Top! Ini Langkah Kemenko Perekonomian untuk Dorong UMKM Naik Kelas
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian membuka sejumlah langkah yang tertuang dalam program-program prioritas untuk mendorong sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa naik kelas. Hal ini disampaikan oleh Asisten Deputi Koperasi dan UMKM Kemenko Perekonomian, Herfan Brilianto Mursabdo.
Menurut Herfan, kebutuhan utama sektor UMKM adalah akses pembiayaan dan pendanaan melalui kredit usaha rakyat (KUR). Ia menyebutkan Kemenko Perekonomian memiliki alokasi anggaran untuk penyaluran KUR yang diperuntukkan bagi sektor UMKM.
Sebagai upaya mendukung pertumbuhan sektor UMKM, hingga 4 Juni 2024 Kemenko Perekonomian telah menyalurkan KUR sebesar Rp 116 triliun dari total target Rp 300 triliun di sepanjang tahun 2024. Ia berharap nilai alokasi anggaran tersebut dapat meningkat di tahun 2025 sehingga dapat memberikan multipler effect yang lebih luas.
"Trennya setiap tahun bertambah (anggaran) plafonnya, itu terkait pembiayaan, di kedeputian kami, lebih bertanggungjawab terhadap pembenahan ekosistemnya, nanti bisa kita elaborasi lebih jauh," ungkap Herfan kepada Investortrust.id, di kantornya, Rabu (12/6/2024).
Baca Juga
Pemerintah Buka-Bukaan Penyebab Sulitnya Integrasi Data UMKM
Kemudian langkah lain yang disebut oleh Herfan adalah pengawalan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Ia mengatakan salah satu implementasi prioritas Kemenko Perekonomian adalah pengawalan formalisasi usaha.
Herfan berujar saat ini sektor UMKM Tanah Air didominasi oleh pelaku informal, yang mana hal itu menjadi kendala dalam memperoleh akses pembiayaan dan pemasaran. Kemenko Perekonomian diakuinya akan mendorong formalisasi usaha sektor UMKM melalui nomor induk berusaha (NIB) dan PT perorangan.
Selanjutnya ia mengatakan Kemenko Perekonomian juga akan fokus mengawal Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Percepatan Ekonomi Nasional (PEN) dengan Airlangga Hartarto Cs ditugaskan sebagai koordinator Pokja V yang mengurus percepatan ekspor UMKM. Dalam hal ini, Herfan mengungkap pihaknya akan mendorong standarisasi produk usaha sektor UMKM.
"Kalau kita bicara ekspor, levelnya tidak boleh main-main," sambung Herfan.
Adapun sejumlah fokus utama Pokja tersebut adalah penyusunan basis data UMKM ekspor, penyusunan proses bisnis UMKM ekspor, termasuk menyusun rekomendasi kebijakan bagi perluasan dan percepatan ekspor UMKM. Sementara itu Pokja tersebut beranggotakan Kemenperin, Kemenkop UKM, Kemendikbudristek, Bank Indonesia, Apindo dan Kadin.
Baca Juga
Mandiri Digipreneur Hub Perkuat Digitalisasi dan Pengelolaan Keuangan UMKM
Dan terbaru, Herfan juga menyebut perihal penerbitan buku saku perizinan usaha berbasis risiko oleh Kemenko Perekonomian. Hal itu disampaikannya, sebagai upaya untuk merubah pola pikir perizinan yang selama ini berlaku di tengah pelaku UMKM.
"Sekarang ini mereka statusnya harus daftar, sedangkan yang izin itu cukup yang berisiko, jkalau misal produknya ada risiko tertentu ya harus punya izin, seperti obat, kosmetik," tutur Herfan.
Sementara itu berdasarkan data yang dirilis oleh Kedeputian IV Kemenko Perekonomian, pemerintah membidik target sebanyak 30 juta UMKM akan onboarding pada platform digital. Setidaknya hingga akhir tahun 2023, terdapat sekitar 25 juta pelaku usaha atau sekitar 39% dari jumlah UMKM yang telah onboarding pada platform digital.
Dalam keterangan tertulis Kedeputian IV Kemenko Perekonomian, proses onboarding UMKM ke dalam platform digital merupakan peluang untuk mendorong UMKM bisa naik kelas melalui akses terhadap teknologi dan pasar yang lebih luas.