Sentil Pemda, Bappenas: Festival Ada Dana, Sampah Kok Tidak?
Poin Penting
|
BANDUNG, investortrust.id - Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Abdul Malik Sadat Idris menyentil pemerintah daerah (pemda) yang dinilai belum memprioritaskan pengelolaan sampah dalam alokasi anggaran.
Dia menyoroti, alasan keterbatasan anggaran yang kerap disampaikan pemerintah daerah perlu dilihat kembali. Sebab, pemda dinilai masih memiliki anggaran untuk membiayai berbagai kegiatan lain.
"Budget cukup kok buat bikin festival, bikin kegiatan yang monumen. Nah, ini perlu advokasi juga. Sebenarnya dibilang tidak ada uang itu, APBD sudah dihitung sebesar apa," kata Sadat saat ditemui di sela-sela ajang Asia Pacific Landfill Symposium (APLAS) ke-13 di Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/11/2026).
Baca Juga
Hampir 400 Pemda Disanksi KLH, Pakar Jepang Ungkap Solusi Sampah RI
Menurut Abdul Malik, salah satu persoalan mendasar pengelolaan sampah di Indonesia adalah status persampahan yang belum menjadi urusan wajib pemerintah daerah, melainkan masih menjadi urusan pilihan. Kondisi tersebut membuat prioritas anggaran pengelolaan sampah bergantung pada perhatian kepala daerah dan DPRD masing-masing.
"Kedua, sampah ini belum menjadi urusan wajib, baru menjadi urusan pilihan, dan dorongan dari, mohon maaf, kan pemprioritasan anggaran ini tergantung pemerintahnya. Ketika pemimpin daerahnya sedang concern, DPRD-nya sedang concern, biasanya kinerjanya membaik. Nah, siklus 5 tahunan naik-turun," jelas Sadat.
Menurut dia, pengelolaan sampah membutuhkan solusi jangka panjang karena merupakan pekerjaan berkelanjutan yang tidak bisa bergantung pada siklus kepemimpinan daerah lima tahunan.
"Jadi ini perlu solusi yang lebih dari masa 5 tahunan. Dan bahwa apa, pengolahan sampah ini memang sesuatu yang kontinu. Sama seperti infrastruktur lain, jalan, transportasi, air bersih, kita harus perlu lihat periode yang lebih panjang di dalam pengelolaannya," ujar Sadat.
Sadat menilai pengelolaan sampah perlu dipandang sebagai bagian dari persoalan kesehatan masyarakat. Dikatakan, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan apabila persoalan sampah menimbulkan masalah kesehatan.
"Sektor-sektor yang penting, sampah sangat penting ini, kan ini pilihan, ya. Misalnya ini kita anggap sebagai bagian kesehatan. Mau pilih pengobatan, atau sampahnya diperbaiki? Harga obat mahal lho. Ke rumah sakit, muntaber, diinfus, berapa satu orang (biayanya)? Kan gitu, ya?" katanya.
Di sisi lain, Sadat Idris mengungkapkan pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah di Indonesia tengah menghadapi tekanan akibat kapasitas yang semakin penuh dan sulitnya mencari lokasi baru.
"Landfillmanagement itu dasar dari pengolahan sampah di segala penjuru dunia, termasuk di Indonesia, landfill di Indonesia itu sedang banyak menghadapi masalah tekanan, ya. Sudah penuh, maupun mencari lokasi baru sulit," imbuhnya.
Menurutnya, peningkatan teknologi pengolahan perlu dilakukan terhadap fasilitas TPA yang sudah tersedia. Pengelolaan sampah juga harus diperbaiki dari hulu, tengah, hingga hilir.
Sadat mencontohkan persoalan sampah Jakarta yang tidak bisa hanya diselesaikan melalui pendekatan administratif. Sebab, produksi sampah dan aktivitas masyarakat tersebar di kawasan aglomerasi Jabodetabek.
Jakarta secara administratif memiliki sekitar 11 juta penduduk. Namun, lalu lintas manusia, aktivitas produksi, serta sarana dan prasarana persampahan tersebar di wilayah aglomerasi.
Salah satunya adalah TPST Bantargebang yang berada di Kota Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu, pertumbuhan penduduk di Bekasi juga diikuti peningkatan produksi sampah. "Bogor, Tangerang, Bekasi, jadi memang ini penyelesaiannya perlu dalam kerangka aglomerasi, kerangka metropolitan management," tutur Sadat.
Sadat kemudian mengungkap pemerintah pusat telah membuat rencana induk aglomerasi untuk mendorong pemanfaatan fasilitas persampahan secara bersama-sama.
Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota di sekitarnya dalam kerangka pengelolaan persampahan Jabodetabek.
Baca Juga
Di Banyumas Sampah Bisa Ditukar Menjadi Nilai Ekonomi, Begini Caranya
Sebelumnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono meminta pemda mengalokasikan anggaran sebesar 3% dari APBD untuk pengelolaan sampah, sebagai angka yang dinilai ideal.
Hal ini dikemukakan dalam acara 2nd Regional Congress on Organics and Climate yang diselenggarakan oleh GAIA, Aliansi Zero Waste Indonesia, dan Dietplastik Indonesia, pada Kamis (24/9/2026) lalu.
Alokasi 3% tersebut telah tertuang dalam Rencana Strategis KLH/BPLH 2025–2029 sebagai angka ideal untuk investasi pengelolaan sampah, termasuk pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA). Sejalan dengan itu, KLH/BPLH juga tengah memperketat pengawasan terhadap TPA yang masih menerapkan praktik opendumping.
