Hampir 400 Pemda Disanksi KLH, Pakar Jepang Ungkap Solusi Sampah RI

BANDUNG, investortrust.id - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menjatuhkan sanksi administratif kepada lebih 300 hingga hampir 400 pemerintah daerah (pemda) terkait pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah yang masih menerapkan sistem open dumping.

Di tengah persoalan tersebut, Prof. Kazue Ishii selaku pakar wastemanagement dari Hokkaido University, LSA, mengungkap sejumlah strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi timbunan sampah di Indonesia.

Mulanya, Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Vinda Damayanti Ansjar menyatakan, sanksi administratif tersebut mewajibkan pemda menghentikan operasional open dumping di TPA. Namun, kebijakan itu bukan berarti menutup seluruh fasilitas TPA.

Baca Juga

Di Banyumas Sampah Bisa Ditukar Menjadi Nilai Ekonomi, Begini Caranya

"Jadi artinya, bukan landfill-nya ditutup ya, tapi operasional opendumping-nya yang harus ditutup, dan dikelola secara minimal controlledlandfill atau sanitarylandfill," kata Vinda dalam kegiatan Asia Pacific Landfill Symposium (APLAS) di Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/11/2026).

Dari hampir 400 pemda yang dikenai sanksi administratif, hampir 70 pemda disebut mulai mengubah operasional TPA menjadi controlled landfill.

Vinda menjelaskan, persoalan sampah di Indonesia semakin krusial karena hampir seluruh TPA telah mengalami kelebihan kapasitas atau overcapacity. Selain itu, kebakaran di sejumlah TPA juga terjadi karena mayoritas fasilitas masih dikelola dengan sistem open dumping.

Menurut dia, prinsip pengelolaan sampah perlu diubah dari sebelumnya kumpul, angkut, buang menjadi kumpul, angkut, dan dimanfaatkan kembali.

Vinda menyebut sekitar 20% sampah merupakan plastik dan 19% merupakan kertas yang masih memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan kembali. Sementara itu, sekitar 50% sampah merupakan sampah organik yang dapat diolah dari sumbernya.

Alhasil, sampah yang masuk ke TPA ke depan hanya berupa residu yang sudah tidak dapat dikelola kembali. "Jadi sebenarnya dari rumah tangga masing-masing kita meminta untuk mulai dapat mengolah sampah organiknya di rumah, sehingga 50 persen sampah organik yang ditimbulkan ini bisa selesai di sumber," katanya.

Solusi Sampah dari Pakar Jepang

Lebih lanjut, Prof. Kazue Ishii dari Hokkaido University mengatakan, strategi pengelolaan sampah perlu dibedakan berdasarkan karakteristik wilayah, terutama antara kota besar dan kota kecil.

Dia menerangkan, Jepang telah memiliki sejarah panjang dalam penerapan daur ulang. Praktik tersebut mulai diakui melalui undang-undang pada 1991, tetapi membutuhkan waktu panjang untuk dapat diterapkan secara luas di masyarakat.

Salah satu strategi yang dilakukan Jepang adalah memberikan edukasi kepada anak-anak agar pengetahuan mengenai pemilahan sampah diteruskan kepada orang tua hingga generasi yang lebih tua.

Dikatakan Kazue, edukasi dan kegiatan pemilahan sampah dari sumbernya perlu dilakukan secara berkelanjutan agar menjadi kebiasaan masyarakat.

Dia menjelaskan, Jepang memiliki banyak fasilitas insinerator atau pembakaran sampah yang diterapkan di kota besar hingga kota kecil. Namun, penurunan jumlah penduduk dan keterbatasan anggaran pemerintah daerah membuat pemeliharaan fasilitas tersebut semakin sulit.

Baca Juga

Prabowo Ingin Riset Jadi Solusi Nyata Atasi Karhutla hingga Sampah

Kazue menyarankan agar pemerintah membedakan pendekatan pengelolaan sampah untuk kota besar dan kota kecil. Menurut dia, teknologi insinerasi atau waste-to-energy efektif diterapkan di kota besar untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA.

Sebaliknya, teknologi tersebut belum tentu efektif untuk kota kecil karena membutuhkan biaya terlalu tinggi. "Untuk kota besar, tentu insinerasi atau waste-to-energy efektif untuk meminimalkan sampah yang masuk ke TPA. Namun, di sisi lain, untuk kota kecil, insinerasi mungkin tidak efektif karena biayanya terlalu tinggi," ujar Kazue.

Untuk kota kecil, dia menyarankan agar daur ulang menjadi prioritas utama untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Setelah itu, pemerintah dapat mempertimbangkan penggunaan refuse-derived fuel (RDF) atau teknologi sejenis.

"Dalam kondisi ini, daur ulang harus menjadi prioritas utama untuk meminimalkan sampah yang masuk ke TPA. Setelah itu, bisa menggunakan RDF atau teknologi sejenis," tutur Kazue.

Selain membedakan pendekatan berdasarkan skala kota, Kazue menilai pengolahan bersama atau co-treatment juga diperlukan. Pengolahan tersebut dapat mencakup lumpur limbah, sampah makanan, dan kotoran ternak yang tergolong biomassa atau sampah basah.

Menurut dia, sampah basah dapat diolah melalui proses pencernaan anaerobik (anaerobic digestion) untuk menghasilkan energi. Sementara itu, residu hasil fermentasinya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk di wilayah pedesaan.

Dia juga mendorong agar instalasi pengolahan air limbah dan pengelolaan sampah yang selama ini dilakukan secara terpisah dapat diintegrasikan.

Baca Juga

Wapres Gibran Apresiasi Bank Sampah Cilacap Kelola Jelantah untuk Energi

Terkait limbah industri, Kazue mengatakan, Jepang juga tengah membahas kemungkinan pengolahan bersama antara limbah industri dan sampah rumah tangga.

Dia mencontohkan, sampah plastik dengan kualitas yang sama dapat diolah bersama atau didaur ulang untuk menghasilkan energi.

"Jika jenis plastiknya memiliki kualitas yang sama, seharusnya dapat diolah bersama atau didaur ulang bersama untuk menghasilkan energi dan sebagainya. Menurut saya, diperlukan gagasan baru atau inovasi untuk menerapkan hal tersebut," kata Kazue.