Optimisme di Tengah Badai

PENGANTAR - Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka bukan sekadar penanda perjalanan waktu, melainkan rekam jejak ketangguhan sebuah bangsa yang terus bertumbuh di tengah lanskap global yang dibayangi perlambatan ekonomi, fragmentasi perdagangan, rivalitas geopolitik, transisi energi, hingga disrupsi teknologi.

Untuk merekam pencapaian tersebut, Investortrust mempersembahkan edisi khusus, sebagai ikhtiar mendokumentasikan capaian Indonesia pada momentum Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dalam 17 artikel yang tersaji mulai hari ini. Kami juga telah menerbitkan dalam format edisi Majalah cetak yang dibagikan kepada para tokoh penting yang menghadiri Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD pada 14 Agustus dan Upacara Peringatan HUT Kemerdekan di Istana pada 17 Agustus 2026.

Semoga edisi khusus 81 Tahun Merdeka ini sekaligus menjadi ruang refleksi bahwa perjalanan menuju masa depan adalah proses yang menuntut konsistensi, kolaborasi, dan keberanian mengambil keputusan strategis.

Oleh: Primus Dorimulu

INVESTORTRUST — Perayaan 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tinggal 19 tahun lagi. Waktu yang tersisa tidak panjang. Pertanyaan besarnya adalah: mampukah Indonesia mewujudkan cita-cita menjadi negara maju dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai sekitar US$ 9,8 triliun dan pendapatan per kapita sekitar US$ 30.300 pada 2045?

Target tersebut memang sangat ambisius. Jika saat ini PDB Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar US$ 1,5 triliun dengan pendapatan per kapita sekitar US$ 5.100, maka dalam 19 tahun ke depan PDB harus meningkat lebih dari enam kali lipat, sementara pendapatan per kapita juga harus melonjak hampir enam kali lipat.

Namun, target itu bukan sesuatu yang mustahil. Sejarah menunjukkan Indonesia pernah mencatat lompatan ekonomi yang besar. Pada 2007, PDB nominal Indonesia baru sekitar US$ 470 miliar dengan pendapatan per kapita sekitar US$ 1.900. Dalam kurun waktu 19 tahun hingga 2026, PDB nasional meningkat menjadi sekitar US$ 1,5 triliun, atau lebih dari tiga kali lipat, sedangkan pendapatan per kapita naik menjadi sekitar US$ 5.100. Artinya, Indonesia pernah membuktikan bahwa transformasi ekonomi dapat terjadi ketika stabilitas makroekonomi, investasi, dan reformasi berjalan seiring.

Tantangan menuju 2045 tentu jauh lebih berat. Menaikkan pendapatan per kapita hampir enam kali lipat tidak mungkin dicapai jika ekonomi hanya tumbuh di kisaran 5% per tahun seperti dua dekade terakhir. Indonesia membutuhkan lompatan baru melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, produktivitas yang jauh lebih besar, dan transformasi struktural yang lebih cepat. Karena itu, target pertumbuhan ekonomi sekitar 8% bukan sekadar angka politik, melainkan kebutuhan ekonomi apabila Indonesia ingin keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan bergabung dengan kelompok negara maju.

Indonesia sesungguhnya memiliki modal yang kuat untuk mewujudkan target tersebut. Pertama, bonus demografi. Sekitar 70% penduduk berada pada usia produktif. Ini merupakan peluang yang hanya datang sekali dalam sejarah. Bonus demografi hanya akan menjadi berkah apabila diikuti peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang lebih baik, pelatihan vokasi, penguasaan sains dan teknologi, serta adopsi kecerdasan buatan (AI) dan transformasi digital di seluruh sektor ekonomi.

Kedua, kekayaan sumber daya alam. Indonesia memiliki cadangan nikel, tembaga, bauksit, timah, batu bara, gas, hasil perkebunan, perikanan, dan keanekaragaman hayati yang sangat besar. Nilai tambah ekonomi tidak boleh lagi berhenti pada ekspor bahan mentah. Hilirisasi harus diperluas menjadi industrialisasi yang menghasilkan produk setengah jadi maupun produk manufaktur bernilai tambah tinggi sehingga mampu meningkatkan ekspor, devisa, lapangan kerja, dan produktivitas nasional.

Ketiga, fondasi ekonomi nasional relatif kuat. Stabilitas sistem keuangan, inflasi yang relatif terkendali, rasio utang pemerintah yang masih moderat dibanding banyak negara, serta pasar domestik yang besar menjadi modal penting untuk menopang pertumbuhan jangka panjang. Fondasi ini harus terus dijaga agar kepercayaan dunia usaha dan investor tetap tinggi.

Keempat, potensi investasi masih sangat besar. Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi di Asia karena ukuran pasar, sumber daya alam, dan prospek jangka panjangnya. Kepercayaan investor memang sempat tertekan oleh ketidakpastian global maupun berbagai faktor domestik. Namun, kepercayaan tersebut dapat dipulihkan melalui kebijakan yang konsisten, tata kelola yang semakin baik, dan kepastian hukum yang kuat.

Keempat modal tersebut harus diperkuat dengan reformasi yang berkelanjutan. Pemerintah perlu menyederhanakan regulasi, mempercepat perizinan, meningkatkan kualitas birokrasi, memperkuat kepastian hukum, memberantas korupsi, menekan kebocoran anggaran, serta memastikan setiap rupiah belanja negara menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, dunia usaha harus meningkatkan investasi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja, sementara perguruan tinggi didorong menjadi pusat riset dan pengembangan teknologi yang mendukung industri nasional.

Pembangunan infrastruktur juga harus bergeser dari sekadar membangun konektivitas menjadi pembangunan yang meningkatkan produktivitas ekonomi. Ketahanan pangan, ketahanan energi, ekonomi digital, industri manufaktur berteknologi tinggi, ekonomi hijau, serta pengembangan UMKM dan koperasi harus menjadi mesin pertumbuhan baru agar manfaat pembangunan dirasakan secara inklusif.

Mencapai PDB hampir US$ 10 triliun pada 2045 memang bukan pekerjaan mudah. Namun, target tersebut bukan pula mimpi yang mustahil. Dengan kepemimpinan yang konsisten, kebijakan yang tepat, tata kelola yang bersih, kepastian hukum, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam semangat Indonesia Incorporated, Indonesia memiliki peluang nyata untuk menjadi negara maju. Seratus tahun kemerdekaan bukan sekadar momentum peringatan sejarah, melainkan kesempatan membuktikan bahwa Indonesia mampu melakukan lompatan besar menuju ekonomi modern yang maju, inklusif, berdaya saing global, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Fundamental Ekonomi

Di tengah tekanan global, perekonomian Indonesia pada kuartal I-2026 tumbuh 5,61% secara tahunan dan kuartal II-2026 sebesar 5,29% (yoy). Capaian tersebut menunjukkan bahwa ekonomi nasional tetap memiliki daya tahan kuat meskipun dunia sedang menghadapi konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, tingginya harga energi, serta volatilitas pasar keuangan internasional.

Dengan mengerahkan seluruh kekuatan nasional dalam semangat Indonesia Incorporated, perekonomian Indonesia secara bertahap dapat terus didorong menuju target pertumbuhan 8% pada 2029. Indonesia memiliki modal lebih dari cukup untuk tumbuh menjadi negara yang sejahtera, maju, dan modern.

Sejumlah tekanan masih terlihat. Nilai tukar rupiah masih berfluktuasi, sedangkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia terkoreksi 27,88% sepanjang Januari-Juli 2026 akibat net sell asing yang mencapai Rp 72 triliun. Namun, pelemahan pasar keuangan tidak serta-merta menunjukkan memburuknya fundamental ekonomi nasional.

Berbagai indikator makroekonomi justru memperlihatkan fondasi ekonomi Indonesia tetap kuat. Pertumbuhan ekonomi terjaga, inflasi masih terkendali, disiplin fiskal dipertahankan, perbankan tetap sehat, dan investasi terus mengalir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak sedang berada di ambang krisis.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi melalui pengelolaan fiskal yang pruden, menjaga stabilitas makroekonomi, serta meningkatkan efektivitas berbagai program prioritas nasional.

“Perekonomian kita terus bergerak membaik. Memang masih ada tantangan, namun Indonesia tidak sedang menuju krisis. Fundamental ekonomi kita tetap kuat dan akan terus diperbaiki,” ujar Purbaya pada akhir Juli 2026.

Pelemahan rupiah lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan persepsi investor global, penguatan dolar Amerika Serikat, tingginya suku bunga global, serta meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan terus berkoordinasi menjaga stabilitas sistem keuangan agar gejolak eksternal tidak mengganggu perekonomian domestik.

Kekuatan utama fundamental ekonomi, sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, terlihat dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% secara tahunan pada kuartal I-2026 dan kuartal II sebesar 5,29%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan banyak negara anggota G20. Pemerintah juga memperkirakan pertumbuhan kuartal II-2026 tetap berada di atas 5%.

Pertumbuhan tersebut ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor yang masih mampu bertahan di tengah perlambatan perdagangan dunia. Pembentukan Modal Tetap Bruto atau investasi tumbuh 5,96% pada kuartal I-2026, menunjukkan bahwa dunia usaha masih melakukan ekspansi kapasitas produksi.

Belanja pemerintah juga menjadi salah satu penopang pertumbuhan. Hingga akhir Juni 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp 1.656 triliun. Belanja tersebut diarahkan untuk membiayai program pemerintah, kegiatan kementerian dan lembaga, serta transfer kepada pemerintah daerah guna menjaga daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Di bawah kepemimpinan Purbaya, kebijakan fiskal dijalankan secara ekspansif, tetapi tetap berhati-hati. Hingga akhir semester I-2026, defisit APBN mencapai Rp 196,5 triliun atau hanya 0,76% terhadap PDB.

Meskipun menjalankan berbagai program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan perumahan, Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal. Defisit APBN 2025 berada di kisaran 2,81% terhadap PDB dan pada 2026 diupayakan tetap berada di bawah batas maksimum 3% sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Keuangan Negara.

Hingga akhir semester I-2026, pembiayaan utang neto mencapai Rp 477,4 triliun atau 57,4% dari target APBN 2026. Surat Berharga Negara neto menjadi sumber pembiayaan utama dengan realisasi Rp501,2 triliun, setara 62,7% dari pagu APBN.

Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman mencatat nilai minus Rp 23,8 triliun. Hal ini mencerminkan pembayaran pinjaman bersih yang lebih besar dibandingkan penarikan pinjaman baru sebagai bagian dari strategi efisiensi pembiayaan pemerintah.

Posisi utang pemerintah hingga akhir kuartal I-2026 mencapai Rp 9.920,42 triliun dengan rasio sekitar 40,75% terhadap PDB. Rasio tersebut masih jauh di bawah batas maksimum 60% terhadap PDB yang ditetapkan undang-undang.

Dibandingkan dengan banyak negara berkembang maupun negara maju, rasio utang Indonesia masih relatif moderat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang fiskal tetap tersedia untuk menghadapi guncangan eksternal, selama pengelolaan utang terus dilakukan secara disiplin, produktif, dan berkelanjutan.

Disiplin fiskal sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor terhadap kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban keuangan tanpa menciptakan tekanan inflasi yang berlebihan. Karena itu, kualitas belanja negara harus terus ditingkatkan agar setiap rupiah anggaran menghasilkan dampak ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya.

Tantangan Sejumlah Defisit

Di balik fundamental ekonomi yang kuat, sektor eksternal Indonesia masih menghadapi sejumlah tekanan. Kenaikan impor, tingginya harga energi global, serta besarnya pembayaran pendapatan kepada pihak luar negeri memengaruhi kinerja perdagangan dan neraca pembayaran.

Pada Mei 2026, neraca perdagangan Indonesia mencatat defisit US$ 1,61 miliar, mengakhiri tren surplus bulanan yang berlangsung sejak 2020. Juni juga kembali defisit US$ 0,45 miliar. Defisit terutama disebabkan oleh lonjakan impor minyak mentah dan bahan bakar minyak di tengah tingginya harga energi dunia.

Meski demikian, secara kumulatif Januari-Mei 2026, Indonesia masih membukukan surplus perdagangan sebesar US$ 4,03 miliar. Surplus tersebut ditopang perdagangan nonmigas, terutama ekspor bahan bakar mineral, minyak sawit, besi, dan baja ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan India.

Transaksi jasa juga masih mencatat defisit. Pada kuartal I-2026, neraca jasa mengalami defisit sekitar US$ 4,58 miliar, meskipun terdapat perbaikan pada subsektor jasa pengangkutan seiring meningkatnya aktivitas perdagangan dan logistik.

Tekanan sektor eksternal turut memengaruhi transaksi berjalan. Pada kuartal I-2026, transaksi berjalan mencatat defisit US$ 4,0 miliar atau sekitar 1,1% terhadap PDB. Defisit tersebut masih berada pada tingkat yang relatif rendah dan dapat dikelola, tetapi menunjukkan adanya peningkatan pembayaran pendapatan primer, termasuk bunga utang dan dividen kepada investor asing.

Secara keseluruhan, Neraca Pembayaran Indonesia mencatat defisit US$ 9,1 miliar pada kuartal I-2026. Defisit tersebut merupakan kombinasi dari defisit transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial.

Namun, ketahanan eksternal Indonesia masih relatif kuat karena cadangan devisa tetap berada pada tingkat yang memadai untuk membiayai kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri jangka pendek. Stabilitas eksternal perlu terus diperkuat melalui peningkatan ekspor bernilai tambah, pengurangan ketergantungan terhadap impor energi, penguatan industri domestik, serta optimalisasi devisa hasil ekspor.

Di tengah tekanan sektor eksternal, kondisi fiskal nasional tetap menunjukkan ketahanan. Hingga akhir Juni 2026, pendapatan negara mencapai Rp 1.459,4 triliun, tumbuh 21,4% secara tahunan. Peningkatan tersebut ditopang penerimaan perpajakan serta kinerja kepabeanan dan cukai.

Dengan pendapatan negara Rp 1.459,4 triliun dan belanja negara Rp 1.656 triliun, defisit APBN semester I-2026 tetap terkendali pada Rp 196,5 triliun atau 0,76% terhadap PDB.

Posisi tersebut mencerminkan pengelolaan fiskal yang pruden, sehat, dan berkelanjutan. Ruang fiskal yang masih memadai memberikan kapasitas bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memberikan stimulus apabila diperlukan guna meredam dampak perlambatan global.

Inflasi dan Kredit Perbankan

Fondasi ekonomi yang kuat juga terlihat dari kemampuan pemerintah dan Bank Indonesia menjaga inflasi dalam kisaran sasaran. Stabilitas harga sangat penting agar daya beli masyarakat tidak tergerus dan dunia usaha memiliki kepastian dalam merencanakan investasi.

Saat beraudiensi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 31 Juli 2026, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James Riady mengapresiasi kebijakan pemerintah mempertahankan harga energi ketika harga minyak dunia melampaui US$ 100 per barel akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Pemerintah tidak menaikkan harga LPG 3 kilogram maupun bahan bakar minyak bersubsidi. Kebijakan tersebut memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas harga barang dan jasa karena kenaikan harga BBM dapat memicu inflasi dari sisi biaya atau cost-push inflation.

Badan Pusat Statistik mencatat terjadi deflasi pada Juli sebesar – 0,14%, dibanding Juni 2026 dengan inflasi bulanan 0,44%. Sedangkan secara tahunan (yoy), inflasi Juli turun menjadi 1,88%, dari posisi Juni sebesar 3,34% (yoy).

Kenaikan tersebut tetap perlu dicermati, tetapi masih berada dalam kisaran yang terkendali. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu terus menjaga keseimbangan antara pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, pertumbuhan kredit, dan keberlanjutan daya beli masyarakat.

Perbankan Penopang Pertumbuhan

Kekuatan fundamental ekonomi juga tercermin dari kondisi sektor perbankan nasional. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan kredit perbankan tumbuh 12,67% secara tahunan hingga kuartal II-2026. Dana pihak ketiga juga meningkat, sedangkan rasio kredit bermasalah tetap rendah di level 2,17%.

Permodalan industri perbankan sangat kuat, dengan Capital Adequacy Ratio sebesar 23,74%, jauh di atas ketentuan minimum regulator. Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan perbankan menyerap risiko sekaligus mendukung pembiayaan ekonomi.

Laporan Office of Chief Economist BRI yang mengolah data OJK dan Survei Perbankan Bank Indonesia menunjukkan bahwa optimisme penyaluran kredit meningkat. Saldo Bersih Tertimbang penyaluran kredit baru mencapai 93,1%, yang berarti mayoritas bank melaporkan peningkatan kredit baru pada kuartal II-2026.

Peningkatan kredit terutama berasal dari kredit investasi, kredit modal kerja, dan pembiayaan kepada UMKM non-KUR. Fenomena ini menunjukkan bahwa dunia usaha masih memiliki keyakinan untuk melakukan ekspansi meskipun kondisi global belum sepenuhnya pulih.

Namun, sektor perbankan tetap perlu mencermati meningkatnya tekanan likuiditas, perlambatan pertumbuhan dana pihak ketiga, penyempitan margin bunga, serta volatilitas nilai tukar dan suku bunga global. Penguatan likuiditas, efisiensi operasional, digitalisasi, dan penyaluran kredit yang berkualitas harus terus menjadi perhatian agar perbankan tetap mampu menjadi motor pertumbuhan.

Investasi Tetap Mengalir

Di tengah ketidakpastian global, arus investasi ke Indonesia tetap menunjukkan tren positif. Pemerintah mencatat realisasi investasi pada semester I-2026 telah mencapai sekitar setengah dari target tahunan dan menciptakan hampir 1,5 juta lapangan kerja baru.

Berbagai proyek hilirisasi mineral, pengembangan kawasan industri, pembangunan infrastruktur, serta investasi di sektor energi dan manufaktur tetap berjalan. Pemerintah juga terus melakukan debottlenecking melalui Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah guna menyelesaikan berbagai hambatan investasi di lapangan.

Kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia juga tercermin dari penilaian lembaga pemeringkat internasional. Indonesia tetap memperoleh peringkat layak investasi atau investment grade dengan prospek stabil.

Penilaian tersebut didasarkan pada disiplin fiskal, stabilitas sistem keuangan, reformasi struktural, dan prospek pertumbuhan yang relatif tinggi dibandingkan negara-negara sekelasnya. Bagi investor global, peringkat tersebut menjadi sinyal bahwa risiko investasi di Indonesia masih berada pada tingkat yang terukur meskipun lingkungan ekonomi internasional sedang bergejolak.

Kualitas investasi, tentu saja, tidak cukup diukur dari besarnya nilai realisasi. Investasi harus menghasilkan lapangan kerja, memperkuat industri domestik, meningkatkan ekspor, mendorong transfer teknologi, memperluas keterlibatan pemasok lokal, serta meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Karena itu, kebijakan investasi perlu terus diarahkan pada sektor-sektor produktif yang memiliki daya ungkit besar terhadap pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja, dan penguatan struktur ekonomi nasional.

Masuk Rantai Pasok Dunia

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan bahwa peran Indonesia dalam produksi global bukan lagi bersifat marjinal. Indonesia telah menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia.

Indonesia merupakan eksportir terbesar minyak sawit dunia dengan pangsa sekitar 55% pasar global, eksportir terbesar nickel matte dengan pangsa sekitar 43%, serta eksportir batu bara terbesar kedua dunia yang menguasai sekitar 43% perdagangan global. Nilai ekspor Indonesia mencapai sekitar US$290 miliar, dengan Tiongkok, Amerika Serikat, India, dan Jepang menjadi tujuan utama.

Indonesia juga terus bertransformasi melalui kebijakan hilirisasi. Nikel diolah menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik untuk berbagai merek global. Minyak sawit menjadi bahan baku industri makanan, kosmetik, dan biofuel. Baja, aluminium, tekstil, komponen pesawat, dan komponen otomotif Indonesia telah memasok berbagai perusahaan dunia.

Buku Buy from Indonesia menghimpun 104 perusahaan Indonesia dari sembilan sektor strategis yang telah menjadi bagian dari rantai pasok merek-merek internasional. Publikasi ini dirancang sebagai referensi bagi kepala negara, menteri perdagangan, investor, dan pelaku bisnis global untuk memperkenalkan kapasitas industri Indonesia sekaligus mendorong perdagangan dan investasi.

Buku tersebut juga menjadi instrumen diplomasi ekonomi yang sejalan dengan agenda pemerintah dalam mempercepat hilirisasi, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global menuju Indonesia Emas 2045.

Peluncuran resmi Buy from Indonesia diusulkan berlangsung pada 8 Agustus 2026 di Kadin Tower, Jakarta, dan diharapkan dihadiri Presiden Republik Indonesia, para menteri kabinet, duta besar negara sahabat, serta lebih dari 100 CEO nasional maupun internasional.

Potensi Indonesia dalam rantai pasok global menunjukkan bahwa negara ini tidak hanya memiliki kekayaan sumber daya alam, tetapi juga kapasitas manufaktur, kewirausahaan, dan pasar domestik yang besar. Tantangannya adalah memperbesar nilai tambah, memperkuat daya saing, meningkatkan produktivitas, dan memastikan manfaat ekspor dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Dana Moneter Internasional memproyeksikan PDB per kapita Indonesia pada 2026 mencapai sekitar US$ 5.362 secara nominal atau sekitar US$ 18.970 berdasarkan Purchasing Power Parity. Dengan jumlah penduduk sekitar 287,2 juta jiwa, Indonesia tetap menjadi salah satu negara dengan prospek pertumbuhan terbaik di kelompok ekonomi berkembang.

Pasar tenaga kerja juga menunjukkan perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka pada Mei 2026 turun menjadi 4,65% atau sekitar 7,22 juta orang, dengan jumlah penduduk bekerja mencapai 148,19 juta orang.

Namun, tantangan struktural masih besar karena jumlah penduduk miskin masih mencapai sekitar 22,93 juta orang per Maret 2026. Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem dapat ditekan mendekati nol melalui perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Secara keseluruhan, indikator makro menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih berada pada jalur yang relatif sehat. Pertumbuhan terjaga, inflasi terkendali, sistem perbankan kuat, investasi meningkat, dan sektor eksternal masih membukukan surplus perdagangan secara kumulatif.

Tantangan berikutnya adalah menjaga stabilitas nilai tukar dan sektor keuangan, memperkuat daya saing industri, memperbaiki kualitas investasi, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat penciptaan lapangan kerja agar pertumbuhan semakin inklusif.

Arah Sudah Tepat

Secara konseptual, arah pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah memiliki fondasi yang komprehensif. Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” diterjemahkan ke dalam delapan misi Asta Cita, 17 program prioritas pembangunan, dan delapan program hasil terbaik cepat atau Quick Wins.

Program-program tersebut menyentuh hampir seluruh aspek pembangunan nasional, mulai dari ketahanan pangan, energi, dan air, reformasi birokrasi, hilirisasi industri, penguatan sumber daya manusia, pembangunan desa, pemberantasan kemiskinan dan korupsi, hingga pelestarian lingkungan.

Program unggulan seperti MBG, Cek Kesehatan Gratis, pembangunan tiga juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan dan energi, hilirisasi industri, serta penguatan pendidikan dan digitalisasi menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah juga berupaya memperkuat kualitas sumber daya manusia, memperluas pemerataan pembangunan, dan membangun fondasi pertumbuhan jangka panjang menuju Indonesia sebagai negara maju.

Dari perspektif ekonomi, berbagai agenda tersebut saling terintegrasi. Hilirisasi ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah industri nasional. Pembangunan perumahan dan infrastruktur menjadi pengungkit pertumbuhan sekaligus penciptaan lapangan kerja.

MBG, CKG, dan reformasi pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas manusia dan produktivitas tenaga kerja. Pada saat yang sama, reformasi penerimaan negara, pemberantasan korupsi, penguatan birokrasi, dan perbaikan tata kelola menjadi prasyarat agar pembiayaan pembangunan berlangsung secara berkelanjutan.

Namun, kualitas sebuah visi tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, melainkan terutama oleh mutu pelaksanaannya. Pemerintah telah memiliki arah pembangunan yang lengkap. Tahap berikutnya adalah memastikan setiap kebijakan diterjemahkan menjadi hasil nyata di lapangan.

Program yang baik memerlukan tata kelola yang baik, koordinasi antarkementerian yang kuat, sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah, birokrasi yang cepat dan profesional, kepastian hukum, pengawasan yang efektif, serta evaluasi berkelanjutan.

Masukan konstruktif bagi pemerintah bukanlah mengubah arah kebijakan yang telah ditetapkan, melainkan terus menyempurnakan mekanisme pelaksanaannya. Penguatan koordinasi, penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, konsistensi kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penggunaan data yang akurat akan memperbesar peluang keberhasilan setiap program.

Setiap kementerian dan lembaga perlu memiliki indikator kinerja yang jelas, terukur, dan mudah dievaluasi. Program yang berjalan baik harus diperluas, sedangkan hambatan yang muncul harus segera diselesaikan melalui koordinasi yang cepat tanpa menunggu persoalan menjadi lebih besar.

Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ekspansi program dan kapasitas fiskal. Setiap belanja negara harus memberikan hasil yang nyata terhadap peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, dan penguatan daya saing nasional.

Berbagai indikator menunjukkan fondasi ekonomi Indonesia tetap kuat. Pertumbuhan berada di atas 5%, inflasi terkendali, defisit fiskal rendah, rasio utang pemerintah sekitar 40% terhadap PDB, dan sistem perbankan sehat.

Namun, ketidakpastian global, konflik geopolitik, volatilitas nilai tukar, suku bunga tinggi, tekanan likuiditas, serta perlambatan pertumbuhan dana pihak ketiga tetap harus diantisipasi.

Karena itu, keberhasilan mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, dan mencapai Indonesia Emas 2045 akan sangat ditentukan oleh kecepatan, konsistensi, serta kualitas eksekusi kebijakan.

Visi, misi, dan program pemerintah telah memberikan arah yang jelas. Seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dunia usaha, dan masyarakat harus bergerak dalam orkestrasi yang sama agar setiap program menghasilkan manfaat yang terukur bagi rakyat.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan terletak pada banyaknya program yang diumumkan, melainkan pada efektivitas program-program tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing ekonomi, dan membawa Indonesia menjadi negara maju.

Indonesia Incorporated

Target pertumbuhan 8% tidak boleh hanya menghasilkan pertumbuhan tinggi secara statistik. Pertumbuhan harus bersifat inklusif dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Karena itu, pemerintah mengusung semangat Indonesia Incorporated, sebuah pendekatan yang menempatkan pemerintah, BUMN, swasta, koperasi, UMKM, dan masyarakat sebagai satu ekosistem yang bergerak bersama membangun perekonomian nasional.

Dalam audiensi dengan sekitar 150 pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Istana Negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak anti terhadap pengusaha besar.

Sebaliknya, pemerintah ingin perusahaan-perusahaan besar terus berkembang, semakin kompetitif di pasar global, dan menjadi motor investasi, ekspor, industrialisasi, serta penciptaan lapangan kerja.

Namun, Presiden mengingatkan bahwa keberhasilan perusahaan besar harus menjadi pengungkit bagi kemajuan pelaku usaha yang lebih kecil. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati segelintir pelaku usaha, tetapi harus membuka kesempatan yang lebih luas bagi usaha ultra mikro, mikro, kecil, dan menengah untuk naik kelas.

Ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang membangun rantai nilai. Perusahaan besar harus menjadi lokomotif yang menarik UMKM, koperasi, petani, nelayan, dan pelaku usaha rakyat agar tumbuh bersama.

Pemerintah memberikan ruang bagi perusahaan besar untuk berekspansi, tetapi pada saat yang sama mendorong mereka membangun kemitraan melalui pengembangan rantai pasok domestik, alih teknologi, peningkatan kapasitas pemasok lokal, pembiayaan, dan tanggung jawab sosial yang berdampak nyata.

Semangat tersebut menjadi salah satu landasan lahirnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Koperasi ini dirancang sebagai simpul ekonomi rakyat di desa dan kelurahan.

Pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi menjadi pusat distribusi, produksi, pemasaran, pembiayaan, dan logistik yang menghubungkan petani, nelayan, pelaku UMKM, dan usaha mikro dengan pasar yang lebih luas.

Melalui jaringan koperasi tersebut, usaha kecil diharapkan tidak lagi berjalan sendiri. Mereka harus menjadi bagian dari ekosistem ekonomi nasional yang terintegrasi dengan industri besar, lembaga keuangan, BUMN, dan pasar ekspor.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar dan pusat industri, tetapi menyebar hingga ke desa-desa sebagai fondasi pemerataan kesejahteraan.

Pendekatan ini sejalan dengan visi pembangunan Presiden Prabowo yang menempatkan pemerataan ekonomi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertumbuhan.

Pertumbuhan 8% bukan sekadar mengejar angka, melainkan membangun ekonomi yang produktif, berdaya saing, dan inklusif. Dalam kerangka Indonesia Incorporated, kemajuan perusahaan besar dan kebangkitan usaha rakyat bukan dua tujuan yang saling bertentangan, melainkan kekuatan yang harus berjalan beriringan.

Perusahaan besar membutuhkan ekosistem pemasok lokal yang kuat. Sebaliknya, usaha kecil membutuhkan akses terhadap pasar, teknologi, pembiayaan, manajemen, dan jaringan distribusi yang dimiliki perusahaan besar.

Kerja sama tersebut harus dibangun secara adil, transparan, dan saling menguntungkan. Dengan demikian, Indonesia dapat membesarkan yang kuat tanpa meninggalkan yang kecil.

Danantara, Motor Baru Pertumbuhan

Kehadiran Danantara dipandang sebagai salah satu instrumen strategis pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional menuju target 8%.

Sebagai sovereign wealth fund sekaligus pengelola investasi strategis negara, Danantara diharapkan tidak hanya mengoptimalkan aset negara, tetapi juga menjadi katalis yang menarik investasi swasta, memperkuat industrialisasi, dan meningkatkan penerimaan devisa melalui tata kelola ekspor yang lebih efektif.

Peran utama Danantara adalah menjadi investor penggerak atau catalytic investor yang mampu menarik partisipasi modal dari investor domestik maupun global.

Dengan skema investasi bersama sektor swasta, Danantara diharapkan mempercepat pembiayaan proyek strategis nasional, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, infrastruktur, energi, manufaktur, hingga sektor berbasis teknologi.

Pendekatan ini memungkinkan dana pemerintah menjadi pemicu masuknya investasi yang lebih besar, sehingga memperluas kapasitas produksi nasional dan menciptakan lapangan kerja.

Danantara bukan sekadar lembaga pengelola aset negara. Lembaga ini harus menjadi instrumen penciptaan efek pengganda bagi perekonomian.

Semakin besar investasi yang berhasil dimobilisasi, semakin tinggi pula potensi pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, transfer teknologi, dan daya saing industri nasional.

Di sektor perdagangan luar negeri, Danantara juga memperkuat ketahanan eksternal melalui PT Daya Sumberdaya Indonesia (DSI). PT DSI bukan eksportir tunggal, melainkan lembaga yang mengintegrasikan administrasi, pemantauan, dan optimalisasi ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam strategis.

Melalui mekanisme tersebut, pemerintah dapat memperoleh data ekspor yang lebih akurat, meningkatkan transparansi transaksi, memperkuat kepatuhan pelaku usaha, dan mengoptimalkan devisa hasil ekspor.

Pengelolaan devisa yang lebih terintegrasi melalui PT DSI diharapkan memperkuat cadangan devisa, meningkatkan likuiditas valuta asing di dalam negeri, dan membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Di sisi lain, tata kelola ekspor yang transparan dapat memberikan kepastian kepada pelaku usaha dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem perdagangan Indonesia.

Peran Danantara juga sejalan dengan strategi hilirisasi yang terus didorong pemerintah. Investasi tidak lagi diarahkan hanya pada ekspor bahan mentah, tetapi pada pembangunan industri pengolahan di dalam negeri agar nilai tambah, kesempatan kerja, dan penerimaan negara meningkat.

Dengan dukungan pembiayaan Danantara dan partisipasi sektor swasta, proyek hilirisasi mineral, perkebunan, energi, dan manufaktur diharapkan dapat dipercepat.

Bagi dunia usaha, Danantara membuka peluang kemitraan yang lebih luas melalui pembiayaan bersama, pengembangan proyek strategis, dan perluasan akses terhadap modal jangka panjang.

Model ini mencerminkan semangat Indonesia Incorporated, di mana pemerintah, BUMN, dan sektor swasta bergerak sebagai mitra untuk memperkuat daya saing nasional.

Agar memperoleh kepercayaan luas, Danantara perlu terus menjaga tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan.

Proses pengambilan keputusan investasi perlu dilakukan secara disiplin dengan mempertimbangkan kelayakan ekonomi, risiko, manfaat sosial, dan kontribusinya terhadap transformasi struktural perekonomian.

Keterbukaan informasi, pengawasan yang kuat, audit yang kredibel, serta pemisahan yang jelas antara kepentingan komersial dan penugasan publik akan memperkuat legitimasi Danantara.

Masukan tersebut bukanlah bentuk keraguan terhadap Danantara, melainkan prasyarat agar lembaga ini tumbuh menjadi institusi investasi negara yang disegani, dipercaya, dan mampu menciptakan nilai jangka panjang.

Dengan tata kelola yang kuat, Danantara berpotensi menjadi salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui mobilisasi investasi, percepatan hilirisasi, penguatan ekspor, dan optimalisasi devisa melalui PT DSI, Danantara dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi.

Optimisme Menuju Indonesia Maju

Optimisme terhadap masa depan ekonomi Indonesia bukanlah optimisme tanpa dasar. Indonesia memiliki pasar domestik yang besar, sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi, kapasitas industri yang terus berkembang, sistem perbankan yang kuat, ruang fiskal yang masih terjaga, serta posisi yang semakin penting dalam rantai pasok global.

Pemerintah juga telah memiliki visi, misi, dan program yang komprehensif. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh agenda tersebut dilaksanakan secara konsisten, profesional, transparan, dan terukur.

Kualitas eksekusi harus terus diperbaiki. Koordinasi antarkementerian dan lembaga perlu semakin solid. Sinkronisasi pusat dan daerah harus diperkuat. Regulasi perlu disederhanakan, kepastian hukum dijaga, birokrasi dipercepat, dan setiap program harus dievaluasi berdasarkan hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

Perbaikan tersebut tidak berarti arah pembangunan pemerintah keliru. Sebaliknya, penyempurnaan yang terus-menerus merupakan bagian dari pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada hasil.

Program yang baik akan memberikan dampak yang jauh lebih besar apabila ditopang tata kelola yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, sistem pengawasan yang efektif, serta keberanian melakukan koreksi secara cepat ketika ditemukan hambatan.

Semangat Indonesia Incorporated harus menjadi kekuatan kolektif bangsa. Pemerintah, dunia usaha, BUMN, koperasi, UMKM, pekerja, petani, nelayan, akademisi, dan masyarakat harus bergerak dalam tujuan yang sama.

Perusahaan besar perlu terus bertumbuh dan menembus pasar dunia. Pada saat yang sama, usaha kecil harus memperoleh kesempatan naik kelas, masuk dalam rantai pasok, memperoleh pembiayaan, teknologi, dan akses pasar yang lebih luas.

Apabila kualitas eksekusi terus diperkuat, investasi semakin produktif, hilirisasi dipercepat, ekspor bernilai tambah diperluas, dan usaha rakyat diberdayakan, target pertumbuhan ekonomi inklusif 8% bukanlah sesuatu yang mustahil.

Pertumbuhan tersebut harus mampu menciptakan jutaan lapangan kerja baru, menyerap tambahan angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, serta memperkuat kelas menengah.

Pertumbuhan 8% juga harus menjadi jalan untuk meniadakan kemiskinan ekstrem, menurunkan pengangguran terbuka hingga mendekati nol, memperkecil kesenjangan, dan memastikan tidak ada wilayah maupun kelompok masyarakat yang tertinggal.

Keberhasilan pembangunan pada akhirnya tidak hanya diukur dari besarnya PDB, tingginya investasi, atau banyaknya proyek yang dibangun. Ukuran utamanya adalah seberapa jauh pembangunan meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Ketika masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, pendapatan meningkat, rumah tersedia, pendidikan dan kesehatan membaik, harga kebutuhan pokok terjangkau, serta kesempatan berusaha semakin luas, pertumbuhan ekonomi benar-benar memiliki makna.

Indonesia mempunyai alasan yang kuat untuk tetap optimistis di tengah badai. Dengan stabilitas makroekonomi, disiplin fiskal, sistem keuangan yang sehat, investasi yang terus meningkat, kekuatan dunia usaha, serta kebijakan pembangunan yang semakin terintegrasi, Indonesia berada pada jalur menuju percepatan pertumbuhan.

Dengan kepemimpinan yang kuat, tata kelola yang baik, eksekusi yang konsisten, dan gotong royong seluruh komponen bangsa, Indonesia dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif 8%, menghapus kemiskinan ekstrem, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, menurunkan pengangguran terbuka hingga mendekati nol, dan melangkah menjadi negara yang sejahtera, maju, modern, serta berdaya saing tinggi di tingkat global, mulai tahun 2045, Tahun Emas.

Badai boleh mengguncang dunia, tetapi dengan eksekusi yang kuat, gotong royong nasional, dan keberanian melakukan transformasi, Indonesia tidak hanya akan bertahan. Indonesia akan melesat menjadi negara sejahtera, maju, dan modern pada tahun 2045.Ini adalah keyakinan dan tekad kita sebagai bangsa. Indonesia tidak ditakdirkan hanya bertahan di tengah badai. Indonesia harus keluar sebagai kekuatan ekonomi baru dunia. ***