BPOM: Pemerintah Diminta Siapkan Pintu Emergency Garam Industri Farmasi Usai Impor Garam Ditutup
JAKARTA, investortrust.id - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperingatkan pemerintah untuk menyiapkan langkah alternatif, apabila kebutuhan garam untuk industri farmasi tidak bisa tercukupi dari garam nasional. Pasalnya, pemerintah telah menutup keran impor garam sejak 2025 ini.
Aturan tersebut harus dijalankan lantaran telah tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
“Tapi kalau belum, harus ada pintu emergency yang disiapkan oleh negara," ucap Kepala BPOM Taruna Ikrar saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025).
Baca Juga
Bagaimana Perkembangan Kemandirian Farmasi Tanah Air? Intip Penjelasan Kemenkes Ini
Dia menjelaskan, total kebutuhan garam nasional mencapai 6,3 juta ton per tahun. Sedangkan kebutuhan garam industri farmasi, industri rumah tangga, garam untuk kosmetik, serta juga pangan mencapai 2,7 juta ton per tahun.
Kebutuhan garam farmasi sendiri, Taruna mengungkapkan, sebanyak 6.800 ton per tahun. Kendati demikian, ia menilai dibutuhkan ketersediaan atau stok yang aman untuk dalam satu tahun garam farmasi seharusnya 10.000 ton per tahun.
“Amannya kalau bisa produksi 10.000 ton per tahun dan harus ada space gitu. Sebab obat yang diproduksi memenuhi standar. Ada yang dibuang kan? Nah, sama juga garam farmasi ini sangat esensial,” bebernya.
Baca Juga
BPOM Targetkan Masuk di WHO Listed Authority demi Masuknya Aliran Investasi ke Sektor Farmasi
Untuk itu, Taruna menyebutkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga terkait. Di antaranya Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Kita masih punya waktu kan? Ini kan baru awal tahun. Mudah-mudahan akhir tahun ini, semuanya sudah terpenuhi, sehingga betul-betul mandiri secara nasional,” terang Taruna.