Jaga Stabilitas Harga Obat Nasional, Kepala BPOM Diapresiasi GP Farmasi Indonesia
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menjalankan transformasi di institusi yang dipimpinnya dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Atas kinerja tersebut Ikrar menerima penghargaan dari Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi Indonesia) berupa “Anugerah Kepemimpinan Visioner Pengawasan Obat dan Makanan 2026” dalam sebuah forum diskusi GP Farmasi Indonesia yang membahas kenaikan harga obat di tengah gejolak global, termasuk tekanan geopolitik, gangguan rantai pasok bahan baku farmasi, serta fluktuasi biaya logistik internasional.
Baca Juga
BPOM Pastikan Belum Ada Produk Dalam Negeri Terkontaminasi Cesium-137
Momentum ini menegaskan relevansi kepemimpinan BPOM dalam merespons isu-isu krusial yang dihadapi industri dan masyarakat. Forum tersebut dihadiri para pelaku industri farmasi, pemangku kepentingan kesehatan, serta perwakilan pemerintah, dan menjadi ruang konsolidasi nasional untuk merumuskan langkah bersama dalam menjaga stabilitas harga obat dan ketersediaannya di dalam negeri.
Taruna Ikrar menegaskan bahwa penghargaan ini bukan capaian individu, melainkan hasil kerja kolektif seluruh jajaran BPOM dan kolaborasi erat dengan industri, akademisi, serta pemerintah.
“BPOM akan terus memperkuat pengawasan berbasis sains, digitalisasi sistem perizinan, serta mendorong kemandirian farmasi nasional agar tidak rentan terhadap tekanan global. Kita tidak hanya menjaga keamanan masyarakat, tetapi juga memastikan akses dan keterjangkauan obat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Taruna dikutip Minggu (19/4/2026).
Ia juga menyoroti bahwa dinamika geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran, telah memberikan dampak signifikan terhadap rantai pasok farmasi dunia. Gangguan jalur distribusi strategis serta kenaikan biaya energi dan logistik sehingga berkontribusi terhadap meningkatnya harga bahan baku obat dan berpotensi memicu kenaikan harga obat di berbagai negara.
“Geopolitik hari ini berdampak langsung pada sektor kesehatan. Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional di bidang farmasi, termasuk melalui hilirisasi bahan baku obat dan penguatan industri dalam negeri,” tegasnya.
Di bawah kepemimpinan Ikrar, BPOM berhasil meraih status WHO Listed Authority (WLA), yang menempatkan Indonesia sejajar dengan otoritas pengawas obat negara maju, seperti US Food and Drug Administration dan European Medicines Agency. Status ini menjadi “paspor global” bagi produk farmasi Indonesia untuk menembus pasar internasional. Selain itu, BPOM mendorong transformasi digital, memperkuat pengawasan rantai pasok obat dan makanan, serta menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pertumbuhan industri nasional.
Baca Juga
BPOM Temukan 24 Obat Herbal Mengandung Bahan Berbahaya, Ini Daftarnya
Sementara Ketua Umum GP Farmasi Indonesia, F Tirto Koesnadi, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan industri terhadap kepemimpinan yang mampu menjembatani kepentingan pengawasan dan keberlanjutan industri di tengah tekanan global.
“BPOM menunjukkan wajah baru, tegas dalam pengawasan, tetapi progresif dalam mendorong inovasi. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, kepemimpinan visioner menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara akses masyarakat terhadap obat dan keberlangsungan industri,” ujarnya.