BTS Terbang Bakal Meluncur 2026, Begini Persiapan Kemenkominfo
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan operasional wahana dirgantara super atau high-altitude platform station (HAPS) memerlukan kajian khusus agar tidak mengganggu layanan telekomunikasi yang sudah berjalan saat ini.
HAPS merupakan pesawat nirawak yang berfungsi selayaknya stasiun pemancar atau base transceiver station (BTS) di permukaan tanah. Penggunaan teknologi tersebut diharapkan mampu memperluas cakupan layanan seluler hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Ismail mengatakan pihaknya akan melakukan kajian untuk memastikan spektrum frekuensi yang akan digunakan oleh HAPS tidak bersinggungan dengan spektrum frekuensi dari layanan telekomunikasi lainnya atau menimbulkan interferensi.
“Pemanfaatannya harus kita pastikan bukan spektrum frekuensi yang sudah digunakan (layanan telekomunikasi) lainnya. Harus terkoordinasi semuanya dengan Kemenkominfo,” katanya ketika ditemui Investortrust di gelaran The 6th Indonesia Internet Expo & Summit (IIXS) 2024 yang digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Utara, Rabu (14/8/2024).
Baca Juga
Operator BTS Terbang Diam-Diam Dekati Bakti Kemenkominfo, Siapa Saja?
Ismail belum bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai rencana Kemenkominfo selanjutnya untuk menyambut kehadiran HAPS. Namun yang jelas, pihaknya sepenuhnya memberikan dukungan kepada pelaku industri telekomunikasi yang membawa teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi, baik dari sisi biaya investasi maupun operasional.
“Yang pasti semua perkembangan teknologi yang mengarah pada efisiensi kita dukung,” tegasnya.
Sejauh ini, World Radio Communication Conference (WRC) pada akhir tahun lalu sudah menyatakan bahwa HAPS dapat beroperasi di Indonesia dengan menggunakan empat frekuensi di pita 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz dan 2,6 GHz. Keempat frekuensi tersebut memiliki ekosistem 4G matang di Indonesia.
Seperti diketahui, HAPS akan dibawa ke Indonesia oleh PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel menggandeng AALTO HAPS Ltd. yang memproduksi dan mengoperasikan platform HAPS Zephyr. Anak usaha dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) itu menargetkan HAPS sudah bisa beroperasi secara komersial pada 2026 mendatang
Baca Juga
Indosat (ISAT) Ungkap Ketertarikan Gunakan BTS Terbang hingga Satelit LEO
"Kita targetkan di tahun 2025 itu sudah bisa selesai (proses riset dan pengembangannya) commercially ready (siap untuk beroperasi komersial) di tahun 2026,” kata Direktur Investasi Mitratel Hendra Purnama dalam acara Media Gathering Mitratel 2024 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (5/8/2024).
Hendra menjelaskan HAPS yang dikembangkan oleh Mitratel dengan AALTO akan menggunakan nama Flying Tower System (FTS). FTS akan diam di lapisan stratosfer dengan ketinggian 20-50 km di atas permukaan bumi untuk memancarkan sinyal seluler langsung ke pengguna ponsel dari operator penyewa atau tenant.
Menurut Hendra, teknologi tersebut jauh lebih unggul dibandingkan dengan satelit orbit bumi rendah atau low earth orbit (LEO) seperti halnya Starlink. Sebab, jeda koneksi atau latensinya masih jauh lebih baik dibandingkan dengan satelit yang juga digadang-gadang sebagai solusi telekomunikasi di wilayah 3T itu.
“Latensinya HAPS itu antara 5-10 milidetik. Jauh lebih baik dari teknologi (satelit) LEO yang ada saat ini, contohnya Starlink yang (latensinya) ada di 50-an milidetik,” ungkapnya.
Tidak hanya unggul dari latensinya yang lebih rendah, HAPS juga diklaim jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan satelit LEO dari segi biaya investasi dan operasional. Untuk menerbangkan HAPS, hanya diperlukan landasan dengan panjang setidaknya 100 meter, alih-alih roket peluncur seperti satelit LEO.
“Kemudian untuk base (pusat kendali) cukup satu di Indonesia, bisa untuk menjangkau regional, (seperti) Malaysia, Singapura, dan Filipina. Kebayang kan dari sisi capex (capital expenditure atau biaya modal) dan opex (operational expenditure atau biaya operasional) jauh lebih efisien. Tidak perlu astronot untuk mengendalikan,” paparnya.