Direktur Eksekutif Reforminer Institute Sebut Jargas Lebih Murah 30% Dibandingkan dengan LPG Non Subsidi
JAKARTA, investortrust.id- Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menyatakan bahwa harga jual gas dari jaringan gas (jargas) 30% lebih murah jika dibandingkan dengan Liquefied Petroleum Gas (LPG) non subsidi.
Pernyataan ini disampaikan Komaidi dalam acara Investortrust Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Gotong Royong Membangun Jargas: Menguji Efektivitas Skema KPBU," di Artotel Gelora Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).
"Kalau hitung-hitungan Reforminer, kalau 1 juta SR, itu akan setara dengan konsumsi yang stabil sekarang. Itu setara dengan sekitar 150.000 ton LPG per tahun, kira-kira seperti itu. Nah, kalau diuangkan, itu penghematan devisanya, kan kalau harga gas kita tidak perlu impor nih, itu kira-kira dengan harga sekarang dikisaran US$ 60 juta per tahun, itu kalau 1 juta SR. Kalau bisa ditingkatkan 4 juta SR, otomatis empat kali lipat. Nah, penghematannya, kalau jargas dibandingkan LPG yang non subsidi, kita bicaranya bukan yang 3 kg, tapi yang 5 kg, 12 kg, 50 kg, itu selisih harganya kira-kira 30% lebih murah," ujar Komaidi.
Komaidi menjelaskan, berdasarkan hitungan Reforminer Institute, untuk 1 juta SR, maka penghematannya per tahun sekitar Rp 1 triliun.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi bicara soal jaringan gas alias jargas dalam acara Investortrust Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Gotong Royong Membangun Jargas: Menguji Efektivitas Skema KPBU," di Artotel Gelora Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024). Foto: Investortrust.id
"Artinya, yang harus bicara ini aspek fiskal harusnya. Jadi kalau sampai 4 juta SR, maka kita akan hemat sekitar Rp 4 triliun, itu dari fiskalnya. Kalau dari devisanya, US$ 60 juta dikalikan empat otomatis," ungkap Komaidi.
Lebih lanjut, Komaidi menyebut, ketika ini bisa dimasifkan, maka yang untung adalah ekonomi makro secara keseluruhan, terutama di aspek keuangan negara.
Menurut Komaidi, hal ini dikarenakan beberapa alasan, seperti jumlah subsidi yang kurang dalam jumlah yang sangat signifikan. Kemudian, dari sisi devisanya juga akan kurang impornya.
"Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kemandirian dan kedaulatan energi yang saya kira dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran ini sangat relevan dengan Asta Cita poin satu, yaitu ketahanan energi dan ekonomi," jelas Komaidi.
Suasana sesi diskusi dalam acara Investortrust Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Gotong Royong Membangun Jargas: Menguji Efektivitas Skema KPBU," di Artotel Gelora Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024). Foto: Investortrust/Dicki Antariksa