Transisi Nomenklatur Dipastikan Tak Hambat Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Parekraf
JAKARTA, investortrust.id - Proses transisi pemecahan nomenklatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menjadi dua entitas yakni Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) dipastikan tidak akan menghambat jalannya program pengembangan destinasi dan infrastruktur sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tanah air yang direncanakan sepanjang 2024.
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Hariyanto menjelaskan bahwa kedeputian yang dinaunginya memegang peran strategis dalam pengembangan destinasi yang dilengkapi dengan pengembangan produk ekonomi kreatif.
Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang (UU) No. 10/2009 tentang Kepariwisataan yang salah satu dari empat pilar utama kepariwisataan di dalamnya adalah destinasi pariwisata.
“Salah satu program flagship di kedeputian ini adalah kegiatan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). Sebuah program pengembangan desa wisata melalui serangkaian kegiatan, dari visitasi, pendampingan, bantuan sarana prasarana, hingga rangkaian malam anugerah ADWI,” kata Hariyanto.
Baca Juga
Untuk pelaksanaan rangkaian malam anugerah desa wisata indonesia 2024 telah dijadwalkan akan berlangsung di Jakarta, pada 15 – 17 November 2024. Dengan tiga agenda utama yakni forum mitra strategis, pameran produk ekonomi kreatif dari 50 desa wisata terbaik ADWI 2024, dan malam anugerah pemberian apresiasi atau penghargaan.
Sejak tahun 2021 hingga 2024 program ADWI menjadi unggulan dan telah melahirkan 225 desa wisata berprestasi di seluruh Indonesia bahkan ke tingkat internasional dan dunia. Tercatat perkembangannya terus meningkat dari waktu ke waktu.
Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan pada beberapa aspek pengembangan desa wisata, yang dampaknya dirasakan secara langsung oleh masyarakat setelah menjadi bagian dari ekosistem ADWI.
Dimana rata-rata kenaikan kunjungan wisatawan mencapai 80,66 persen di tahun 2021-2022, kemudian meningkatnya pendapatan desa wisata dengan rata-rata 50,91 persen, serta penyerapan tenaga kerja mencapai 3,88 persen.
Dalam rangka memperkuat ekosistem desa wisata, platform Jejaring Desa Wisata (Jadesta) hadir sebagai basis data terintegrasi yang menghubungkan seluruh desa wisata di Indonesia untuk memperluas jejaring dan kolaborasi.
Baca Juga
Kunjungan Wisatawan ke Bali Terus Meningkat, Industri Properti di Pulau Dewata Ikut Terdongkrak
Saat ini, sebanyak 6.037 di Indonesia telah bergabung dalam Jadesta, mencerminkan komitmen kolektif terhadap kemajuan pariwisata desa. Partisipasi ini menjadi bukti bahwa desa wisata terus menjadi fokus dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan dan pembedayaan masyakarat lokal.
“Kami bersyukur bahwa intervensi pengembangan desa dengan didukung data yang dihimpun melalui Jadesta telah menjadi rujukan strategis bagi kementerian, lembaga, dan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pengembangan desa wisata,” ujar Hariyanto melalui keterangan resmi Kemenparekraf, Jumat (1/11/2024).
“Alhamdulillah, program pengembangan desa wisata ini telah diyakini sebagai program unggulan untuk memperkuat ekonomi inklusif dan mengoptimalkan pembangunan pedesaan yang akan terus diperkuat, hal ini sejalan dengan visi pembangunan desa dalam prioritas nasional Asta Cita Kabinet Merah Putih,” tambahnya.
Program unggulan lainnya yaitu pengembangan Kabupaten/Kota (KaTa) Kreatif Indonesia melalui pembinaan, pelatihan, serta pendampingan sehingga melahirkan _city branding_ di tiap-tiap kabupaten/kota.
Sejauh ini sudah ada 83 kabupaten/kota yang telah menetapkan subsektor unggulan dari 17 subsektor ekonomi kreatif di wilayah melalui pelaksanaan Uji Petik Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia (PMK3I).
Secara nasional ada 41 kabupaten/kota yang resmi ditetapkan sebagai KaTa Kreatif Indonesia. Sementara pada tingkat dunia, terdapat lima kabupaten/kota yang telah diresmikan sebagai kota kreatif UNESCO (UCCN).
Baca Juga
Ini Harapan Sandiaga Uno ke Menteri Pariwisata dan Menteri Ekonomi Kreatif yang Baru Dilantik
“Sekarang sedang proses untuk diajukan di periode 2025. Dari sekian banyak yang berminat sudah dikurasi, posisi saat ini sudah ada dua kabupaten/kota yang akan diajukan,” kata Hariyanto.
Hariyanto juga menjelaskan, kedeputiannya melaksanakan fungsi pembinaan kepada tiga Badan Pelaksana Otorita Pariwisata di kawasan Danau Toba, Borobudur, dan Labuan Bajo-Flores sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).
“Pembinaan kami seputar pendukungan bagi pengembangan kawasan di wilayah otoritatif. Sementara dua DPSP lainnya yakni Mandalika dikelola oleh ITDC dan Likupang oleh MPRD (Minahasa Permai Resort Development). Sehingga posisi kedeputian ini sangat penting dan strategis,” kata Hariyanto.