Target Manfaat Tambang 70%, IMA Minta Pemerintah Hitung Seluruh Kontribusi
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id - Asosiasi Pertambangan Indonesia (API)-Indonesian Mining Association (IMA) meminta pemerintah menghitung seluruh kontribusi industri pertambangan dalam menerjemahkan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai target 70% manfaat pengelolaan sumber daya tambang bagi negara dan masyarakat. Perhitungan tersebut perlu mencakup belanja domestik, penciptaan lapangan kerja, hingga aktivitas ekonomi di sepanjang rantai pasok, bukan hanya pajak, dividen, dan laba perusahaan.
Direktur Eksekutif API-IMA Sari Esayanti mengatakan karakteristik industri pertambangan yang padat modal dan berorientasi jangka panjang perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran kontribusi. Sebab, manfaat ekonomi dari investasi pertambangan tidak seluruhnya dapat diukur dalam periode satu tahun.
Baca Juga
Manfaat Tambang 70% untuk Negara, Begini Perhitungan Penerimaannya
"Berdasarkan gambaran pengeluaran sejumlah perusahaan tambang, lebih dari 80% total belanja perusahaan telah dilakukan di dalam negeri. Pengeluaran tersebut mencakup pengadaan barang dan jasa, pembayaran gaji karyawan, pajak, royalti, pajak daerah, serta berbagai kewajiban lainnya," kata dia dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Aktivitas tersebut turut menciptakan perputaran uang di perekonomian nasional. Belanja perusahaan tambang menggerakkan pemasok barang dan jasa, membuka lapangan kerja, serta mendorong aktivitas usaha masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Kontribusi industri pertambangan juga terlihat dari pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran perusahaan tambang turut menciptakan aktivitas ekonomi di daerah melalui keterlibatan tenaga kerja lokal dan pelaku usaha yang menjadi bagian dari rantai pasok industri.
Selain pengeluaran operasional, manfaat ekonomi juga berasal dari keuntungan perusahaan yang diinvestasikan kembali untuk pengembangan usaha dan menjaga keberlanjutan operasi. Reinvestasi tersebut menciptakan kebutuhan belanja baru serta mendukung kegiatan produksi dalam jangka panjang.
IMA menilai aspek tersebut penting karena pertambangan merupakan industri padat modal dengan tingkat risiko tinggi dan kebutuhan investasi jangka panjang. Pengembangan tambang membutuhkan pembiayaan besar, mulai dari kegiatan eksplorasi, pembangunan fasilitas produksi, hingga pemeliharaan dan pengembangan operasi.
IMA Dorong Pemetaan Seluruh Kontribusi Tambang
Di sisi lain, sektor pertambangan selama ini telah memiliki berbagai instrumen yang mengatur kontribusi perusahaan kepada negara. Pemerintah juga terus memperkuat tata kelola dan pengawasan industri, mulai dari kegiatan produksi, penjualan, hingga ekspor.
IMA memandang arahan Presiden Prabowo mengenai optimalisasi manfaat sumber daya pertambangan sebagai momentum untuk melanjutkan dan memperkuat upaya perbaikan tata kelola tersebut. Namun, asosiasi menilai pembahasan mengenai target 70% perlu diawali dengan pemetaan seluruh kontribusi yang selama ini telah diberikan perusahaan tambang.
Pemetaan tersebut perlu mencakup manfaat langsung maupun tidak langsung yang dihasilkan kegiatan pertambangan bagi negara, masyarakat, dan perekonomian nasional. Dengan demikian, penghitungan kontribusi tidak hanya bertumpu pada penerimaan negara dari pajak, dividen, royalti, maupun laba perusahaan.
Baca Juga
Perhapi Dorong Pertambangan Berkelanjutan untuk Maluku Utara
IMA juga meminta pemerintah mempertimbangkan karakteristik dan keekonomian usaha pertambangan dalam jangka panjang. Penghitungan manfaat perlu memperhatikan siklus investasi dan kemampuan perusahaan mempertahankan kegiatan operasional agar peningkatan kontribusi tidak mengganggu keberlanjutan usaha.
“Besarnya manfaat pertambangan berbanding lurus dengan kemampuan tambang untuk terus beroperasi secara layak, aman, dan bertanggung jawab. Karena itu, optimalisasi manfaat bagi negara perlu dirancang secara terukur agar tetap menjaga keberlanjutan investasi dan daya saing industri pertambangan nasional,” ujar Sari.
