DPR Setujui Suntikan PMN untuk 3 BUMN Senilai Rp 4,77 Triliun
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id- Komisi XI DPR menyetujui suntikan dana senilai Rp 4,77 triliun untuk empat BUMN melalui penyertaan modal negara (PMN) dengan APBN 2025. Tiga BUMN yang mendapat suntikan PMN yaitu PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Industri Kereta Api (INKA), dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).
“Komisi XI DPR RI menyetujui PMN tunai dan nontunai pada APBN 2025,” kata Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, di ruang rapat Komisi XI, DPR, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Rincian PMN tunai dari APBN 2025 yakni untuk KAI sebesar Rp 1,8 triliun, lalu INKA mendapat suntikan modal Rp 473 miliar, dan Pelni mendapat suntikan Rp 2,5 triliun.
Suntikan modal untuk KAI ditujukan untuk pengadaan sarana train set dan retrofit KRL Jabodetabek. Suntikan ini sebagai kelanjutan dari PMN 2024.
Sementara itu, PMN untuk INKA diharapkan dapat memperkuat penguatan industri perkeretapian. Dengan modal yang ada, INKA diharapkan dapat memperluas kapasitas produksi pabrik untuk menjaga ketersediaan rangkaian kereta api ke depan.
Kemudian, suntikan dana untuk Pelni yang merupakan kelanjutan dari PMN tahun 2024 ini dapat digunakan untuk pengadaan tiga unit kapal penumpang baru. Pengadaan kapal baru ini perlu dilakukan mengingat sejumlah kapal milik Pelni telah berusia lebih dari 40 tahun. Dana yang disuntikkan juga digunakan untuk perawatan kapal Pelni.
“Untuk tersedianya sarana transportasi laut yang dapat menjamin keselamatan masyarakat, menjaga image perusahaan pada apsek keselamatan, dan meningkatkan pelayanan,” kata dia.
Baca Juga
Selain tiga BUMN tersebut, pemerintah juga menyuntik dana ke PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp 6,68 triliun. Pemerintah juga memberikan suntikan Barang Milik Negara (BMN) untuk Badan Bank Tanah seharga Rp 2,95 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan suntikan dana jumbo untuk SMF dilakukan dalam rangka penyediaan pembiayaan perumahan untuk mendukung program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Dimaksudkan agar akses MBR untuk mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau semakin mudah dan jumlahnya meningkat. Program FLPP sendiri merupakan salah satu pilar dalam pencapaian target nasional pembangunan 3 juta rumah,” ujar Purbaya.
Target program FLPP 2025 yaitu 350.000 unit. Porsi pembiayaan yang didukung SMF yaitu 25% dari total pendanaan.
Sementara itu, pemberian PMN non-tunai ke Badan Bank Tanah untuk mendukung program 3 juta rumah. PMN non-tunai ini mencakup BMN tanah pada Kementerian ATR/BPN dan PMN aset properti eks BPPN.
“Aset BMN tersebut akan dipindahtangankan sebagai bagian aset persediaan Badan Bank Tanah sehingga memberikan manfaat dan nilai tambah bagi kepentingan pemerintah dan nasional,” ujar dia.