Manfaat Tambang 70% untuk Negara, Begini Perhitungan Penerimaannya
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id - Gagasan agar 70% manfaat kegiatan pertambangan kembali kepada negara kembali mengemuka di tengah penyelenggaraan Tanwir Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah. Perdebatan tersebut relevan dengan posisi Indonesia sebagai salah satu pemain utama industri mineral dunia, terutama nikel, sekaligus menyangkut implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Pertanyaannya bukan sekadar keuntungan yang diperoleh perusahaan tambang, melainkan nilai ekonomi yang telah diterima negara dan masyarakat melalui keseluruhan kegiatan pertambangan," kata Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Edi Permadi dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Dia mengatakan, Sulawesi bukan hanya menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur, tetapi juga menjadi pusat industri nikel nasional yang berperan penting dalam rantai pasok energi masa depan dunia. "Perkembangan industri mineral di kawasan ini telah menunjukkan bahwa kekayaan alam memiliki nilai ekonomi yang jauh melampaui penjualan bahan mentah," kata Edi.
Baca Juga
Eks Lahan Tambang Batu Bara 137 Hektare di Kaltim Dialihkan untuk Dukung Kopassus
Dalam diskursus publik, kata dia, gagasan bahwa 70% manfaat tambang harus kembali kepada negara kerap dikaitkan dengan anggapan bahwa perusahaan menjadi pihak yang paling banyak menikmati keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam. Namun, penilaian tersebut perlu melihat keseluruhan mekanisme penerimaan negara, bukan hanya membandingkan laba bersih perusahaan dengan pajak penghasilan yang dibayarkan.
Dalam sistem pertambangan Indonesia, kontribusi kepada negara tidak hanya berasal dari pajak penghasilan badan. Negara menerima manfaat melalui royalti, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pajak pusat dan daerah, dividen dari kepemilikan saham nasional, bea masuk, serta berbagai pungutan sektor pertambangan.
"Selain penerimaan fiskal, perusahaan juga memiliki kewajiban hilirisasi, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, serta perlindungan lingkungan melalui jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang," kata Edi.
Edi mengatakan, dalam perspektif ekonomi sumber daya alam, negara memperoleh manfaat sejak mineral keluar dari perut bumi melalui royalti dan PNBP. Selama kegiatan operasi berlangsung, penerimaan berlanjut melalui perpajakan dan pungutan lainnya. "Setelah masa produksi berakhir, perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk memulihkan lingkungan melalui reklamasi dan pascatambang," kata Edi.
Di Sulawesi, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) merupakan salah satu contoh yang relevan untuk melihat besarnya kontribusi perusahaan pertambangan kepada negara. Perusahaan yang telah lama beroperasi di Sorowako, Sulawesi Selatan, tersebut berkembang menjadi salah satu produsen nikel penting dunia dan bagian dari rantai pasok kendaraan listrik global.
Di tengah meningkatnya tuntutan terhadap industri yang berkelanjutan, PT Vale juga menjalankan berbagai program lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG) sebagai bagian dari strategi bisnisnya.
Sepanjang 2024, PT Vale membukukan laba bersih sekitar US$ 57 juta. Sementara itu, total pembayaran kepada negara dalam berbagai bentuk pajak, royalti, dan kewajiban lainnya mencapai sekitar US$ 204 juta. Dengan demikian, nilai pembayaran kepada negara mencapai sekitar 357% dari laba bersih perusahaan. Perbandingan tersebut memberikan gambaran bahwa manfaat fiskal yang diterima negara dari kegiatan pertambangan dapat jauh melampaui keuntungan bersih yang tersisa bagi pemegang saham.
Royalti Nikel Indonesia dan Perbandingan Global
Besarnya manfaat yang diterima negara juga dapat dilihat dari kebijakan royalti pertambangan. Bahkan sebelum perubahan tarif pada 2025, royalti bijih nikel Indonesia telah mencapai 10%. Setelah penyesuaian melalui skema progresif, tarif royalti bijih nikel Indonesia meningkat menjadi sekitar 14% hingga 19%, bergantung pada tingkat harga komoditas. Sejumlah pelaku industri bahkan menilai tarif royalti nikel Indonesia termasuk salah satu yang tertinggi di dunia.
Sebagai perbandingan, tarif royalti nikel di Filipina berada pada kisaran 5% hingga 9%, Vietnam sekitar 10%, Rusia sekitar 8%, Republik Demokratik Kongo sekitar 3,5%, Zambia sekitar 5%, dan Afrika Selatan sekitar 0,5% hingga 7%.
Apabila royalti digabungkan dengan PNBP, pajak pusat dan daerah, dividen, kewajiban pengembangan masyarakat, reklamasi, pascatambang, serta hilirisasi, kontribusi sektor pertambangan kepada negara menjadi lebih luas daripada sekadar penerimaan dari satu jenis pungutan.
Dengan demikian, kata Edi, gagasan 70% manfaat tambang untuk negara perlu dilihat melalui keseluruhan struktur penerimaan dan manfaat ekonomi. Penghitungan yang hanya menggunakan laba bersih perusahaan sebagai pembanding berisiko mengabaikan berbagai penerimaan negara yang telah dibayarkan sebelum keuntungan dibagikan kepada pemegang saham.
Selain penerimaan fiskal, negara juga memiliki instrumen untuk memperbesar penguasaan nasional terhadap aset pertambangan strategis melalui kebijakan divestasi. Kebijakan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
Melalui mekanisme divestasi, kepemilikan saham nasional ditingkatkan secara bertahap. Pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), maupun badan usaha nasional memperoleh kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam kepemilikan dan pengambilan keputusan strategis.
Transformasi struktur kepemilikan PT Vale Indonesia memperlihatkan penerapan kebijakan tersebut. Kehadiran PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID sebagai pemegang saham terbesar dengan kepemilikan sekitar 34% mencerminkan meningkatnya partisipasi nasional dalam pengelolaan aset strategis pertambangan.
Dengan kepemilikan tersebut, manfaat yang diterima bangsa tidak hanya berasal dari penerimaan fiskal tahunan, tetapi juga dari kepemilikan aset produktif yang berpotensi memberikan nilai ekonomi dalam jangka panjang.
Edi mengatakan, industri pertambangan juga membutuhkan tata kelola yang konsisten, perlindungan lingkungan, serta kepastian regulasi agar investasi dapat berjalan secara berkelanjutan.
Pengalaman sepanjang 2026 memperlihatkan bahwa sektor pertambangan nasional menghadapi tekanan pada kuartal I dan kuartal II akibat proses persetujuan berbagai Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Kondisi tersebut menyebabkan sebagian perusahaan menahan realisasi investasi dan rencana produksi sambil menunggu kepastian persetujuan pemerintah.
Situasi mulai membaik setelah berbagai persetujuan RKAB diterbitkan pada pertengahan tahun. Aktivitas produksi, investasi, pengembangan proyek, dan hilirisasi kemudian kembali bergerak lebih baik.
Di sisi lain, transparansi penerimaan negara, penguatan pengawasan lingkungan, peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi, serta penyempurnaan tata kelola tetap membutuhkan perhatian. Kebijakan pertambangan perlu memastikan bahwa peningkatan produksi mineral juga diikuti peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah penghasil.
Tambang Ilegal Menjadi Tantangan Penerimaan Negara
Edi mengatakan, persoalan lain yang perlu mendapat perhatian lebih besar adalah praktik pertambangan ilegal. Dampaknya tidak berhenti pada hilangnya penerimaan negara. Pertambangan ilegal juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, mengganggu kehidupan masyarakat sekitar, dan meninggalkan beban pemulihan yang pada akhirnya harus ditanggung masyarakat maupun pemerintah.
Baca Juga
Ekspor Nikel RI Kian Melesat, Bahlil Bidik US$45 Miliar Tahun Ini
Setiap ton mineral yang dihasilkan dari kegiatan ilegal berarti hilangnya potensi penerimaan negara, kesempatan penciptaan nilai tambah, dan peluang pembangunan bagi daerah penghasil.
Untuk itu, agenda reformasi pertambangan tidak cukup hanya berfokus pada penambahan regulasi baru. Konsistensi penegakan hukum, pengawasan produksi, dan pemberantasan aktivitas pertambangan ilegal juga perlu menjadi prioritas.
Pembedaan antara perusahaan yang menjalankan kegiatan pertambangan secara legal dan aktivitas ilegal menjadi penting dalam diskusi mengenai pembagian manfaat sumber daya alam. Evaluasi terhadap kontribusi perusahaan seharusnya dilakukan berdasarkan kepatuhan terhadap ketentuan fiskal, lingkungan, sosial, dan tata kelola, bukan dengan menyamaratakan seluruh kegiatan pertambangan.
