Kemenkeu Dorong Asuransi Jadi Kebutuhan Primer, Bukan Lagi Sekunder
Poin Penting
|
BALI, investortrust.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong perubahan paradigma masyarakat dalam memandang produk asuransi. Tidak lagi sekadar kebutuhan sekunder, asuransi dinilai harus menjadi kebutuhan primer untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko kehidupan sekaligus menjaga kesejahteraan finansial.
Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kemenkeu Herman Saheruddin mengungkapkan, asuransi memiliki dua peran penting yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menjadi sumber pembiayaan jangka panjang bagi pembangunan nasional.
Dari sisi perlindungan, produk asuransi memberikan jaminan finansial terhadap berbagai risiko yang dihadapi masyarakat sehari-hari, mulai dari risiko kesehatan, kecelakaan, hingga risiko lainnya.
“Produk asuransi ke depannya itu bukan lagi produk yang sifatnya adalah kebutuhan sekunder tapi sudah merupakan kebutuhan primer,” ujar Herman, dalam Press Conference 29th Asean Insurance Regulators Meeting (AIRM) dan 52th Asean Insurance Council (AIC), di Nusa Dua, Bali, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, perkembangan teknologi dan peningkatan kapasitas industri asuransi diharapkan dapat menghadirkan produk dengan fitur semakin menarik serta harga yang lebih terjangkau. Dengan begitu, akses masyarakat terhadap perlindungan asuransi dapat semakin luas.
Asuransi Berperan Dukung Pembangunan Nasional
Selain memberikan perlindungan, Herman menilai, industri asuransi juga memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
Ia menjelaskan, perusahaan asuransi menghimpun dana jangka panjang yang dapat diinvestasikan kembali untuk menyediakan pembiayaan bagi berbagai sektor pembangunan.
“Kalau perusahaan asuransi di Indonesia ini kuat didukung oleh demand yang kuat juga, maka perusahaan asuransi Indonesia dapat memperbesar lagi supply dana pembiayaan untuk pembangunan nasional,” kata Herman.
Ia menambahkan, karakteristik dana asuransi yang berjangka panjang memungkinkan perusahaan mengalokasikan investasi pada aset-aset berjangka panjang. Hal ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan, yaitu menyelaraskan jatuh tempo kewajiban dan aset.
Herman mengatakan, negara-negara maju umumnya memiliki sektor asuransi yang kuat sebagai salah satu penopang pembiayaan jangka panjang. Karena itu, pembiayaan pembangunan tak hanya bergantung pada sektor perbankan.
“Jadi tidak hanya bergantung pada sektor perbankan, tapi sektor perbankan dan asuransi saling melengkapi membentuk suatu ekosistem yang kuat untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional,” ucapnya.
