemilik manfaat akhir. Data perlu akurat, diperbarui ketika terjadi perubahan material, dan diperiksa konsistensinya. Informasi yang dihimpun emiten, perusahaan sekuritas, dan infrastruktur pasar perlu dapat digunakan untuk menelusuri hubungan kepemilikan serta kendali, sesuai kewenangan dan perlindungan data yang berlaku.

Keterbukaan tidak cukup berhenti pada daftar nama dan persentase saham. Investor membutuhkan penjelasan apakah pemegang saham tersebut memiliki hubungan afiliasi dengan pengendali, berada di bawah pemilik manfaat yang sama, atau bertindak bersama. Kepemilikan yang tersebar pada banyak rekening dapat tetap terkonsentrasi secara ekonomi apabila keputusan investasinya dikendalikan satu pihak.

Karena itu, cakupan keterbukaan pada ambang kepemilikan 1% perlu dirumuskan secara jelas, termasuk perlakuan terhadap kepemilikan tepat 1% dan hubungan pemegang saham tersebut dengan pemilik manfaat akhir. Penelusuran harus mampu melewati lapisan perusahaan perantara agar pengawas dapat mengetahui pihak yang sesungguhnya mengendalikan saham dan menikmati manfaat ekonominya.

Kelima, perlindungan pemegang saham minoritas harus diperkuat. Penggunaan dana hasil penawaran umum, transaksi afiliasi, aksi korporasi, dan belanja modal perlu dijelaskan secara lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan. Investor publik berhak mengetahui tujuan transaksi, dasar penilaian, risiko, potensi benturan kepentingan, dan manfaatnya bagi perusahaan.

Pengawasan perlu memberi perhatian pada keputusan yang berpotensi memindahkan keuntungan kepada pengendali atau pihak terafiliasi dengan mengorbankan pemegang saham publik. Penerbitan saham baru, pembelian aset, pemberian pinjaman, maupun penjualan usaha harus memiliki alasan ekonomi yang jelas dan dilaksanakan melalui prosedur yang melindungi hak investor.

Direksi, komisaris, dan komite audit perlu memastikan setiap keputusan material mengutamakan kepentingan perusahaan. Pemegang saham minoritas juga membutuhkan akses informasi yang memadai sebelum memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham, serta saluran pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif ketika haknya dirugikan.

Keenam, basis investor jangka panjang domestik perlu diperbesar. Dana pensiun, perusahaan asuransi, reksa dana, dan investor ritel dapat memperkuat pasar melalui investasi yang didasarkan pada kualitas perusahaan, kebutuhan likuiditas, serta pengelolaan risiko. Basis investor yang beragam dapat membantu pasar menyerap perubahan arus modal dengan lebih baik.

Penguatan tersebut perlu disertai peningkatan kompetensi pengelola dana, tata kelola investasi, diversifikasi portofolio, dan kesesuaian antara jangka waktu aset dengan kewajiban. Bagi investor ritel, literasi perlu diarahkan pada kemampuan membaca laporan keuangan, memahami valuasi, mengenali risiko likuiditas, dan menghindari keputusan berdasarkan promosi harga semata.

Dana masyarakat harus dikelola untuk kepentingan pemiliknya. Dana pensiun, asuransi, reksa dana, maupun investor ritel tidak boleh diperlakukan sebagai pembeli wajib untuk menahan harga saham. Partisipasi jangka panjang akan tumbuh apabila tersedia perusahaan berkualitas, informasi yang dapat dipercaya, biaya investasi yang wajar, dan perlindungan yang efektif.

Keenam prioritas tersebut perlu dijalankan dengan pembagian tanggung jawab, tenggat, dan ukuran keberhasilan yang jelas. Reformasi harus terlihat pada perdagangan yang semakin wajar, informasi kepemilikan yang semakin andal, berkurangnya pelanggaran berulang, serta meningkatnya kemampuan perusahaan memperoleh pembiayaan. Dari hasil yang dapat diperiksa itulah kepercayaan investor dibangun kembali.

Pelaksanaan enam prioritas pembenahan tersebut perlu disertai pembagian tanggung jawab dan tenggat yang jelas. OJK perlu memastikan pemeriksaan, pengenaan sanksi, dan pemantauan kepatuhan berjalan konsisten. BEI perlu memperkuat pengawasan perdagangan dan kepatuhan perusahaan tercatat. KSEI dan KPEI, sesuai kewenangannya, mendukung keandalan data serta ketertiban penyelesaian transaksi. Koordinasi diperlukan agar pola pelanggaran yang melibatkan banyak rekening dan perantara tidak luput dari pengawasan.

Perusahaan sekuritas juga perlu memastikan identitas nasabah, sumber dana, pemilik manfaat, dan kewajaran transaksi diperiksa secara memadai. Fasilitas perdagangan tidak boleh menjadi sarana menyamarkan kendali rekening atau membentuk harga semu. Pengendalian internal harus mampu mendeteksi penyimpangan dan menindaklanjutinya sebelum kerugian investor meluas.

Di tingkat emiten, transparansi perlu hadir dalam keputusan sehari-hari. Pengungkapan hubungan afiliasi, penggunaan dana, transaksi material, dan risiko usaha harus lengkap, akurat, serta tepat waktu. Direksi, komisaris, dan pemegang saham pengendali bertanggung jawab memastikan kepentingan perusahaan berjalan seiring dengan perlindungan pemegang saham publik.

Kemajuan reformasi selanjutnya perlu disampaikan secara berkala melalui laporan yang mudah dipahami. Publik perlu mengetahui kewajiban yang sudah dipenuhi, pekerjaan yang masih tertunda, serta tindak lanjut terhadap ketidakpatuhan. Untuk penegakan hukum, keterbukaan dapat mencakup perkembangan penyelesaian kasus, pelaksanaan sanksi, dan pemulihan kerugian, dengan tetap menjaga informasi yang dilindungi undang-undang.

Kepercayaan Pulih Jika Ada Bukti

Ukuran keberhasilan tidak cukup berupa jumlah aturan atau besarnya denda. Reformasi harus menghasilkan perdagangan yang semakin wajar, data kepemilikan yang semakin andal, likuiditas yang lebih sehat, dan penurunan pelanggaran berulang. Hasil akhirnya adalah kemampuan perusahaan memperoleh pembiayaan dengan lebih baik serta meningkatnya keyakinan masyarakat untuk berinvestasi dalam jangka panjang.

Indonesia memiliki landasan untuk membangun pasar modal yang kuat. Skala ekonomi, potensi penduduk usia produktif, kebutuhan investasi, dan keberadaan perusahaan yang mampu bersaing menyediakan peluang pertumbuhan. Pasar modal dapat mempertemukan peluang tersebut dengan tabungan masyarakat dan dana investor institusi, sehingga pembiayaan ekonomi tidak bertumpu pada perbankan saja.

Namun, potensi ekonomi harus disertai kepastian bahwa investor dapat menikmati hasil pertumbuhan secara adil. Perusahaan yang menghasilkan laba membutuhkan pasar yang mampu memberikan penilaian wajar. Pemegang saham kecil membutuhkan perlindungan dari penyalahgunaan kendali. Pengelola dana membutuhkan informasi yang dapat dipercaya serta likuiditas untuk menjalankan mandat investasinya.

Baca Juga

IHSG Ditutup Melambung 2,25% ke 5.030, Seluruh Sektor Saham Melambung

Mempertahankan klasifikasi emerging markets karena itu memerlukan pembuktian atas kualitas pasar. Masa konsultasi MSCI harus dimanfaatkan untuk menunjukkan perbaikan yang terukur pada transparansi kepemilikan, perdagangan, dan penegakan hukum. Besarnya potensi Indonesia akan memperoleh penghargaan lebih baik apabila disertai bukti bahwa pasar memenuhi kebutuhan investor.

Kritik terhadap pasar modal perlu dijawab melalui tindakan yang dapat diperiksa. Hubungan pemegang saham dengan pemilik manfaat akhir harus semakin jelas. Transaksi manipulatif harus dihentikan. Sanksi harus dilaksanakan, keuntungan tidak sah ditangani melalui mekanisme yang berlaku, dan hak investor yang dirugikan harus memperoleh penyelesaian.

Kepastian tersebut harus berlaku kepada seluruh pelaku. Besarnya kelompok usaha, nilai transaksi, maupun kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh menentukan ketegasan penanganan pelanggaran. Penegakan yang konsisten dan didukung pembuktian yang kuat merupakan dasar untuk membangun kembali kepercayaan domestik maupun global.

Tanggung jawab pemulihan berada pada pemerintah, OJK, BEI, KSEI, KPEI, perusahaan sekuritas, emiten, pengelola dana, dan investor. Membiarkan praktik yang merusak perdagangan berarti mempertaruhkan reputasi seluruh pasar, termasuk perusahaan yang menjalankan usaha secara sehat dan masyarakat yang menempatkan tabungan untuk kebutuhan masa depan.

Denda sekitar Rp2,52 triliun menunjukkan besarnya penindakan administratif. Ujian berikutnya adalah memastikan pelanggaran berhenti, pelaku bertanggung jawab, dan investor terlindungi. Kepercayaan akan menguat ketika kebijakan menghasilkan tindakan dan tindakan tersebut membawa perubahan yang bertahan.

Pemulihan pasar modal memiliki konsekuensi langsung bagi pendanaan usaha, investasi produktif, dan penciptaan lapangan kerja. Karena itu, pembenahan harus dijalankan hingga tuntas. Harga saham dapat naik dan turun mengikuti risiko serta prospek usaha, tetapi integritas perdagangan dan kepastian hukum harus tetap terjaga. Di pasar modal Indonesia, tidak boleh ada pelaku yang kebal hukum.