Kemenko Perekonomian Dorong Transformasi Inklusi Keuangan Menuju Kesejahteraan Finansial

JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan komitmennya untuk menggeser fokus strategi keuangan nasional, dari sekadar inklusi keuangan menuju tingkat kesejahteraan finansial (financial well being).

Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Erdiriyo menyampaikan bahwa langkah responsif ini sangat krusial mengingat tantangan kondisi finansial masyarakat Indonesia saat ini masih terbilang dinamis.

Dalam pemaparannya, Erdiriyo menggarisbawahi beberapa fakta kunci mengenai kondisi keuangan masyarakat saat ini. Menurut Ali, lebih dari 60% rakyat Indonesia masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Jadi, kita harus mengantisipasi bagaimana membuat seperti jaring pengaman sosial untuk memberikan subsidi terutama untuk desil 1 sampai 4," ujarnya dalam gelaran The 4th OJK International Research Forum (IRF) 2026 bertema “Transforming Finance for Resilient Growth: Building a Productive Financial Ecosystem for Indonesia’s Future” pada Topic Session 2 — Delivering Inclusive Outcomes, Senin (26/10/2026).

Baca Juga

Literasi Finansial dan Pendalaman Keuangan Harus Berjalan Paralel untuk Jaga Pertumbuhan Konsumsi

Kemudian, sebanyak 110 juta jiwa tinggal di wilayah rawan bencana, namun tingkat kesadaran akan mitigasi risiko finansial masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kesadaran akan pentingnya masa depan masih sangat rendah, di mana 90% masyarakat Indonesia belum terbiasa atau peduli dengan program pensiun (hanya 1 dari 10 orang yang terjangkau/peduli).

Tidak hanya itu, Erdiriyo juga menyoroti maraknya keuangan ilegal, di mana 1 dari 4 orang di Indonesia tercatat pernah mengalami kerugian materi akibat kejahatan atau entitas keuangan ilegal.

"Jadi, ini adalah kondisinya. Kita harus merespons dalam berbagai program ya, program bagaimana meningkatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya dan kemudian bagaimana membuat Indonesia lebih tangguh dengan asuransi dan bagaimana masyarakat Indonesia memiliki tujuan keuangan jangka panjang dengan program pensiun. Dan mungkin terutama untuk perlindungan konsumen mungkin sektor utamanya adalah OJK ya," jelas Erdiriyo.

Meskipun menghadapi tantangan tersebut, tingkat inklusi keuangan Indonesia sebenarnya telah mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 93%. Angka ini jauh melampaui rata-rata negara anggota OECD yang berada di kisaran 69%.

Melihat ketimpangan antara tingginya akses keuangan dan masih rendahnya kesejahteraan riil, Presiden merespons kondisi tersebut saat menyambut kunjungan Ratu Máxima dari Belanda. Presiden memberikan arahan strategis untuk mentransformasikan fokus nasional dari sekadar akses keuangan (inklusi) menjadi kesejahteraan finansial yang berkelanjutan.

Baca Juga

Bekali Generasi Muda dengan Literasi Finansial, BRI Bagikan Tips Cerdas Kelola Keuangan  

Untuk merespons berbagai persoalan di atas, pemerintah merumuskan transformasi yang mencakup empat pilar utama. Pertama, memastikan masyarakat memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini diimbangi dengan penguatan jaring pengaman sosial dan pemberian subsidi yang tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat desil 1 hingga 4.

Kedua, membangun ketangguhan masyarakat terhadap risiko bencana melalui edukasi dan perluasan jangkauan produk asuransi mikro. Ketiga, mengajak masyarakat, khususnya para pekerja informal, untuk mulai memiliki tujuan keuangan jangka panjang dan berpartisipasi dalam program pensiun.

Keempat, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas sektor jasa keuangan dengan rasa aman dan percaya diri. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peran sentral sebagai pilar utama perlindungan konsumen dari ancaman keuangan ilegal.