Kontribusi Freeport ke Negara Mencapai Rp 187 Triliun

JAKARTA, investortrust.id — PT Freeport Indonesia (PTFI) terus memberikan kontribusi nyata bagi negara. Berdasarkan laporan keuangan periode 2021–2025, total kontribusi PTFI melalui dividen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai US$ 11,04 miliar atau sekitar Rp 187 triliun (kurs Rp 17.000 per dolar AS). Kontribusi tersebut didominasi dividen sebesar US$ 8,96 miliar, sementara PNBP mencapai US$ 2,08 miliar.

Perusahaan tambang tembaga dan emas yang berada di bawah Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID, tidak sekadar menambang untuk nilai perusahaan, tetapi konsisten menjalankan tugasnya sebagai salah satu penopang bagi penerimaan negara.

Secara historis, kontribusi PTFI terus berada pada level yang tinggi mengikuti siklus harga komoditas global. Pada 2021, PTFI membagikan dividen sebesar US$ 234 juta dengan PNBP sekitar US$ 1,5 miliar. Kinerja melonjak pada 2022 dengan dividen mencapai US$ 3,075 miliar, sementara PNBP sebesar US$ 145 juta.

Kontribusi kemudian mengalami penyesuaian pada 2023 dengan dividen US$ 708 juta dan PNBP US$ 140 juta. Pada 2024, kinerja kembali menguat dengan dividen US$ 2,95 miliar dan PNBP US$ 183,8 juta. Sementara pada 2025, dividen tercatat sekitar US$ 2,0 miliar dengan PNBP US$ 112,4 juta.

Perlu Skema Adaptif

Ekonom dari Indef, Rizal Taufikurahman, menilai kontribusi PTFI mencerminkan peran strategis sektor tambang di bawah kelolaan negara dalam menopang penerimaan Indonesia, terutama saat harga komoditas berada pada level tinggi.

“Kontribusi PTFI besar dan menjadi salah satu penopang penting penerimaan negara dalam beberapa tahun terakhir, terutama ketika terjadi boom harga komoditas. Ini menunjukkan kapasitas perusahaan dalam menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).

Kendati demikian, ia melihat ke depan terdapat ruang penguatan dari sisi kebijakan fiskal agar manfaat tersebut bisa lebih stabil dan berkelanjutan. Optimalisasi tidak hanya terkait besaran kontribusi, tetapi juga bagaimana struktur penerimaan dapat semakin diperkuat melalui kebijakan hilirisasi pertambangan yang digencarkan oleh pemerintah melalui MIND ID.

“Ke depan, pemerintah dapat mendorong skema yang lebih adaptif seperti mekanisme berbasis windfall saat harga tinggi, memperkuat hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri, serta meningkatkan transparansi pengelolaan penerimaan. Dengan begitu, kontribusi besar dari pelaku usaha seperti PTFI bisa semakin berdampak bagi transformasi ekonomi nasional,” katanya.