Menperin dan Apindo Bahas Solusi Tantangan Industri Nasional.

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menegaskan, kebijakan industri harus berangkat dari persoalan yang benar-benar dihadapi pelaku usaha. Jika masalahnya salah dibaca, solusi yang dibuat pemerintah bisa meleset, bahkan memperburuk keadaan. Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta.

“Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan hanya dalam perspektif kementerian saja, harus mendengar persoalan itu langsung dari pelaku industri. Supaya diagnosis atas persoalan itu valid. Jangan sampai kita menghasilkan solusi, tapi solusinya justru tidak terkait dengan persoalannya. Kalau sudah begitu seperti peribahasa, obat lebih berbahaya dari penyakitnya,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga

PMI Tertinggi Sejak Maret 2024, Ekonom: Indikasi Daya Saing Manufaktur RI Menguat

Sarmuji berharap pertemuan itu menghasilkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan dunia industri. Jika persoalannya dipahami dengan tepat, pemerintah bisa merumuskan solusi yang lebih sesuai dengan kondisi dan karakteristik tiap sektor.

“Kita berharap kalau kita memberikan solusi, ya solusi itu betul-betul yang memang dibutuhkan oleh dunia industri kita. Karena masalahnya kita ketahui secara persis dan bersumber dari kalangan industri,” lanjutnya.

Meski demikian, Menperin Sarmuji mencermati sejumlah tantangan dari berbagai sektor industri manufaktur, di antaranya persaingan dengan produk impor, ketersediaan dan biaya energi serta bahan baku, biaya logistik, produktivitas dan kualitas SDM, kebutuhan modernisasi teknologi dan penguatan struktur industri dari hulu ke hilir.

Untuk menjawabnya, Kemenperin menjalankan kebijakan sesuai kebutuhan tiap sektor penguatan pasar domestik lewat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, serta pengaturan tata niaga melalui kebijakan larangan dan pembatasan (lartas). Kemudian, ketersediaan energi dan bahan baku, lewat kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Selanjutnya, struktur industri diperkuat lewat hilirisasi untuk menghubungkan industri hulu dan hilir, modernisasi teknologi melalui Making Indonesia 4.0, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan industri. Selain itu, keterlibatan IKM industri padat karya dalam rantai pasok industri besar diperkuat lewat kemitraan, dan akses pembiayaan industri padat karya diperluas melalui Kredit Industri Padat Karya (KIPK).

Kemenperin memandang kolaborasi pemerintah dan dunia usaha penting untuk menjaga momentum pertumbuhan industri. Lewat komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan dengan Apindo dan asosiasi lain, pemerintah berharap bisa memetakan persoalan secara lebih menyeluruh. Hasilnya diharapkan berupa kebijakan yang bermanfaat nyata bagi keberlangsungan usaha, peningkatan investasi, dan daya saing industri nasional.

Baca Juga

Okupansi Kawasan Industri 52,28%, Kemenperin Benahi Perizinan Demi Buka Peluang Investasi Baru

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan mekanisme kerja sama yang lebih efektif untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan yang dihadapi industri. Pasalnya, sebagian persoalan yang dihadapi dunia usaha juga berkaitan dengan kementerian dan lembaga lain.

"Kita harapkan sinergitas yang kita bangun ini bisa terus kita lanjutkan, dan juga memang kita lebih tidak hanya menjabarkan isu yang dihadapi, tapi solusi dan rekomendasi apa yang bisa kita lakukan bersama," katanya.