Pengurangan Ekspor Energi Primer dan Survival Mode ala Indonesia

Oleh: Zaky Mahendra Z - Peneliti Masyarakat Ketahanan Energi Indonesia (MKEI)

INVESTORTRUST - Keputusan pemerintah Indonesia untuk mengurangi alokasi ekspor gas bumi ke Singapura dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian publik dan memunculkan dinamika hubungan energi kedua negara. Pemerintah Singapura bahkan meminta Indonesia tetap berkomitmen terhadap kewajiban kontrak ekspor gas yang telah disepakati sebelumnya. Di tengah polemik tersebut, kebijakan pemerintah Indonesia sejatinya perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas, yakni upaya menjaga ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan domestik.

Pengurangan alokasi ekspor gas bumi sebesar 31 juta kaki kubik per hari atau sekitar 31 MMSCFD diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasokan energi primer bagi PLN Batam. Pasokan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan di wilayah Batam, Rempang, dan Galang. Kawasan ini bukan sekadar wilayah permukiman, melainkan juga salah satu kawasan manufaktur strategis Indonesia yang memiliki kontribusi terhadap aktivitas industri, perdagangan, dan investasi.

Dengan demikian, kebijakan pengurangan ekspor gas tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan distribusi komoditas energi, tetapi juga menyangkut kepentingan ekonomi nasional. Ketersediaan gas sebagai energi primer bagi pembangkit listrik merupakan prasyarat penting untuk memastikan kegiatan industri dapat berjalan secara berkelanjutan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pengurangan alokasi pengiriman gas bumi kepada negara pembeli, dalam hal ini Singapura, masih berada dalam batas minimum penyaluran yang telah disepakati. Pemerintah juga mendasarkan kebijakan tersebut pada prinsip alokasi produksi gas nasional, yakni sekitar 70% untuk kebutuhan dalam negeri dan 30% untuk ekspor.

Penjelasan tersebut menjadi penting karena menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan ekspor tetap mempertimbangkan aspek kepatuhan terhadap perjanjian kerja sama yang telah berjalan. Artinya, pemenuhan kebutuhan domestik dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan kewajiban kontraktual Indonesia kepada mitra dagang.

Dalam konteks ini, kepentingan nasional dan komitmen kerja sama internasional bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya perlu dikelola melalui tata kelola alokasi energi yang transparan, terukur, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang.

Survival Mode dalam Ketahanan Energi

Masyarakat Ketahanan Energi Indonesia (MKEI) memandang bahwa Indonesia perlu menerapkan pendekatan survival mode dalam pengelolaan energi primer, terutama ketika kebutuhan domestik semakin meningkat dan tantangan rantai pasok energi global masih berlangsung.

Istilah survival mode dalam konteks ini bukan berarti Indonesia harus menutup keran ekspor energi atau menarik diri dari perdagangan internasional. Sebaliknya, pendekatan tersebut menekankan pentingnya memastikan kebutuhan energi domestik terpenuhi sebelum mengoptimalkan pemanfaatan energi untuk kepentingan ekspor.

Berdasarkan catatan tim MKEI, persoalan gangguan pasokan energi primer, termasuk batu bara dan gas bumi, menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian dalam menjaga keandalan sistem ketenagalistrikan. Sejumlah gangguan kelistrikan atau pemadaman di berbagai wilayah memperlihatkan bahwa persoalan rantai pasok energi primer tidak boleh dianggap sebagai masalah teknis semata.

Sebagai negara yang memiliki posisi sebagai eksportir batu bara dan gas bumi, Indonesia menghadapi tantangan tersendiri. Di satu sisi, ekspor energi memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, neraca perdagangan, dan aktivitas ekonomi. Namun, di sisi lain, kebutuhan energi domestik terus meningkat seiring dengan pertumbuhan industri, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas masyarakat.

Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk memastikan mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) berjalan secara efektif. DMO merupakan instrumen strategis agar komoditas energi yang diproduksi di dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik, khususnya sektor-sektor yang memiliki kepentingan strategis bagi perekonomian nasional.

Jangan sampai Indonesia mampu menjadi salah satu pemasok energi bagi pasar internasional, tetapi justru menghadapi persoalan pasokan energi untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik dan industri di dalam negeri.

Ketersediaan listrik saat ini merupakan salah satu fondasi utama pembangunan ekonomi. Industri manufaktur membutuhkan pasokan listrik yang stabil untuk menjaga produktivitas, efisiensi operasional, dan daya saing produk. Begitu pula dengan kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang membutuhkan kepastian pasokan energi untuk menarik investasi.

Oleh karena itu, persoalan pasokan energi primer harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda besar pembangunan industri nasional.

Belajar dari Kebijakan Pembatasan Ekspor Batu Bara

Kebijakan pengurangan ekspor energi primer sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah pengelolaan energi Indonesia. Pada Januari 2022, pemerintah pernah mengambil keputusan untuk membatasi sementara ekspor batu bara guna memastikan pemenuhan kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik dalam negeri.

Kebijakan tersebut diambil setelah muncul persoalan pemenuhan pasokan batu bara bagi pembangkit listrik, yang berpotensi mengganggu keandalan sistem ketenagalistrikan nasional. Pemerintah kemudian memperkuat pengawasan terhadap kewajiban pasokan domestik agar kebutuhan pembangkit listrik dapat dipenuhi.

Pengalaman tersebut memberikan pelajaran bahwa keberadaan sumber daya energi yang melimpah tidak secara otomatis menjamin ketahanan energi nasional. Ketersediaan sumber daya harus diikuti dengan kebijakan alokasi, distribusi, dan pengawasan yang mampu menjamin kebutuhan domestik.

Dalam konteks gas bumi, pengurangan alokasi ekspor ke Singapura untuk memenuhi kebutuhan PLN Batam dapat dilihat sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan tersebut. Pemerintah perlu memastikan bahwa pemanfaatan gas bumi tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomi ekspor, tetapi juga mempertimbangkan manfaat strategisnya bagi perekonomian nasional.

Hal ini sejalan dengan salah satu dimensi utama dalam indeks ketahanan energi, yaitu availability atau ketersediaan energi. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan sumber energi tersedia dalam jumlah yang memadai, dapat diakses, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor produktif.

Ketahanan energi tidak cukup diukur dari besarnya cadangan sumber daya alam ataupun nilai ekspor komoditas energi. Lebih dari itu, ketahanan energi harus tercermin dari kemampuan negara menyediakan energi secara berkelanjutan bagi kebutuhan domestik.

Energi sebagai Fondasi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan energi yang memadai. Ketika pasokan energi primer mengalami gangguan, dampaknya dapat merambat ke berbagai sektor, mulai dari pembangkit listrik, industri manufaktur, transportasi, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam jangka panjang, ketidakpastian pasokan listrik juga dapat memengaruhi iklim investasi. Investor tentu membutuhkan kepastian bahwa kegiatan produksi dapat berlangsung tanpa terganggu persoalan mendasar, seperti keterbatasan pasokan energi.

Karena itu, keandalan pasokan listrik harus menjadi salah satu prioritas dalam strategi industrialisasi Indonesia. Pemerintah tidak cukup hanya membangun kawasan industri, memberikan insentif investasi, atau mendorong hilirisasi sumber daya alam. Semua kebijakan tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur energi yang andal.

Khusus untuk kawasan Batam, Rempang, dan Galang, kepastian pasokan gas bagi pembangkit listrik PLN Batam memiliki relevansi strategis. Kawasan tersebut membutuhkan dukungan energi yang memadai untuk menopang kegiatan industri dan memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan demikian, pengalihan sebagian alokasi gas bumi dari pasar ekspor untuk memenuhi kebutuhan domestik perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi.

Meski demikian, kebijakan tersebut tetap harus dilaksanakan melalui perhitungan yang cermat. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengurangan ekspor tidak menimbulkan ketidakpastian kontrak, mengganggu kepercayaan mitra dagang, ataupun menciptakan risiko baru terhadap investasi sektor energi. Transparansi mengenai volume alokasi, kapasitas produksi, kebutuhan domestik, serta kewajiban kontraktual menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas kebijakan energi nasional.

Menempatkan Kepentingan Domestik sebagai Prioritas

Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya energi harus memiliki orientasi yang jelas terhadap kepentingan nasional. Indonesia memang perlu menjaga hubungan perdagangan energi dengan negara mitra, termasuk Singapura. Namun, kerja sama internasional juga harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin ketersediaan energi bagi kebutuhan dalam negeri.

Pengurangan ekspor gas bumi untuk memenuhi kebutuhan PLN Batam menjadi momentum untuk memperkuat kembali paradigma bahwa sumber daya energi nasional harus mampu memberikan manfaat optimal bagi perekonomian Indonesia.

Pemerintah perlu memperkuat implementasi DMO, meningkatkan kepastian pasokan energi primer bagi pembangkit listrik, serta membangun sistem distribusi energi yang lebih terintegrasi. Di samping itu, diversifikasi sumber energi dan percepatan pembangunan infrastruktur gas bumi juga perlu menjadi agenda jangka panjang agar ketahanan energi tidak hanya bergantung pada kebijakan pengalihan alokasi ekspor.

Indonesia tidak boleh terjebak dalam paradoks sebagai negara kaya sumber daya energi, tetapi masih menghadapi tantangan dalam menjamin pasokan energi bagi industri dan masyarakatnya sendiri.

Pendekatan survival mode dalam ketahanan energi bukanlah bentuk proteksionisme ataupun penolakan terhadap perdagangan internasional. Ini merupakan upaya memastikan bahwa kebutuhan strategis nasional tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan pengelolaan sumber daya energi.

Sebab, pertumbuhan ekonomi membutuhkan industri yang produktif, industri membutuhkan listrik yang andal, dan listrik membutuhkan pasokan energi primer yang terjamin.

Pada titik inilah, kebijakan pengurangan ekspor gas bumi untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional.

Sebab, sebesar apa pun potensi ekspor energi Indonesia, keberhasilan pembangunan ekonomi tetap ditentukan oleh kemampuan negara memastikan bahwa energi tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat serta kemajuan industri nasional. ***