Aset Industri Keuangan Syariah Rp 3.051 Triliun, OJK Dorong Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan
Poin Penting
●
Aset industri keuangan syariah tumbuh signifikan, naik 11,3% yoy menjadi Rp 3.050,9 triliun per Agustus 2025.
●
Tantangan utama ada pada literasi dan inklusi keuangan syariah.
●
OJK mendorong peningkatan inklusi keuangan melalui program EKSiS.
JAKARTA, investortrust.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa total aset industri keuangan syariah meningkat sebesar 11,3% secara year on year (yoy) menjadi Rp 3.050,9 triliun per Agustus 2025.
Hal itu diungkapkan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Pembukaan Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) yang mengangkat tema “Keuangan Syariah Untuk Semua, Kesejahteraan Untuk Bangsa” di Main Atrium Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Kiki sapaan akrab Friderica menjelaskan, aset perbankan syariah sebesar Rp 975,9 triliun, pasar modal syariah Rp 1.896,2 triliun, dan industri keuangan non-bank syariah Rp 178,7 triliun.
"Ini tentu saja didukung oleh sektor keuangan kita yang dari perbankan, pasar modal, asuransi, kemudian pembiayaan dan semuanya ini terus mendukung peningkatan keuangan syariah kita," ujar Kiki.
Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman (tengah) bersama Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muhammad Ismail Riyadi (dari kiri), Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jabodebek Edwin Nurhadi saat resmi membuka acara Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Kamis (6/11/2025). Foto: Investortrust/Dicki Antariksa.
Sejalan dengan hal tersebut, Kiki membeberkan bahwa pekerjaan rumah (PR) kedepan adalah terkait kondisi literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Menurut Kiki, indeks literasi keuangan secara nasional sudah bertambah menjadi 66,46%, tapi indeks literasi keuangan syariahnya masih 43,42%.
"Artinya kalau dari 100 orang yang kita tanya, 66 orang sudah benar-benar mengerti tentang keuangan syariah, tapi yang pakai itu masih sangat sedikit untuk yang syariah," ungkap Kiki.
Oleh karena itu, lanjut Kiki, OJK terus mendorong untuk melakukan inklusi keuangan. Menurut Kiki, inklusi keuangan menjadi prioritas utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Studi oleh OECD menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat inklusi keuangan masyarakat di suatu negara, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya.
Dengan meningkatkan inklusi keuangan, masyarakat dapat memiliki akses yang lebih baik ke layanan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Kemudian, inklusi keuangan juga dapat membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) meningkatkan akses ke pendanaan dan layanan keuangan lainnya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
"Makanya kita sama-sama nih, saya tahu semuanya pada sibuk, tapi hadir pada hari ini, memberikan dukungan, baik hadir untuk dalam exponya, mendukung UMKM dan sebagainya, itu adalah untuk meningkatkan inklusi, literasi, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita," jelas Kiki.
Dalam kesempatan ini, OJK secara resmi membuka Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) yang mengangkat tema “Keuangan Syariah Untuk Semua, Kesejahteraan Untuk Bangsa” di Main Atrium Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Kamis (6/11/2025). Gelaran ini pun turut dibuka oleh Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah RI Maman Abdurrahman dan Wakil Gubernur Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.
Berlangsung selama empat hari, yakni Kamis (6/11/2025) hingga Minggu (9/11/2025), EKSiS merupakan program flagship OJK bersama pelaku usaha jasa keuangan syariah, self regulatory organization, asosiasi, kementerian/lembaga dan stakeholders terkait. Gelaran ini juga akan menjadi puncak kolaborasi dalam pelaksanaan syariah financial fair yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025.
Kegiatan EKSiS di Jakarta ini menjadi puncak dari rangkaian ekspo keuangan syariah sepanjang tahun 2025 yang sebelumnya telah digelar di empat kota, yakni Tangerang, Palembang, Bandung, dan Mataram. EKSiS 2025 menghadirkan sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam memperluas akses layanan keuangan berbasis prinsip syariah secara berkelanjutan.
Melalui pelaksanaan EKSiS 2025, OJK menegaskan komitmennya untuk terus memperluas akses keuangan syariah melalui kolaborasi, inovasi, dan digitalisasi yang inklusif. OJK mendorong pengembangan produk keuangan syariah yang kompetitif, memperluas jaringan layanan, serta meningkatkan literasi berbasis komunitas dan pendidikan keagamaan.
Kegiatan ini juga menjadi wujud sinergi antara OJK, Kementerian UMKM, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), pemerintah daerah, serta pelaku industri keuangan dalam mendorong ekonomi syariah nasional sebagai pilar pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
OJK menggelar Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) 2025 pada tanggal 6-9 November 2025 di Lippo Mall Nusantara, Jakarta. ()Source:
Super-app Digital UMKM
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Ia menyebut bahwa di Indonesia terdapat lebih dari 57 juta pelaku UMKM, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan menjadi pilar utama pemerataan ekonomi.
“Pertanyaannya, apakah dengan metode konvensional kita mampu menjangkau 57 juta pengusaha mikro, kecil, dan menengah? Hampir tidak mungkin. Karena itu, inovasi teknologi dengan metode digitalisasi menjadi kebutuhan untuk menjangkau semua pelaku UMKM di Indonesia,” ujar Maman.
Maman juga mengungkapkan bahwa Kementerian UMKM tengah mempersiapkan peluncuran sistem digital nasional bernama Sapa UMKM, sebuah super app yang akan menjadi wadah komunikasi dan pengaduan bagi pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia.
“Sapa UMKM akan menjadi game changer yang menghubungkan kementerian, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku UMKM dalam satu sistem terintegrasi. Ini adalah bentuk keadilan sosial bagi seluruh pengusaha mikro, kecil, dan menengah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Maman menyampaikan apresiasi atas dukungan OJK dalam penerbitan POJK 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang mempermudah akses pembiayaan UMKM dan memperluas ekosistem pembiayaan syariah.
“Kami berterima kasih kepada OJK atas dukungannya. POJK 19 menjadi back-up policy yang sangat penting untuk memperkuat perlindungan dan akses pembiayaan bagi UMKM di seluruh Indonesia,” ujar Maman.
