Reforminer Institute Ungkap Keunggulan PLTP, Tapi…

JAKARTA, investortrust.id – Energi Baru dan Terbarukan (EBT) menjadi salah satu target Indonesia dalam Net Zero Emission 2060. Dalam hal ini,Reforminer Institute mengedepankan sektor pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menjelaskan, EBT panas bumi merupakan salah satu EBT yang tidak bergantung pada kondisi cuaca.

“Keunggulan daripada panas bumi ini adalah tidak tergantung pada cuaca, tidak seperti surya, angin, air, gelombang laut, hidrogen, dan bioenergi yang masih memiliki kendala pengembangan,” kata Komaidi

Komaidi menambahkan, keunggulan panas bumi lainnya seperti menghasilkan energi yang lebih besar, tidak memerlukan lahan yang luas, hingga biaya operasi pembangkit yang relatif murah.

Baca Juga

Komaidi: Optimalisasi Panas Bumi Dapat Turunkan Emisi GRK sebesar 60% dari Target di 2030

“Selain itu, panas bumi juga menghasilkan energi yang lebih besar untuk periode produksi yang sama dengan jenis sumber energi lainnya, juga tidak memerlukan lahan yang luas dalam proses produksinya. Bahkan, panas bumi memiliki capacity factor yang lebih besar, dan biaya operasinya relatif paling murah,” tambahnya.

Reforminer Institute mencatat rata-rata biaya operasi PLTP di tahun 2021 sebesar Rp107,15/kWh atau sekitar 7,7% dari rata-rata biaya operasi pembangkit listrik nasional yang sejumlah Rp1.391,08/kWh pada periode yang sama.

Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada tahun 2022 total potensi energi panas bumi Indonesia telah mencapai 23.766 MW yang terdiri dari sumber daya sebesar 9.344 MW dan cadangan 14.422 MW.

Baca Juga

UNTR Resmi Akuisisi Perusahaan Panas Bumi, Nilai Transaksi Rp 805 Miliar

Komaidi juga menjelaskan, komponen terbesar dalam struktur biaya pengembangan PLTP adalah investasi di awal sekitar 50-60%. Namun, PLTP ini bebas dari risiko kenaikan harga dari energi primer di pasar internasional.

“Ketika harga gas naik, batu bara naik, minyak naik, sedangkan PLTP relatif terhindar dari risiko kenaikan. Hanya saja biaya investasi di awal memang paling mahal di awal kalau dibandingkan pembangkit listrik dari sumber energi lainnya,” ucap Komaidi.

Terkait tantangan pengembangan industri panas bumi, Komaidi menerangkan, permasalahan kesepakatan harga jual-beli antara pengembang dan single buyer  yakni Perusahaan Listrik Nasional (PLN).

Baca Juga

Garap Panas Bumi Way Ratai, PGEO dan Chevron Bentuk Anak Usaha

“Sulit terjadi kesepakatan harga jual-beli antara pengembang dengan PLN sebagai single buyer. Selain itu, biaya pengeboran membutuhkan investasi sebesar US$8-10 juta dan biaya pengembangannya US$75-100 juta,” ungkap Komaidi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan tantangan waktu juga menjadi kendala dalam pengembangan industri panas bumi di Indonesia. “Lokasi PLTP itu umumnya di remote area, dan konsekuensi waktu eksplorasi yang lama, sekitar 8-10 tahun, menjadi pertimbangan dari para pengembang,” tutur Komaidi.