Jokowi Lemas MotoGP Mandalika Harus Urus 13 Perizinan
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat merasa lemas saat mengetahui penyelenggaraan ajang balap MotoGP Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) harus mengurus sedikitnya 13 perizinan. Hal itu disampaikan Jokowi dalam arahannya pada peluncuran digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event di Jakarta, Senin (24/6/2024).
Jokowi mengungkapkan perizinan MotoGP Mandalika merupakan salah satu rumitnya perizinan penyelenggaraan acara internasional maupun nasional di Indonesia. Padahal, Jokowi mengatakan, penyelenggaraan MotoGP Mandalika memberikan dampak luar biasa bagi Indonesia. Dari sisi ekonomi, katanya, MotoGP Mandalika berdampak ekonomi sebesar Rp 4,3 triliun, menyerap lebih dari 8.000 tenaga kerja, dan melibatkan sekitar 1.000 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Baca Juga
Jokowi Ungkap Konser Taylor Swift di Singapura Sebabkan Indonesia Kehilangan Uang
Jokowi mengatakan, kerumitan perizinan MotoGP Mandalika salah satunya karena banyaknya nama surat perizinan. Mulai dari surat rekomendasi, surat pemberitahuan, hingga lainnya. Surat-surat itu pada dasarnya, sama halnya dengan bentuk perizinan yang membuat penyelenggaraan menjadi rumit.
Jokowi memerinci ajang MotoGP Mandalika memerlukan surat persetujuan desa, surat rekomendasi Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB dan IMI pusat, surat rekomendasi dari polsek, polres, Polda NTB, hingga Mabes Polri.
Tak hanya itu, terdapat juga surat dukungan dari RSUD NTB, dinas kebakaran, surat pemberitahuan kepada Bea Cukai karena mendatangkan barang-barang dari luar, surat pemberitahuan ke Kawasan Ekonomi Khusus NTB, hingga surat pemberitahuan kepada Indonesia National Single Window (INSW).
Menurut Jokowi, berbagai izin itu akan membuat penyelenggara event lemas sebelum penyelenggaraan. Anggaran yang disiapkan akan habis sebelum acara digelar.
"Mungkin masih ada tambahan lagi izin yang sudah saya sebut, atau mungkin duit saya sudah habis dahulu sebelum event terjadi," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan, rumitnya perizinan di Indonesia merupakan fakta. Tak hanya MotoGP, Jokowi meyakini kerumitan perizinan juga terjadi pada penyelenggaraan acara besar lainnya.
"Ini sama dengan konser musik, dengan event olahraga lainnya, enggak mungkin jauh dengan yang saya sebut tadi. Betapa sangat beratnya menjadi penyelenggara event di Indonesia. Padahal, event di Indonesia setiap tahun sebelum pandemi kurang lebih 4.000 event. Sekarang 3.700 event," kata Jokowi.
Untuk itu, Jokowi sangat mengapresiasi kehadiran online single submission (OSS) yang merupakan sistem perizinan terintegrasi yang memudahkan perizinan. Namun, Jokowi menyayangkan minimnya kontrol terhadap sistem yang sudah berjalan. Akibatnya, layanan perizinan kembali dilakukan secara manual dan tatap muka.
Baca Juga
Sirkuit Mandalika Dongkrak Pariwisata NTB, Erick Thohir: Ini Impian Pak Presiden
"Artinya apa, manual lagi, artinya ketema-ketemu lagi, dan akhirnya ditangkap oleh KPK. Ya saat itu langsung ditangkap oleh KPK, saya datang, karena saya datang ke sana," katanya.
Jokowi berharap digitalisasi perizinan yang diluncurkan bukan hanya berupa website layanan, melainkan betul-betul memberikan kemudahan pengurusan perizinan.
"Betul-betul memberikan kepastian jauh-jauh hari sebelumnya, betul-betul memotong birokrasi kita sehingga munculnya adalah sebuah cost (biaya) yang lebih murah dan lebih terbuka, transparan," jelasnya.