Penyaluran Kredit Program Capai Rp2.440 Triliun, Indonesia Bagikan Praktik Baik KUR

JAKARTA, investortrust.id – Pemerintah Indonesia membagikan pengalaman dan praktik baik dalam mengembangkan kredit program, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebagai upaya memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program yang telah dikembangkan sejak 2007 tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mendorong pembiayaan yang inklusif, tepat sasaran, dan berdampak terhadap pertumbuhan usaha.

Pengalaman Indonesia tersebut disampaikan dalam seminar internasional bertema Global Trends in Inclusive Finance and MSME Development yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Kamis (29/10/2026). Seminar ini menjadi sesi pembuka International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 yang mempertemukan Pemerintah Indonesia dengan sejumlah mitra internasional, yakni Bank Dunia, Women’s World Banking, dan KfW Development Bank.

Forum tersebut menjadi wadah pertukaran pengalaman dan pembelajaran mengenai pengembangan pembiayaan UMKM, terutama dalam memperluas akses kredit, meningkatkan inklusi keuangan, serta memastikan pembiayaan dapat menjangkau pelaku usaha yang membutuhkan.

Baca Juga

BI: Penyaluran Kredit ke UMKM tumbuh Positif pada September 2026

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menyampaikan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional. Indonesia saat ini memiliki 56,7 juta UMKM, dengan 96,7% di antaranya merupakan usaha mikro yang memiliki penjualan tahunan hingga Rp2 miliar.

Untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok usaha tersebut, pemerintah mengintegrasikan lima instrumen kredit program dalam satu kerangka kebijakan. Kelima instrumen tersebut meliputi Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Alsintan (Kredit Alsintan), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) yang kini memasuki tahap peluncuran.

Kredit Program Pemerintah sejak 2015 capai Rp2.440 triliun

Upaya pengembangan berbagai instrumen pembiayaan tersebut tercermin dari besarnya penyaluran kredit program pemerintah. Hingga 27 Oktober 2026, penyaluran Kredit Program Pemerintah sejak 2015 secara kumulatif mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad kredit.

Ferry menegaskan bahwa keberhasilan program pembiayaan UMKM tidak semata-mata diukur dari besarnya nilai kredit yang disalurkan, tetapi juga dari ketepatan sasaran dan kemampuan pembiayaan dalam mendorong perkembangan usaha penerima manfaat.

“Bagi kami, pembiayaan UMKM bukan sekadar menambah volume penyaluran. Yang terpenting adalah menjangkau debitur yang tepat, menyediakan pembiayaan yang sesuai, dan membantu usaha mereka tumbuh,” ujar Ferry.

Pengalaman Indonesia dalam mengembangkan KUR juga menunjukkan bahwa perluasan akses pembiayaan dapat berjalan beriringan dengan penerapan tata kelola dan pemeliharaan kualitas kredit. Pelaksanaan program tersebut didukung oleh pembagian peran yang jelas antarlembaga, pemanfaatan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), serta penerapan jalur graduasi bagi debitur.

Melalui mekanisme graduasi, debitur memiliki kesempatan untuk meningkatkan skala pembiayaan secara bertahap, mulai dari KUR super mikro, KUR mikro, KUR kecil, hingga akhirnya dapat mengakses kredit komersial. Skema tersebut diharapkan membantu pelaku UMKM mengembangkan kapasitas usaha sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam mengakses pembiayaan sesuai kebutuhan.

Dari sisi kualitas kredit, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) Kredit Program Pemerintah tercatat sebesar 2,13% per 30 September 2026. Angka tersebut menjadi salah satu indikator dalam pelaksanaan program pembiayaan yang tidak hanya berorientasi pada perluasan akses, tetapi juga memperhatikan kualitas penyaluran kredit.

Pemerintah juga terus mendorong pembiayaan dengan suku bunga terjangkau, terutama bagi pelaku usaha mikro dan sektor produksi. Suku bunga KUR super mikro ditetapkan sebesar 3%, sedangkan KUR mikro untuk sektor produksi sebesar 6%. Selain itu, KUR dengan plafon hingga Rp100 juta tidak mensyaratkan agunan tambahan.

Dukungan pembiayaan tersebut turut diarahkan untuk memperbesar porsi kredit bagi sektor produksi. Pemerintah mencatat porsi penyaluran KUR ke sektor produksi meningkat dari 60,7% pada 2025 menjadi 66% pada 2026.

Hingga September 2026, program KUR telah menjangkau 1,87 juta debitur baru. Pada periode yang sama, sekitar 900 ribu debitur juga tercatat mengalami peningkatan kelas usaha atau naik kelas. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa program KUR tidak hanya diarahkan untuk memperluas jumlah penerima pembiayaan, tetapi juga membantu debitur meningkatkan kapasitas dan skala usahanya.

Dampak pembiayaan KUR terhadap perkembangan usaha juga terlihat dari pengalaman Ratih Paramitasari, pemilik Maha Gema Indonesia di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ratih pertama kali mengakses KUR pada 2017 dan kemudian memperoleh pinjaman lanjutan sebesar Rp300 juta dengan suku bunga 6%.

Pembiayaan tersebut dimanfaatkan untuk membangun gudang baru guna mendukung perkembangan usahanya. Kini, Maha Gema Indonesia telah mempekerjakan 28 warga setempat dan memasarkan produk tas stik biliar ke pasar domestik maupun internasional, termasuk Amerika Serikat.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai peran pembiayaan dalam membantu UMKM meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, serta menciptakan kesempatan kerja di daerah.

Dalam forum internasional tersebut, mitra pembangunan juga menyampaikan sejumlah pembelajaran dari pelaksanaan program pembiayaan UMKM di berbagai negara. Bank Dunia, misalnya, memaparkan hasil studi terhadap lebih dari 8 juta debitur KUR di Indonesia. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa 61% debitur belum pernah menerima pinjaman sebelum mengakses KUR.

Temuan tersebut memberikan gambaran mengenai peran KUR dalam membuka akses pembiayaan formal bagi masyarakat yang sebelumnya belum pernah memperoleh pinjaman. Selain itu, Bank Dunia turut membagikan pembelajaran dari survei terhadap 108 lembaga penjaminan kredit yang tersebar di 74 negara.

Sementara itu, KfW Development Bank memaparkan pengalaman European Fund for Southeast Europe (EFSE), sebuah skema pembiayaan yang mengombinasikan dukungan pendanaan dengan bantuan teknis dan pelatihan. Pendekatan tersebut menjadi salah satu pembelajaran mengenai pentingnya pendampingan dalam mendukung keberhasilan pembiayaan bagi UMKM dan rumah tangga.

Berdasarkan Laporan Dampak EFSE 2025, skema tersebut telah memungkinkan penyaluran sub-pinjaman senilai EUR12,6 miliar kepada UMKM dan rumah tangga. Pelaksanaannya juga mendukung terciptanya 2,9 juta lapangan kerja tidak langsung.

Ke depan, pemerintah melihat peluang untuk semakin memperkuat kebijakan pembiayaan UMKM melalui pemanfaatan data yang lebih terintegrasi serta pengukuran dampak program yang lebih baik. Salah satu instrumen pendukungnya adalah Basis Data Tunggal UMKM yang hingga akhir 2025 telah mencatat 30,2 juta UMKM.

Ketersediaan data tersebut diharapkan dapat memperkuat proses pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kredit program pemerintah. Dengan demikian, kebijakan pembiayaan dapat terus disempurnakan agar semakin tepat sasaran dan mampu menjangkau lebih banyak pelaku usaha.

Pertukaran pengalaman melalui International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 diharapkan turut memperkaya strategi pemerintah dalam mengembangkan pembiayaan UMKM. Pengalaman Indonesia dalam mengelola KUR, ditambah pembelajaran dari mitra internasional, menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan pelaku usaha untuk memperoleh pembiayaan, meningkatkan kapasitas usaha, dan tumbuh secara berkelanjutan.