Ditanya Wacana Penambahan Kuota BBM Subsidi, Menkeu: Ketersediaan Volume yang akan Dipastikan

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara enggan menjelaskan wacana penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi alias Pertalite. Wacana penambahan kuota itu muncul dari Menteri Koordinator bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

“Kalau untuk ketersediaan volume sih pasti akan dipastikan, sudah itu saja,” kata Suahasil, usai menghadiri Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF), Jakarta, Senin (26/10/2026).

Dalam paparannya, Suahasil menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupaya menstabilkan tekanan ekonomi karena kenaikan harga minyak mentah dunia. Saat ini, harga minyak mentah dunia mencapai rentang US$ 115-116 per barel, di atas target Indonesia Crude Price (ICP) yang sebesar US$ 70 per barel.

Kenaikan harga minyak ini menekan realisasi belanja subsidi dan kompensasi APBN. Per September 2026, realisasi belanja subsidi dan kompensasi menyentuh Rp 376,8 triliun atau naik 54,1% secara tahunan.

Baca Juga

Bahlil Soroti Penyaluran BBM Subsidi Tak Tepat Sasaran, Kendaraan Tambang Masih Ikut Antre 

“Sejumlah produk barang bersubsidi di dalam negeri tetap kita tahan. Supaya apa? Supaya kegiatan ekonomi bisa terus berlanjut,” ujar dia.

Pada 2026, pemerintah mengubah target defisit APBN dari yang awalnya sebesar 2,68% dari PDB atau Rp 689,1 triliun menjadi 2,85% dari PDB atau Rp 734,3 triliun. Meski berubah, Suahasil menegaskan penerbitan SBN masih sesuai target.

“Sesuai target kita menuju kan ini kita sudah kita umumkan, target defisit kita, di 2,85% dari PDB itu udah ada angka penerbitannya kan, ya sudah kita bekerja dengan target segitu,” kata dia.

Diberitakan investortrust.id, Bahlil menyatakan akan menghitung realisasi Pertalite hingga akhir tahun. Dia mengakui terjadi peningkatan realisasi Pertalite dibandingkan 2025.

“Ada kenaikan, karena ada kenaikan pasti akan terjadi penambahan kuota karena ada shifting dari RON 92 ke RON 90. Sebagian ada shifting, karena ada shifting pasti kita akan melakukan penyesuaian,” kata Bahlil.

Sementara itu, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan, perseroan akan terus menjaga pasokan BBM melalui optimalisasi produksi kilang dan pengadaan. Kedua langkah tersebut menjadi fokus Pertamina untuk memastikan ketersediaan BBM tetap terjaga di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur.

“Kalau sampai saat ini untuk sampai akhir tahun, bahkan sudah sampai Q1 2027 itu sudah proses pengadaan sudah selesai, kita sudah deal done istilahnya itu deal done. Nah nanti tinggal optimalisasi untuk pendistribusiannya saja. Pengadaan ini kan kita juga bekerja sama dengan supplier, dengan terutama untuk gasoline itu ada tambahan pengadaan dari luar negeri,” ujar Roberth saat ditemui di RDMP Pertamina Balikpapan, Kamis (22/10/2026).

Roberth mengapresiasi dukungan pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan untuk mengatur penyaluran BBM agar dapat diterima masyarakat secara merata. Pertamina juga mengapresiasi peran aparat penegak hukum, termasuk TNI dan Polri, dalam melakukan pengawasan serta penindakan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi.