Kemenhub Ungkap Cara Genjot Pembangunan meski Dana APBN Terbatas
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berupaya menggenjot pembangunan meski dana yang bersumber dari APBN terbatas. Bahkan, Kemenhub tetap bisa mengukir prestasi di tengah keterbatasan ini.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut, dana dari APBN untuk Kemenhub mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Padahal, APBN disebutnya cenderung naik 2%-5%.
"Kementerian perhubungan dari 2015 yang Rp 65 triliun, sekarang turun menjadi Rp 33 triliun. Tapi kita gak pernah komplain dengan Ibu Menteri Keuangan dan Pak Presiden," kata Budi Karya Sumadi dalam Jumpa Pers Akhir Tahun Kemenhub, Rabu (20/12/2023).
Budi Karya menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo bahwa creative financing adalah upaya yang harus dilakukan untuk menambah sumber pendanaan. Pada akhirnya, hal itulah yang dilakukan Kemenhub.
Baca Juga
Kemenhub Ungkap Alasan Terjadinya Lonjakan Pemudik di Libur Nataru
Diungkapkan oleh Budi Karya, Rencana Strategis (Renstra) Kemenhub periode 2020-2024 sebanyak Rp 1.288 triliun. Padahal APBN yang diberikan hanya Rp 266 triliun.
"Artinya kita hanya mampu menyediakan 20%. Kita harus mengupayakan creative financing yang akan didukung oleh para swasta," ujarnya.
Budi Karya menyebut, swasta adalah stimulus, sedangkan yang real 80% itu dari creative financing. Selain itu, Kemenhub secara langsung dan mandiri juga memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang sekarang punya dana Rp 9,4 triliun.
"Dan kami membentuk satu biro, namanya Pusat Pembiayaan Infrastruktur dan Transportasi. Kita tugaskan kepada mereka untuk meng-capture dana-dana di luar APBN," sebut Budi Karya.
Baca Juga
Pada akhirnya, hal-hal tersebut dikatakan Budi Karya dapat secara signifikan membangun pembiayaan pembangunan. Sebagai contoh adalah Pelabuhan Patimban yang mendapat pembiayaan dari pinjaman luar negeri. Jepang memberikan pinjaman sebesar Rp 18,9 triliun.
Dalam skema yang lain, KA Makassar-Pare Pare mendapatkan Rp 991 miliar. Sementara Proving Ground Bekasi mendapatkan Rp 1,9 triliun. Adapun Bandara Kediri nilainya Rp 13 triliun, dan itu dari swasta semua.
"Sekarang (dananya) sudah diserahkan kepada Kemenhub lalu akan dikelola oleh Angkasa Pura 1. Banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan," tukas Budi Karya.
