Penyaluran KUR 2026 Capai Rp 105,8 Triliun, Didominasi Debitur Baru
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman melaporkan capaian signifikan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2026. Hingga 17 Mei 2026, realisasi penyaluran KUR nasional tercatat telah mencapai Rp105,8 triliun yang menyasar sekitar 1,69 juta debitur di seluruh Indonesia.
Maman merinci dari total debitur tersebut, sebanyak 1,147 juta atau sekitar 83% merupakan debitur baru. Sementara itu, sebanyak 511 ribu debitur tercatat telah mengalami gradasi atau naik kelas.
Menurut Maman pemerintah tahun ini memberikan perhatian khusus pada sektor produksi. Ia menjelaskan target penyaluran KUR ke sektor produksi dinaikkan menjadi 65%, meningkat dibandingkan tahun lalu yang berada di angka 60%.
"Ini bagi kami adalah motivasi dan dorongan untuk kita semua. Alhamdulillah, per pertengahan Mei ini penyaluran ke sektor produksi sudah mencapai 63,5%," ujar Maman dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (18/5/2026).
Baca Juga
Akad Massal KUR 1.000 UMKM, Bali Jadi Model Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
Selain akses pembiayaan, Kementerian UMKM juga tengah mematangkan program SAPA UMKM. Program ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh pengusaha mikro, kecil, dan menengah ke dalam satu sistem layanan yang optimal.
Saat ini, program SAPA UMKM telah memasuki tahap uji coba di tiga kota besar, yaitu Bandung, Makassar, dan Bali.
Uji coba tersebut melibatkan sekitar 1.000 pengusaha mikro dengan hasil yang diklaim cukup positif. Meski demikian, Maman mengakui masih ada beberapa aspek yang perlu disempurnakan berdasarkan catatan evaluasi di lapangan.
"Insyaallah dalam waktu dekat akan terus kita sempurnakan. Beberapa catatan evaluasi akan kita lakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah," tutur Maman.
Langkah integrasi melalui SAPA UMKM dan penguatan KUR ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pemberdayaan ekonomi kerakyatan agar lebih terukur dan tepat sasaran.