Rektor Paramadina Peringatkan Bahaya Dominasi Negara terhadap Dunia Usaha
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini memperingatkan bahaya dominasi negara yang terlalu jauh terhadap aktivitas dunia usaha. Kebijakan mengambil alih perusahaan dan menguasai kegiatan produksi serta distribusi ekonomi secara terpusat berisiko menghambat pertumbuhan, memicu korupsi birokrasi, dan menciptakan ketimpangan baru.
“Alih-alih mewujudkan keadilan ekonomi, dominasi negara justru dapat membawa Indonesia kembali pada kegagalan sistem ekonomi sosialis yang terpusat,” kata Didik Rachbini dalam keterangan resmi, Sabtu (21/11/2026).
Didik menjelaskan, keterlibatan negara yang berlebihan dalam aktivitas ekonomi dapat menggeser peran mekanisme pasar dan sektor swasta. Praktik tersebut berpotensi melahirkan sistem etatisme (paham yang menempatkan negara sebagai pengendali utama kegiatan ekonomi), ketika pemerintah bukan hanya mengatur, tetapi juga mengambil alih berbagai aktivitas yang sebelumnya dijalankan dunia usaha.
Baca Juga
Menurut Prof Didik, pengalaman sejumlah negara sosialis-komunis menunjukkan bahwa penguasaan ekonomi oleh negara tidak otomatis menghasilkan pemerataan kesejahteraan. Dalam sistem tersebut, para pemimpin meyakini pasar bebas dan sektor swasta menjadi penyebab kesenjangan sehingga negara harus mengambil alih kegiatan ekonomi demi mewujudkan keadilan sosial.
“Namun, perencanaan ekonomi yang sepenuhnya dikendalikan dari pusat justru menghadapi persoalan serius ketika diterapkan. Distribusi gandum, beras, dan kebutuhan pokok yang dirancang melalui birokrasi pusat kerap tersendat sebelum sampai kepada masyarakat, sementara penguasaan sumber daya oleh aparat membuka ruang korupsi dan penyalahgunaan kewenangan,” ujar dia.
Didik mengingatkan, kegagalan sistem ekonomi terpusat tersebut menjadi pelajaran penting bagi Indonesia agar tidak mengulangi pola kebijakan serupa. Negara yang terlalu dominan dalam mengatur produksi dan distribusi berisiko menciptakan birokrasi gemuk, tidak efisien, dan jauh dari kebutuhan masyarakat.
Dalam perkembangan kebijakan ekonomi Indonesia, kata Didik Rachbini, kekhawatiran tersebut muncul seiring tindakan negara mengambil alih sejumlah perusahaan dan aset milik swasta. Langkah itu antara lain dibenarkan dengan alasan penegakan hukum, keadilan ekonomi, dan kepentingan rakyat, serta pandangan bahwa penguasaan sumber daya oleh kelompok kapitalis besar telah mengabaikan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Mengatasi Ketimpangan
Didik menyoroti pendekatan yang menempatkan penguasaan negara sebagai jalan utama mengatasi ketimpangan mengandung persoalan mendasar. Pengalihan kepemilikan dan aktivitas ekonomi kepada negara tidak dengan sendirinya menjamin pengelolaan yang lebih efisien maupun distribusi kekayaan yang lebih adil.
Di sisi lain, menurut dia, kepemilikan swasta merupakan bagian dari hak privat yang mendapatkan perlindungan konstitusi. UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas kepemilikan pribadi dan melarang pengambilalihan hak milik secara sewenang-wenang oleh siapa pun, termasuk negara.
“Karena itu, pelanggaran hukum yang dilakukan perusahaan swasta harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah,” tandas dia.
Prof Didik menegaskan, negara tetap memiliki kewenangan untuk menindak perusahaan yang melakukan pelanggaran, tetapi tindakan tersebut harus berdasarkan proses hukum yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dia mengungkapkan, persoalan menjadi lebih kompleks ketika pengambilalihan aset dan perusahaan didasarkan pada pendekatan realisme politik, yakni pandangan yang menempatkan kekuasaan dan kepentingan nasional sebagai landasan utama tindakan negara. Dalam perspektif ini, negara dipandang harus terus memperkuat kekuasaan untuk menghadapi berbagai ancaman dari luar maupun dalam negeri.
Didik Rachbini mengemukakan, pendekatan tersebut berpotensi memperluas kewenangan negara tanpa batas yang jelas. Ketika kepentingan mempertahankan kekuasaan menjadi dasar utama kebijakan, batas antara kewenangan publik dan hak privat dapat semakin kabur sehingga aktivitas dunia usaha terancam oleh intervensi yang berlebihan.
Dampak lainnya, kata dia, adalah munculnya paradoks dalam upaya mewujudkan keadilan ekonomi. Penguasaan aset dan sumber daya yang terkonsentrasi di tangan negara memang dapat mengurangi dominasi sebagian kelompok usaha besar, tetapi tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sebaliknya, dominasi negara berisiko melahirkan kelompok penguasa baru yang mengendalikan akses terhadap sumber daya, produksi, dan distribusi ekonomi. Ketimpangan yang sebelumnya berada di tangan kelompok kapitalis besar justru dapat berpindah ke lingkaran kekuasaan dan birokrasi,” papar dia.
Baca Juga
Ekonom Paramadina Wanti-wanti ‘Family Office’ Berisiko Jadi ‘Karpet Merah’ Pencucian Uang
Didik menekankan, kritik terhadap dominasi negara bukan berarti membenarkan praktik korupsi, bisnis ilegal, maupun penyimpangan yang dilakukan kelompok usaha besar atau oligarki. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan tetap harus dilakukan, tetapi tidak boleh mengorbankan prinsip kepastian hukum, demokrasi, dan rasionalitas kebijakan ekonomi.
Dia menggarisbawahi bahwa risiko terbesar dari kebijakan yang terlalu mengandalkan penguasaan negara adalah rusaknya fondasi kegiatan ekonomi itu sendiri. Ketika hak kepemilikan tidak terlindungi, dunia usaha kehilangan kepastian, dan keputusan ekonomi semakin bergantung pada kekuasaan birokrasi, iklim investasi serta produktivitas berpotensi melemah.
“Pada akhirnya, kebijakan yang bertujuan menghapus ketimpangan justru dapat menghancurkan sumber-sumber kesejahteraan masyarakat. Dominasi negara yang tidak dibatasi hukum dan prinsip tata kelola yang baik berisiko membuat perekonomian stagnan, kehilangan daya saing, bahkan mundur dalam pembangunan ekonomi nasional,” tutur dia.
