Anin: Dari Desa ke Pasar Dunia, UMKM Harus Naik Kelas

JAKARTA, Investortrust.id — Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan bahwa cita-cita membawa Indonesia mendunia harus bertumpu pada peningkatan kelas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta keterlibatan usaha rakyat dalam rantai pasok industri. Investasi perlu mengalir hingga ke daerah, menggerakkan produksi, dan membuka jalan bagi produk Indonesia menembus pasar global.

“Tidak mungkin ekonomi kerakyatan dan Indonesia mendunia tanpa UMKM naik kelas dan lapangan kerja berkualitas,” ujar Anin, sapaan akrab Anindya, pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Melalui tema “Ekonomi Kerakyatan untuk Indonesia Mendunia”, Anin mengajak dunia usaha dan pemerintah membangun hubungan yang lebih kuat antara masuknya modal, pengembangan industri, pemberdayaan usaha rakyat, dan peningkatan ekspor. Ia merangkum arah tersebut dalam alur pembangunan usaha yang bergerak dari desa, masuk ke pabrik, kemudian menjangkau pasar dunia.

Baca Juga

Gelar Rapimnas, Kadin Indonesia Fokus Upayakan UMKM Kuasai Rantai Pasok

Menurut Anin, investasi akan memberikan manfaat lebih luas apabila usaha rakyat dapat terlibat dalam proses penciptaan nilai tambah. Pelaku usaha di desa perlu memperoleh kesempatan menjadi pemasok bahan baku, mitra produksi, penyedia jasa, maupun bagian dari jaringan distribusi industri. “Dari desa ke pabrik ke pasar dunia,” katanya, menggambarkan arah pengembangan kemitraan yang ingin diperkuat Kadin.

Dalam kerangka itu, Anin menghubungkan dua agenda besar, yakni Buy Indonesia dan Buy from Indonesia. Agenda pertama diarahkan untuk menarik investasi ke Indonesia, baik melalui pasar modal maupun investasi langsung. Agenda kedua bertujuan memperbesar pembelian produk dan jasa Indonesia oleh pasar internasional.

Keduanya, menurut paparan Anin, merupakan bagian dari satu rangkaian kegiatan ekonomi. Modal yang masuk perlu mengembangkan kapasitas produksi dan memperluas keterlibatan pemasok domestik. Peningkatan produksi kemudian harus diikuti akses pasar agar investasi menghasilkan penjualan, pendapatan, dan kesempatan kerja yang berkelanjutan.

Anin menyampaikan bahwa Rapimnas menjadi saluran Kadin untuk merumuskan aspirasi dunia usaha dan menyampaikannya kepada pemerintah. Forum tersebut sekaligus menjadi ruang untuk menyatukan masukan pengusaha daerah, asosiasi, dan himpunan usaha menjadi agenda bersama.

“Banyak cara yang dapat ditempuh untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan semuanya baik. Tetapi kalau di Kadin, caranya ialah melaksanakan Rapimnas,” ujarnya.

Pelaksanaan forum yang berdekatan dengan peringatan Sumpah Pemuda, menurut konteks sambutannya, memberikan momentum bagi penguatan kebersamaan dunia usaha dalam menghadapi tantangan nasional dan global.

Anin mengawali paparannya dengan menyoroti meningkatnya perhatian berbagai negara terhadap kesiapan menghadapi keadaan darurat. Ia menyebut upaya membangun cadangan energi dan kesiapsiagaan rumah tangga sebagai gambaran bahwa ketidakpastian global perlu dihadapi dengan langkah antisipasi yang nyata.

Bagi Indonesia, situasi tersebut memperkuat urgensi membangun ketahanan pangan, air, dan energi. Ketiga kebutuhan mendasar itu menentukan kemampuan masyarakat dan dunia usaha bertahan ketika terjadi gangguan pasokan maupun gejolak internasional. “Ketahanan pangan, air, dan energi adalah bagian daripada kedaulatan Indonesia,” kata Anin.

Ia mengaitkan agenda tersebut dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto serta gagasan kemandirian ekonomi yang diperjuangkan Presiden Soekarno. Ketahanan nasional, dalam pandangannya, perlu ditopang kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan kekuatan produksi sendiri.

Di tengah ketidakpastian itu, Anin tetap optimistis terhadap daya tahan ekonomi Indonesia. Ia menilai penilaian terhadap kondisi ekonomi harus mempertimbangkan fundamental secara menyeluruh, termasuk pertumbuhan, kegiatan investasi, kinerja perusahaan, dan pembiayaan.

Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan Indonesia berada di ambang krisis, Anin membandingkan keadaan saat ini dengan krisis ekonomi 1998 dan pandemi Covid-19 pada 2020. Dalam paparannya, ia menyebut kontraksi ekonomi sekitar 13% pada 1998 dan sekitar 2,1% pada 2020, sementara pertumbuhan yang menjadi rujukannya untuk keadaan sekarang masih positif sekitar 5,1%.

Menurut Anin, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kondisi kegiatan ekonomi perlu dibaca secara proporsional. Gejolak pasar keuangan tetap harus diwaspadai, sementara kemampuan sektor riil bertumbuh juga perlu mendapat perhatian. “Lebih baik kita lihat fundamentalnya saja,” ujarnya.

Anin mengakui adanya tekanan besar di pasar modal dan pasar keuangan. Dalam paparannya, ia menyebut dana keluar sekitar Rp124 triliun, penurunan IHSG sekitar 40%, serta kurs dolar AS yang mencapai sekitar Rp18.170. Ia tidak memerinci periode pengukuran masing-masing angka dalam sambutan tersebut.

Namun, pada saat bersamaan, ia menyoroti investasi asing langsung, pertumbuhan laba emiten, cadangan devisa, dan pertumbuhan kredit sebagai indikator yang perlu dipertimbangkan dalam menilai daya tahan ekonomi.

Anin menyebut angka penanaman modal asing sekitar Rp270 triliun, pertumbuhan laba bersih emiten sekitar 16%, serta pertumbuhan kredit sekitar 13,3% secara tahunan. Angka-angka itu disampaikan sebagai bagian dari paparan mengenai fundamental ekonomi, tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai periode dan cakupannya.

“Kita tidak mengatakan yang sebelah kiri tidak ada. Ada dan mesti diwaspadai. Tetapi kembali kepada fundamental,” katanya, merujuk pada perbandingan antara tekanan pasar keuangan dan indikator penopang kegiatan ekonomi dalam paparannya.

Meski demikian, Anin menegaskan bahwa ketahanan ekonomi nasional harus dirasakan sampai ke daerah. Masukan dari pengurus Kadin daerah menunjukkan pentingnya menjaga aktivitas usaha lokal, terutama ketika terjadi pengetatan anggaran dan berkurangnya belanja pemerintah.

Ia menyoroti penurunan transfer ke daerah dan belanja modal daerah yang dapat memengaruhi kegiatan ekonomi setempat. Menurut Anin, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena usaha di daerah membutuhkan kesinambungan pembangunan infrastruktur, belanja produktif, dan permintaan masyarakat.

Anin mengatakan pemerintah telah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Ia memahami pengetatan pada tahap awal sebagai upaya meningkatkan efisiensi, yang selanjutnya perlu diikuti peningkatan produktivitas.

Dalam pandangannya, daya tahan yang sudah dimiliki Indonesia perlu ditingkatkan menjadi daya saing. Kemampuan bertahan menghadapi tekanan harus berkembang menjadi kemampuan menghasilkan produk yang lebih kompetitif, memperbesar investasi, serta meningkatkan penjualan di dalam dan luar negeri.

Untuk memperlihatkan kemampuan produksi Indonesia, Anin memperkenalkan buku We Buy from Indonesia. Ia menyebut buku tersebut memuat kesaksian dan contoh keterlibatan Indonesia dalam jaringan produksi berbagai merek dunia.

Menurut Anin, terdapat 77 merek dalam paparan buku tersebut, termasuk Airbus, Tesla, dan Nike, yang menunjukkan hubungan produk maupun komponen Indonesia dengan pasar internasional. Ia juga menyinggung Kopiko sebagai contoh merek asal Indonesia yang menjangkau pasar global. “Tugas kita adalah meningkatkan komponen itu dan meningkatkan penjualannya,” ujarnya.

Baca Juga

Ketum Kadin Indonesia: 77 Brand Dunia, dari Airbus hingga Tesla Beli Komponen dari Indonesia

Pesan yang ingin disampaikan, menurut Anin, adalah bahwa Indonesia telah memiliki pijakan dalam rantai pasok global. Pijakan tersebut perlu diperluas dengan meningkatkan jumlah pemasok, kapasitas produksi, mutu, dan nilai tambah yang dihasilkan di dalam negeri.

Ia juga menekankan pentingnya diplomasi ekonomi dan perluasan akses perdagangan. Berbagai kerja sama internasional harus dimanfaatkan untuk membuka peluang penjualan, sekaligus menarik investasi yang memperkuat industri domestik.

Dalam konteks ini, hubungan ekonomi internasional perlu menghasilkan kesempatan usaha yang konkret bagi perusahaan Indonesia, termasuk UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok perusahaan besar.

Anin turut menyoroti hubungan antara pasar modal dan sektor riil. Menurut dia, komposisi perusahaan besar di pasar modal belum sepenuhnya mencerminkan keragaman kegiatan ekonomi Indonesia.

Ia melihat masih terbuka ruang bagi lebih banyak perusahaan sektor riil untuk mengakses pasar modal. Perluasan tersebut dapat memperkaya pilihan investasi sekaligus membuka sumber pembiayaan bagi kegiatan produksi.

Anin memahami bahwa penilaian pasar modal mempertimbangkan prospek pertumbuhan dan ekspektasi masa depan. Namun, semakin luas keterwakilan sektor riil, semakin besar pula kesempatan pasar modal mendukung pengembangan usaha di berbagai bidang.

Untuk memperkuat hubungan antara perusahaan besar dan usaha rakyat, Kadin menyiapkan sejumlah model kemitraan. Anin menyebut inclusive closed loop, pola inti-plasma, kemitraan produksi, pengembangan pemasok industri, pembiayaan rantai pasok, kemitraan distribusi dan ritel, serta pelibatan vendor lokal di kawasan industri.

Melalui pola-pola tersebut, usaha rakyat diharapkan memperoleh akses yang lebih baik terhadap pasar, pembiayaan, teknologi, dan kebutuhan produksi industri. Kemitraan perlu menghasilkan hubungan usaha yang berkelanjutan agar peningkatan kapasitas UMKM diikuti permintaan yang nyata.

Anin menjelaskan, kerangka awal rekomendasi Rapimnas diarahkan pada tiga kebutuhan. Pertama, memperkuat bantalan untuk menghadapi krisis. Kedua, menjamin dukungan bahan baku bagi produksi rakyat. Ketiga, meningkatkan kepastian berusaha agar perusahaan Indonesia mampu berkembang dan bersaing di pasar internasional.

Kerangka tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama pengurus Kadin provinsi serta asosiasi dan himpunan usaha. Dengan demikian, rekomendasi akhir diharapkan mencerminkan persoalan yang dihadapi pelaku usaha di lapangan.

Anin juga menyampaikan pentingnya konsep Indonesia Incorporated, yakni kerja bersama pemerintah dan dunia usaha untuk memperkuat ekonomi nasional. Ia menyinggung disiplin fiskal, deregulasi, serta penyelesaian hambatan investasi sebagai bagian dari agenda tersebut.

Dalam kerangka itu, Danantara diharapkan berperan sebagai pendukung yang memungkinkan pemerintah dan swasta mengembangkan kegiatan investasi bersama. Dunia usaha, pada saat bersamaan, perlu memperkuat keterlibatannya dalam peningkatan kelas usaha rakyat.

Untuk memastikan agenda Rapimnas memiliki tindak lanjut, Anin mengumumkan pembentukan delapan kelompok kerja. Kelompok pertama menangani peningkatan kelas pelaku usaha, termasuk koperasi dan UMKM. Kelompok kedua berfokus pada rantai nilai usaha rakyat, infrastruktur, dan logistik. Kelompok ketiga menangani hilirisasi, energi, dan nilai tambah.

Kelompok keempat diarahkan pada produktivitas sumber daya manusia dan adopsi teknologi. Kelompok kelima menangani ketahanan ekonomi dan industri pertahanan. Kelompok keenam berfokus pada diplomasi ekonomi dan perjanjian dagang. Kelompok ketujuh menangani penguatan kelembagaan Kadin dan daerah, sedangkan kelompok kedelapan mengawal kedaulatan dan ketahanan pangan.

Anin menegaskan bahwa pelaksanaan program akan dipantau setiap tiga bulan. Pemantauan berkala itu dimaksudkan agar agenda kerja dapat dinilai kemajuannya dan hambatan pelaksanaan segera ditangani.

“Supaya bukan hanya setiap tahun kita bicara mengenai program-program ini,” ujarnya.

Menurut Anin, penyusunan agenda Rapimnas telah didahului konsolidasi dengan daerah dan berbagai bidang organisasi. Ia menyebut pelaksanaan rapat pimpinan provinsi secara serentak di 38 provinsi serta 12 rapat koordinasi nasional.

Kadin juga menggelar pertemuan untuk merespons perkembangan strategis dan menjalankan Kadin Business Pulse setiap kuartal. Masukan tersebut digunakan untuk membaca kondisi dunia usaha dan merumuskan respons yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

Baca Juga

Incar Pasar Baru, Kadin Indonesia Tandatangani MoU dengan Mongolia

Anin berharap kerja bersama pemerintah, perusahaan besar, UMKM, serta pengusaha daerah dapat menerjemahkan potensi Indonesia menjadi peningkatan produksi dan kesejahteraan. Investasi yang masuk perlu membuka jalan bagi usaha rakyat untuk tumbuh, sementara perluasan pasar global harus memberikan manfaat hingga ke desa.

Menutup sambutannya, Anin mengutip pesan yang kerap disampaikan Presiden Prabowo: “One thousand friends too few, one enemy too many.” Ia mengajak dunia usaha memperluas kerja sama untuk menjaga kedaulatan sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian dunia.

“Majulah Indonesia, majulah Kadin,” katanya.