Tenaga Kesehatan Keluhkan Sulit Urus Perizinan, Menkes Turun Tangan
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, salah satu faktor krusial untuk menjadikan Indonesia negara maju adalah memiliki masyarakat yang sehat. Namun, menurutnya itu menjadi PR besar karena banyak tenaga kesehatan yang justru mengalami kesulitan perizinan.
Budi Gunadi menyebutkan saat ini Indonesia memiliki 150 ribu dokter, 50 ribu dokter gigi, dan 50 ribu dokter spesialis. Selain itu, Indonesia juga punya 1,6 juta tenaga kesehatan, di mana perawat berjumlah 700 ribu, sedangkan bidan 500 ribu. Adapun 1,5 juta kader Posyandu.
“Nah kalau saya dialog sama mereka nih yang jutaan orang ini, mereka mengatakan ‘Pak, izinnya ribet, susah, mahal, gak transparan,’” kata Budi Gunadi dalam acara Peresmian 16 Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Baca Juga
Menteri Kesehatan Dorong Masyarakat Indonesia Gajian Rp 15 Juta per Bulan, Ini Syaratnya
Hal ini pun sangat disayangkan oleh Budi Gunadi, karena proses perizinan yang rumit tersebut membuat para tenaga kesehatan tidak bisa berperan secara maksimal membantu masyarakat.
“Jadi saya berpikir bagaimana caranya memudahkan, memurahkan, dan mentransparankan proses perizinan. Ada yang namanya STR (Surat Tanda Registrasi), SKP (Satuan Kredit Profesi), sama SIP (Surat Izin Praktik),” jelas Budi Gunadi.
Maka dari itu, Budi Gunadi sangat senang dengan pembuatan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas pengelolaan MPP Digital yang menjadi salah satu program prioritas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Baca Juga
Bukit Asam (PTBA) Raih Penghargaan Perusahaan Terbaik di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
“Jadi kita digitalisasi sekarang, dan hari ini akan diluncurkan di 60 kabupaten/kota, supaya semua perizinan baik itu STR, SKP, SIP semuanya digital. Tidak butuh rekomendasi terlalu banyak dari segala macam organisasi, orang per orang yang menghambat sehingga bikin susah. Dan kita bikin murah, dan transparan sudah sampai mana,” kata Budi Gunadi.
Lebih lanjut, Budi Gunadi pun mengimbau kepada para Bupati dan kepala daerah untuk turut serta membangun MPP di wilayahnya masing-masing. Menurutnya, ini langkah penting dalam transformasi birokrasi dan merealisasikan target Indonesia Emas 2045.