Masih Belum Pasti, Muhammadiyah Ternyata Ogah Kelola Tambang yang Tak Ada Isinya
JAKARTA, investortrust.id - Organisasi Masyarakat (Ormas) Keagamaan Muhammadiyah dikabarkan telah bersedia menerima tawaran untuk mengelola tambang batu bara dari pemerintah. Namun, hal ini ternyata masih belum 100% pasti.
Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Azrul Tanjung menyebutkan, pihaknya masih ingin melihat terlebih dahulu wilayah mana yang bakal ditawarkan oleh pemerintah. Sebab, jika wilayah pertambangan tersebut tidak potensial, Muhammadiyah enggan menerimanya.
“Jadi memang dalam rapat pleno PP Muhammadiyah itu sudah disikapi, akan mengambil (tawaran mengelola tambang). Tapi kita punya pertimbangan-pertimbangan. Karena pemerintah sampai hari ini, masih belum menentukan titik mana yang akan diberikan,” kata Azrul Tanjung saat ditemui di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (26/7/2024).
Baca Juga
Jokowi Teken Perpres soal Syarat dan Mekanisme Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan
Diketahui, lahan tambang yang akan diberikan kepada ormas-ormas keagamaan, termasuk Muhammadiyah, merupakan lahan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang telah diciutkan.
Adapun lahan tambang tersebut berasal dari PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Multi Harapan Utama, PT Adaro Energy Tbk, dan PT Kideco Jaya Agung.
“Ini kan ada enam titik. Ada yang paling bagus, sudah diklaim untuk Ormas A atau Ormas B. Jadi kita harus tahu dulu, titik mana (yang untuk Muhammadiyah),” terang Azrul Tanjung.
Lebih lanjut Azrul mengungkapkan yang menjadi pertimbangan lainnya adalah lahan tersebut berada di daerah mana. Kemudian, yang ketiga adalah apakah di lahan tersebut masih memiliki tambang yang potensial.
Baca Juga
Muhammadiyah Ungkap Alasan Bersedia Terima Tawaran Pemerintah Kelola Tambang Batu Bara
“Titik ini ada isinya gak? Ada batu baranya gak yang mau diberikan? Karena yang diberikan ini terbatas ya, hanya ada enam lokasi. Di luar itu tidak boleh. Nah ini yang harus kita pahami dulu,” ujar dia.
Disampaikan oleh Azrul, setelah nanti PP Muhammadiyah diberi tahu oleh pemerintah wilayah pertambangan mana yang akan diberikan nanti, barulah pihaknya akan menentukan, apakah akan mengambil tawaran untuk mengelola tambang tersebut atau tidak.
“Mudah-mudahan akhir pekan ini kita sudah ada gambaran. Titik mana yang akan diberikan. Nah kalau sudah titik itu diberikan, maka kita akan menentukan sikap. Mengambil atau tidak. Sekarang itu kalau dalam perjalanannya, sudah lampu kuning lah, menuju lampu hijau,” sebut Azrul.
Baca Juga
Kendati demikian, Azrul menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak mengincar lahan tambang tertentu. Muhammadiyah juga disebutnya tidak akan meminta-minta kepada pemerintah.
“Kita tidak ngincar. Ini perlu dicatat ya, Muhammadiyah tidak dalam posisi meminta. Ini kan kesannya Muhammadiyah minta. Pernah gak Muhammadiyah ribut kalau gak dikasih menteri? Gak pernah. Apalagi soal tambang. Muhammadiyah tidak dalam posisi meminta tambang, tetapi kita diberi konsesi tambang,” tegasnya.