Pemerintah Targetkan Penyaluran Kredit Rp 386,9 Triliun pada 2027
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah menetapkan target penyaluran kredit sebesar Rp 386,9 triliun pada 2027 untuk program kredit usaha rakyat (KUR), kredit usaha pertanian, kredit padat karya, dan kredit perumahan, serta kredit perempuan sejahtera.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa penetapan target penyaluran kredit tersebut disepakati dalam rapat koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat. “Tadi kita tetapkan program untuk di tahun 2027, di mana kita tetapkan target totalnya sebesar Rp 386,9 triliun,” kata Airlangga, di kantornya, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dari total tersebut, target realisasi KUR sebesar Rp 325 triliun, kredit usaha pertanian sebesar Rp 1,4 triliun, kredit padat karya sebesar Rp 600 miliar, kredit perumahan sebesar Rp 30 triliun, dan kredit perempuan sejahtera
Baca Juga
Dalam agenda tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menjelaskan pihaknya terus mendukung program pemerintah utamanya terkait UMKM dan pengembangan sektor perumahan. BI memiliki insentif kebijakan likuiditas makroprudensial untuk perbankan yang menyalurkan kredit di sektor UMKM dan keuangan.
“Untuk sektor UMKM itu sudah kami kembalikan dana bank yang ditempatkan di BI karena ada penurunan dari reserve requirement ratio-nya yaitu sekitar Rp 84,3 triliun. Kemudian di sektor keuangan juga sekitar Rp 65 triliun sudah masuk ke dalam bank,” kata Destry.
Destry menyebut, BI juga telah menurunkan giro wajib minimum (GWM) perbankan dari 9% menjadi 7%. Langkah ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM dan mendorong program pemerintah.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menjelaskan lembaga yang dipimpinnya akan mendukung kebutuhan pemberian KUR untuk UMKM. Ini dilakukan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan milik OJK.
Seusai rapat tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memaparkan perkembangan pembiayaan sektor perumahan yang mencakup dukungan bagi pengembang perumahan, pedagang bahan bangunan, penyedia jasa konstruksi, serta masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk renovasi, pembelian, dan pembangunan rumah.
“Kredit program perumahan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan UMKM untuk memperluas akses rumah layak. Untuk sektor pengembangan perumahan dialokasikan Rp 5 triliun, pedagang bahan bangunan Rp 3 triliun, dan penyedia jasa konstruksi Rp 1 triliun. Totalnya Rp 10 triliun untuk mendukung ekosistem usaha di sektor perumahan,” ujar Maruarar.
Selain pembiayaan bagi pelaku usaha, pemerintah juga mendorong akses pembiayaan bagi masyarakat melalui program yang mendukung peningkatan kualitas dan kepemilikan rumah.
Berdasarkan data yang dipaparkan Maruarar, pembiayaan tersebut mencakup sekitar 95.000 rumah untuk renovasi, 11.000 rumah untuk pembelian, dan 10.000 rumah untuk pembangunan. Dengan demikian, total sasaran pembiayaan mencapai sekitar 117.000 rumah.
Baca Juga
OJK: Kredit Perbankan September 2026 Tumbuh Solid 13,26% Jadi Rp 9.245 Triliun
“Kalau dijumlahkan, ada sekitar 117.000 rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp 19 triliun. Jika digabungkan dengan pembiayaan untuk ekosistem usaha perumahan, totalnya sekitar Rp 30 triliun,” jelasnya.
Dalam kesempatan rapat tersebut, Airlangga menjelaskan tentang restrukturisasi kredit pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, OJK juga menyiapkan restrukturisasi bisa dilakukan dalam tiga tahun dan suku bunga margin tahun depan untuk KUR di NTT itu sebesar 0% pada 2027 dan 3% pada 2028.
Friderica menjelaskan bahwa restrukturisasi kredit pascabencana ini dilakukan di delapan kabupaten di NTT.
