Respons Tarif Trump, KKP dan Kadin Genjot Daya Saing Produk Perikanan dan Cari Pasar Baru
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersinergi untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia ke beberapa negara yang belum dijangkau.
Meski Indonesia menghadapi tantangan, seperti tarif 32% dari Presiden AS Donald Trump, KKP dan Kadin fokus pada strategi penguatan daya saing produk berbasis ekonomi biru.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian KP Tornanda Syaifullah mengatakan, KKP mencari solusi terbaik permasalahan perang tarif AS ini.
Baca Juga
Urai Hambatan Ekspor Perikanan, KKP Perkuat Kesetaraan Mutu dengan 38 Negara
"Ini ada waktu 90 hari, dari yang ditetapkan pertama tadi 2 April 2025 dikeluarkan, kita harus mengambil langkah-langkah apa. Ini ada waktu 3 bulan ke depan untuk melakukan bagaimana way out kita untuk menyelesaikan ini," kata Tornanda saat ditemui di Jakarta, Jumat (18/4/2025).
Tornanda mengungkapkan, seandainya tarif di AS terlampau tinggi, Indonesia harus mencari pasar-pasar yang selama ini belum dijangkau. "Kita harus carii, misalnya ke Uni Emirat Arab, Asia Tenggara, Uni Eropa. Hanya masalahnya bagaimana kita menata, hilir hulu, hilir kita akan enggak jadi kalau hulu kita enggak baik," bebernya.
Oleh sebab itu, Tornanda menegaskan, perlu kerja sama seluruh pihak, baik pelaku usaha, asosiasi, akademisi, dan pemerintah. Selain itu, sistem perikanan dan kelautan harus menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya dengan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan, seperti cara perikanan tangkap diatur melalui penangkapan terukur.
Selain itu, menurut Tornanda, mengubah sistem perikanan tangkap menjadi perikanan budi daya, sehingga secara langsung bisa memenuhi pasar-pasar yang ada. "Pada intinya kami siap membantu, siap bersinergi dan memberikan kemudahan berusaha, aksesibilitas juga sampai membuka pasar buat promosi kita. Sama-sama nanti dengan kementerian lainnya, terakhir kita mendorong ini bisa terselesaikan dengan baik," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia Yugi Prayanto mengutarakan, pihaknya akan terus memberi masukan isu-isu yang perlu diperbarui, seperti perang tarif.
Baca Juga
Mengorek Cara Kadin Indonesia dan KKP Kerek Pertumbuhan Ekonomi 8% lewat Sektor Perikanan
"Walaupun masih proses, sebagai pelaku usaha, dan apalagi Pak Jayabaya (Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan Kadin Indonesia), mulai dari bawah di bisnis, harus menyampaikan, karena kita mewakili pelaku usaha untuk masalah tarif ini, karena sampai sekarang kan masih belum tuntas. Jadi, seumpamanya tarifnya sangat tinggi, sudah pasti pelaku tidak bisa membeli produk, contohnya udang terhadap petambak," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya mengatakan, pengusaha tidak boleh pesimistis memandang kondisi ekonomi saat ini terkait kebijakan tarif AS.
"Sesuai harapan Bapak Presiden, pertumbuhan ekonomi 8% ke depan. Ini insyaallah bisa tercapai. Kita sudah kasih masukkan kepada Pak Menteri Kelautan, Pak Dirjen, yang menjadi kendala di masyarakat ini tentang budi daya dan pengembangan kelompok ikan itu masalah pakan," pungkasnya.