Lelang Frekuensi 700 MHz dan 26 GHz Mundur, Imbas Serangan Ransomware ke PDNS 2?
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan lelang spektrum frekuensi 700 MHz dan 26 GHz tidak akan digelar dalam waktu dekat.
Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo Ismail mengatakan lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz mundur dari rencana sebelumnya. Lelang tersebut sebelumnya direncanakan akan digelar pada Juni-Juli 2024.
“Itu para operator (seluler) mengajukan minta mundur. Mereka minta jangan cepat-cepat (dari) surat yang kami terima. Pak Menteri belum memutuskan waktunya,” katanya ketika ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).
Ismail tak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penundaan lelang spektrum frekuensi 700 MHz dan 26 GHz. Namun yang jelas, keputusan tersebut keluar usai serangan ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang membuat Kemenkominfo menjadi sorotan publik.
Baca Juga
Starlink Masuk Indonesia, Operator Minta Pemangkasan Harga Lelang Frekuensi
Ismail juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan yang mengundurkan diri karena serangan tersebut.
Kemudian, Ismail menyebut pihaknya mengupayakan agar lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz tetap digelar tahun ini. Dia juga memastikan bahwa lelang tersebut tidak akan terpengaruh oleh pergantian pemerintahan pada Oktober 2024 mendatang.
“Kita usahakan tahun ini. Enggak ada urusan dengan pemerintahan, ini teknis,” tegasnya.
Sebelumnya, Ismail menyebut harga penawaran awal atau reserve price untuk spektrum frekuensi 700 Mhz dan 26 GHz sudah selesai dikonsultasikan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam waktu dekat, harga penawaran awal itu akan ditetapkan dan diumumkan ke operator seluler peserta lelang.
Baca Juga
XL Axiata (EXCL) dan Smartfren (FREN) Mau Merger, Lelang Frekuensi Apa Kabar?
"Sudah hampir final, jadi sudah untuk harga dasar konsultasi kita (dengan BPKP) sudah segera selesai. Jadi, sudah di-review [ditinjau] mereka (BPKP)," katanya dalam sebuah diskusi bersama awak media di kantor Kemenkominfo, Jumat (17/5/2024).
Walaupun demikian, Ismail enggan memberikan informasi lebih lanjut ihwal harga penawaran awal untuk kedua spektrum frekuensi yang akan dilelang. Dia hanya mengungkapkan bahwa perhitungan harga tersebut cukup rumit lantaran mempertimbangkan banyak hal.
"Cara menentukan harga (penawaran awal) itu complicated (rumit), setiap band [pita frekuensi] itu beda-beda kriteria harganya karena punya ekosistem sendiri. Menghitung besaran (harga penawaran awalnya) itu parameternya banyak, enggak bisa (lelang) ini harganya jadi berapa (dibandingkan) tahun lalu berapa," tuturnya.
Lebih lanjut, Ismail menjelaskan salah satu parameter yang menjadi penentu harga penawaran awal adalah kesiapan ekosistem di spektrum frekuensi yang akan dilelang. Mulai dari perangkat yang mendukung, jumlah stasiun pemancar atau base transceiver station (BTS) yang bisa terkoneksi, hingga kekuatan pancaran dari spektrum frekuensi tersebut ke perangkat pengguna.
"Jumlah handset (perangkat) yang menjangkau spektrum frekuensi itu bagaimana? Makin banyak perangkat yang bisa menjangkau spektrum frekuensi tersebut berarti ekosistemnya kuat. Tidak semua handset itu bisa menjangkau semua (spektrum frekuensi), ada yang di 900 MHz (saja) misalnya, ada yang bisa 1.800 MHz juga, ada yang 2.100 MHz juga. Di dalamnya itu ada chipset (yang mengatur itu),” paparnya.
Sebagai catatan, spektrum frekuensi 700 MHz sebelumnya diduduki oleh lembaga penyiaran. Spektrum frekuensi tersebut saat ini kosong setelah rampungnya migrasi siaran televisi analog ke digital terestrial atau analog switch off (ASO) pada tahun lalu.
