Muhaimin Sentil Anggaran Pemberdayaan di APBN: Jangan Lagi Jadi 'Anak Tiri'

JAKARTA, investortrust.id — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar melontarkan kritik tajam terkait alokasi anggaran pemberdayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia meminta agar anggaran tersebut tidak lagi diposisikan sebagai 'anak tiri' dalam kebijakan fiskal nasional.

Menurut Muhaimin, anggaran pemberdayaan harus dipandang sebagai instrumen investasi strategis untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperluas kesempatan usaha. Oleh karena itu, kementerian dan lembaga pengelola APBN didorong untuk mengubah cara pandang agar sektor pemberdayaan benar-roel menjadi prioritas pembangunan nasional.

"Saya minta kepada Menteri Keuangan, saya minta kepada lembaga dan kementerian yang memegang kendali APBN, jangan lagi mencoret anggaran pemberdayaan karena anggaran pemberdayaan itu biasanya anak tiri. Jangan meletakkan anggaran pemberdayaan sebagai anak tiri, tapi menjadi anak utama," ujar Muhaimin di Jakarta, Rabu (28/10/2026) dikutip dari keterangan tertulis.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan jangka panjang tidak cukup hanya diukur dari besarnya nominal bantuan sosial yang disalurkan, melainkan dari sejauh mana program pemerintah mampu menstimulasi kemandirian warga. Warga yang selama ini berstatus sebagai penerima manfaat harus diberikan akses nyata untuk meningkatkan keterampilan, mendapatkan pekerjaan yang layak, maupun mengembangkan unit usaha mandiri.

Contoh Keberhasilan Program dan Model Kolaborasi

Dalam pemaparannya, Muhaimin menyoroti sejumlah program yang dinilai sukses menggerakkan ekonomi masyarakat secara cepat. Salah satunya adalah program Makan Bergizi (MBG) yang dikelola melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Program ini dinilai tidak sekadar memenuhi aspek gizi, tetapi sukses membangun ekosistem ekonomi baru yang membuka peluang usaha serta menyerap tenaga kerja dari kelompok masyarakat prasejahtera.

Selain intervensi berbasis APBN, pemerintah juga melirik inisiatif mandiri yang tumbuh dari akar rumput, seperti pesantren. Menurutnya, lembaga pendidikan Islam tersebut merupakan model pemberdayaan yang komprehensif karena selain memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, pesantren juga konsisten membangun karakter, membekali keterampilan praktis, serta melahirkan kemandirian santri.

Model kolaborasi lintas sektor swasta turut mendapat apresiasi. Muhaimin mencontohkan langkah strategis kawasan industri MM2100 di Bekasi, Jawa Barat, yang mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kurikulum langsung selaras (applicable) dengan kebutuhan industri.

"Peserta didiknya dididik dengan skill dan attitude serta karakter Jepang, sehingga langsung diserap di perusahaan-perusahaan Jepang di Tanah Air maupun langsung ke Jepang. Itu bukti komitmen pemberdayaan model pendidikan dan model bisnis," imbuhnya.

Melihat berbagai contoh sukses tersebut, Muhaimin menyimpulkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat tidak boleh hanya mengandalkan satu sumber pendanaan tunggal dari negara. Pemerintah pusat berkomitmen memperkuat kerja sama strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari lembaga zakat, filantropi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta, hingga organisasi sosial masyarakat.

Ke depan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) akan terus mengintensifkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Langkah ini diharapkan mampu memastikan kehadiran anggaran negara tidak sekadar meringankan beban ekonomi masyarakat hari ini, tetapi secara berkelanjutan membuka jalan bagi kemandirian ekonomi mereka di masa mendatang.