Kebijakan Data Center di Jabar Jadi Sorotan, Rektor Paramadina: Jangan Ulang Kesalahan Masa Lalu

JAKARTA, investortrust.id — Kebijakan investasi pusat data (data center) di Jawa Barat (Jabar) menjadi sorotan. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang juga Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini mengingatkan pemerintah agar tidak mengulang kesalahan kebijakan masa lalu yang membuat Indonesia kehilangan momentum investasi industri semikonduktor.

“Indonesia tengah menghadapi peluang investasi yang sangat besar. Sejumlah wilayah menjadi sasaran investasi pusat data, antara lain Batam, Jawa Barat, Madura, dan Bali. Peluang ini jangan sampai membuat kita seperti pelanduk terperosok dua kali ke lubang yang sama,” kata Didik dalam keterangan resmi, Minggu (4/10/2026).

Didik Rachbini mengungkapkan, besarnya minat investor menunjukkan bahwa Indonesia semakin diperhitungkan sebagai lokasi pengembangan infrastruktur digital. Pemerintah sendiri mematok target investasi pusat data berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) senilai Rp360 triliun.

Kesiapan Indonesia, menurut Prof Didik, tidak hanya ditopang besarnya pasar digital, tetapi juga pengalaman mengoperasikan infrastruktur pusat data. Saat ini terdapat sedikitnya 182 pusat data yang beroperasi di Indonesia. Sebanyak 94 pusat data berada di Jakarta dan 16 pusat data berada di Batam.

Baca Juga

Asosiasi Data Center Minta 4 Langkah agar Investasi Data Center Tak Macet

“Artinya, Indonesia sudah memiliki pengalaman dan kemampuan untuk menjalankan operasional teknologi pusat data yang semakin canggih,” ujar dia.

Khusus Batam, kata Didik, peluang investasinya bahkan diperkirakan mencapai US$15-20 miliar, dengan target kapasitas nasional sekitar 1,3 gigawatt. Dengan pertumbuhan ekonomi daerah sekitar 7%, Batam berpeluang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis investasi pusat data.

Namun, Didik menyoroti persoalan di Jabar. Pembangunan pusat data di wilayah ini dihentikan sepihak oleh pemerintah provinsi (pemprov) dengan alasan melanggar ketentuan tentang lingkungan hidup, pasokan air, dan sejumlah pertimbangan lainnya. Kebijakan itu dapat memberikan sinyal negatif kepada investor ketika Indonesia justru membutuhkan investasi dalam jumlah besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kalau investasi yang sudah berjalan kemudian dihentikan secara sepihak, ini menjadi pukulan telak bagi investor. Kepastian dan kenyamanan berinvestasi menjadi pertaruhannya,” tandas dia.

Didik Rachbini mengingatkan, persoalan kepastian investasi harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah. Indonesia sedang berada pada momentum penting untuk merebut investasi pusat data, terutama ketika kebutuhan infrastruktur kecerdasan buatan dan komputasi awan (cloud computing) meningkat pesat.

Dia mengaitkan kondisi tersebut dengan pengalaman Indonesia pada era 1970-an hingga 1980-an. Saat itu, Indonesia sempat menjadi salah satu basis industri semikonduktor di Asia Tenggara. Namun, kebijakan yang membatasi otomatisasi produksi membuat sejumlah perusahaan teknologi global akhirnya memindahkan investasinya ke negara lain, terutama Malaysia.

“Pada 1980-an kita pernah membuat kesalahan kebijakan yang menyebabkan peluang investasi semikonduktor pergi. Jangan sampai kesalahan yang sama terjadi lagi sekarang,” tegas Didik.

Didik Rachbini menjelaskan, sejumlah perusahaan teknologi global, seperti Fairchild Semiconductor, National Semiconductor, dan Monsanto sempat membangun basis perakitan cip di Jakarta dan Bandung. Namun, konflik kebijakan mengenai otomatisasi produksi pada 1985 membuat arah kebijakan pemerintah berubah.

Ketika itu, menurut Didik, pemerintah mendorong penggunaan tenaga kerja manual dan membatasi otomatisasi dengan alasan penyerapan tenaga kerja. Kebijakan tersebut pada akhirnya tidak sejalan dengan kebutuhan industri semikonduktor yang mengandalkan teknologi dan otomatisasi produksi.

“Investasi teknologi tinggi tentu membutuhkan kebijakan yang juga berorientasi pada teknologi tinggi. Kalau pendekatannya justru membatasi otomatisasi, investor akan mencari tempat lain yang lebih kompetitif,” papar dia.

Dia menambahkan, investor kemudian mengalihkan basis produksinya ke Penang, Malaysia. Alhasil, Indonesia kehilangan momentum untuk mengembangkan industri semikonduktor, sementara Malaysia justru berhasil memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat industri cip dunia.

Prof Didik mengemukakan, Malaysia kini menguasai sekitar 13% pangsa pasar global untuk aktivitas pengujian, perakitan, dan pengemasan cip. Kondisi tersebut menjadi pelajaran penting bagi Indonesia dalam menghadapi persaingan investasi teknologi saat ini.

“Kesempatan yang hilang pada masa lalu tidak boleh terulang. Persaingan investasi sekarang jauh lebih ketat dan investor memiliki banyak pilihan negara,” ujar dia.

Dia menegaskan, pemerintah pusat perlu segera mengantisipasi berbagai potensi ganjalan dari pemda yang dapat mengganggu iklim investasi. Kebijakan daerah harus sejalan dengan agenda nasional dalam menarik investasi dan memperkuat ekonomi digital.

“Mulainya dari pemda. Daerah harus menjadi tempat yang ramah investasi, bukan justru menjadi sumber ketidakpastian bagi investor,” ucap dia.

Didik mengungkapkan, Batam menjadi salah satu wilayah yang paling berpeluang mengambil momentum tersebut. Posisi Batam yang berdekatan dengan Singapura menjadi keunggulan tersendiri, terlebih Singapura mulai membatasi pembangunan pusat data baru karena keterbatasan lahan dan energi.

“Batam bisa mengambil peluang itu dan menjadi hub pusat data utama di kawasan,” tutur dia.

Didik mengatakan, peluang tersebut semakin besar karena Indonesia merupakan salah satu pusat ekonomi digital terbesar di ASEAN. Indonesia memiliki lebih dari 200 juta pengguna internet, sementara investasi perusahaan teknologi global terus mengalir untuk memperkuat infrastruktur komputasi awan dan AI.

Baca Juga

IDPRO: Data Center BDx Wajib Patuh, Investor Juga Butuh Kepastian

Didi Rachbini menuturkan, sejumlah raksasa teknologi telah mengumumkan investasi hingga US$1,7 miliar untuk memperluas infrastruktur komputasi awan dan AI di Indonesia. Amazon Web Services (AWS) bahkan telah menyatakan komitmen investasi hingga US$5 miliar.

Selain itu, Firmus tengah membangun kampus pusat data di Batam dengan target kapasitas hingga 170.000 akselerator AI. “Perkembangan tersebut menunjukkan semakin besarnya kebutuhan Indonesia terhadap infrastruktur komputasi berkapasitas tinggi,” tandas dia.

Dia menjelaskan, kapasitas pusat data nasional diproyeksikan melampaui 2.000 megawatt (MW) pada 2030. Permintaan terhadap kapasitas tersebut diperkirakan tumbuh 16,8% per tahun berdasarkan proyeksi Bank Dunia.

“Ini peluang emas. Pemerintah harus memastikan peluang tersebut tidak hilang hanya karena kebijakan yang tidak konsisten antara pemerintah pusat dan pemda,” tegas Didik Rachbini.