World Bank Soroti 4 Agenda Pendalaman Pasar Keuangan Indonesia

JAKARTA, investortrust.id - Bank Dunia (World Bank) menilai pendalaman pasar keuangan menjadi kunci untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan memperluas pembiayaan jangka panjang di Indonesia. Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan berupa terbatasnya likuiditas pasar obligasi, konsentrasi investor, serta rendahnya partisipasi investor institusional domestik.

Lead Financial Sector Economist World Bank Group Julian Casal mengungkapkan, penguatan pengawasan, diversifikasi basis investor, dan pengembangan infrastruktur pasar diperlukan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih dalam sekaligus stabil.

“Kerangka pengawasan yang kuat dan kredibel memberi investor kepercayaan diri, dan kepercayaan diri tersebut mendukung pasar keuangan yang lebih dalam,” ujarnya, dalam The 4th OJK International Research Forum 2026, secara daring Senin (26/10/2026).

Baca Juga

Wamenko Perekonomian Tantang Bank Dunia: Ekonomi RI Bisa Tumbuh 6% pada 2027

Menurut Julian, pasar obligasi pemerintah Indonesia sebenarnya telah memiliki penerbitan dengan tenor lebih dari 25 tahun. Namun, aktivitas perdagangan di pasar sekunder masih terbatas akibat sejumlah kendala, termasuk sistem primary dealer, perlakuan pajak terhadap transaksi repurchase agreement (repo), serta terbatasnya pasar derivatif suku bunga dan valuta asing (valas).

Kondisi tersebut turut membatasi pengembangan pasar obligasi korporasi yang umumnya memiliki tenor lima hingga tujuh tahun. Padahal, pasar obligasi yang likuid dibutuhkan untuk menjadi acuan pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha.

World Bank, lanjut Julian, juga menyoroti ketergantungan pasar keuangan Indonesia terhadap investor tertentu. Pada 2026, arus keluar investasi ekuitas melebar sekitar US$ 3,7 miliar, sedangkan arus masuk investasi utang hanya meningkat sekitar US$ 1,3 miliar. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental ekonomi.

Untuk memperdalam pasar keuangan, lanjut dia, World Bank merekomendasikan empat prioritas dalam 12-24 bulan ke depan. Pertama, memperkuat implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Kedua, meningkatkan likuiditas pasar obligasi pemerintah dan korporasi serta memperkuat instrumen lindung nilai.

Ketiga, memperluas partisipasi investor institusional melalui modernisasi aturan investasi dan peningkatan cakupan dana pensiun. Keempat, menjaga integritas pasar saham melalui transparansi, tata kelola perusahaan, dan penegakan hukum yang konsisten.

Baca Juga

Pacu Ekonomi Desa, Kemendes PDT dan Bank Dunia Percepat Realisasi Program Sehati

Julian menyatakan, transparansi dan penegakan aturan menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan investor, terutama di tengah konsultasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengenai kemungkinan perubahan status Indonesia dari emerging market menjadi stand alone market.

“Kedalaman pasar bertumpu pada transparansi, perdagangan yang tertib, serta penegakan aturan yang jelas dan terprediksi,” katanya.

Menurut Julian, penguatan pengawasan, pasar obligasi yang likuid, basis investor domestik yang lebih luas, dan kepercayaan terhadap pasar saham akan membantu Indonesia menyediakan pembiayaan jangka panjang bagi pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.