Apindo Ungkap Reformasi Kebijakan dan Implementasi Jadi Kunci Stabilitas Ekonomi

JAKARTA, investortrust.id - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menilai konsistensi reformasi kebijakan dan penguatan implementasi program ekonomi menjadi kunci bagi stabilitas usaha di tengah dinamika politik dan tantangan global. 

Saat merespons pasca-resuffle kabinet, Shinta menegaskan bahwa dunia usaha jelas berharap siapapun menteri yang ditunjuk pemerintah mampu menjaga stabilitas fiskal dan fundamental ekonomi. 

“Yang paling penting kita perlu reformasi dari segi kebijakan yang terus konsisten. Jadi memang kita mengharapkan apa yang sudah dilakukan ini bisa terus berlanjut,” ujarnya kepada investortrust.id usai acara Meet The Leaders di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Ia menekankan, kestabilan fiskal dan moneter merupakan pondasi penting untuk mencegah gejolak, terutama di tengah tren pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak belakangan ini. “Dalam kondisi seperti ini kita harus jaga dari segi fiskal, dari segi stabilitas. Itu kan sangat penting,” tegasnya.

Baca Juga

Apindo Sebut Pembebasan TKDN Tak Dorong Angka PHK, Tapi Bisa Tarik Investasi Baru

Meski laju pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif terjaga, Shinta mengingatkan bahwa persoalan utama ada pada implementasi kebijakan. Menurutnya, masih terdapat deviasi antara rencana pemerintah dengan realisasi di lapangan. 

“Kalau kita melihat angka pertumbuhan ekonomi, selalu angkanya bagus. Pemerintah sudah tahu arahnya kemana, tapi actually melakukan implementasinya itu tidak bisa sesuai. Jadi tidak secepat dan tidak bisa persis seperti seharusnya dilakukan,” jelasnya.

CEO Sintesa Group itu menyebut, deregulasi yang dibutuhkan pelaku usaha kerap berjalan lambat, padahal ada sektor yang membutuhkan percepatan. Karena itu, Apindo terus melakukan advokasi agar pemerintah mempercepat langkah strategis, khususnya terkait daya beli masyarakat. 

“Kalau kita ngomong soal daya beli, ini kan kunci sebenarnya. Gimana caranya bisa ditingkatkan supaya berpengaruh kepada sektor lain,” ucapnya.

Saat disinggung soal tuntutan kenaikan upah minimum, Shinta menilai pemerintah juga perlu mengambil jalan tengah agar formula yang dihasilkan adil bagi pekerja maupun pengusaha. 

“Menurut saya harus dilihat dari kedua sisi, jangan dilihat cuma dampaknya nanti. Karena pada akhirnya pengusaha juga tidak bisa bilang apa-apa kalau pemerintah memutuskan naik sekian. Tapi kan pemerintah juga harus mengevaluasi kembali. Kalau perusahaan tidak mampu, ya harus melakukan efisiensi,” jelasnya.

Shinta menegaskan, dunia usaha tidak menolak penyesuaian upah, namun pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kapasitas masing-masing sektor agar tidak menimbulkan beban berlebih. Ia berharap arah kebijakan pemerintah pasca-reshuffle mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan buruh dan keberlanjutan bisnis.

“Ini yang kita harapkan ke depan, ada formula yang bisa diterima kedua belah pihak, sehingga iklim usaha tetap terjaga dan pekerja juga terlindungi,” tutupnya.