Anin Bakrie: Indonesia Harus Jadi ‘Mekahnya’ Dekarbonisasi
JAKARTA, Investortrust.id - Indonesia harus memimpin narasi tentang net zero emission, dekarbonisasi, perubahan iklim, dan global warming. Salah satu unsur narasi tersebut adalah Indonesia harus menjadi ‘Mekahnya’ dekarbonisasi.
“Ada tiga isu penting bagi Indonesia yang ke depan harus bisa memimpin narasi. Indonesia jangan tergantung pada genderang Barat. Selama ini, narasi Barat yang dominan,” kata CEO Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) Anindya N Bakrie dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin media massa nasional di Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Anin yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia ini menjelaskan, tiga unsur narasi tersebut adalah, pertama, Indonesia sebagai ‘Mekahnya’ dekarbonisasi. Kedua, setiap entitas memiliki peran dalam upaya mewujudkan net zero emission. Pengusaha juga punya peran penting, demikian pula NGO dan akademisi.
Ketiga, siapa pun pemimpin Indonesia ke depan, isu sustainability pembangunan ekonomi harus menjadi perhatian besar. Pembangunan ekonomi tak boleh lagi eksklusif, melainkan inklusif. Indonesia juga harus mampu memanfaatkan biodiversity yang kaya, yang bisa menghasilkan uang yang besar untuk mendanai pembangunan berkelanjutan.
4 Pilar Pembangunan ke Depan
Anin mengatakan lebih lanjut, ada empat pilar pembangunan ekonomi ke depan. Pertama, resiliensi.
Kedua, ekonomi Indonesia 22 tahun ke depan harus tumbuh dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita naik menjadi empat kali dari tahun ini yang sekitar US$ 4.700, atau menjadi US$ 18.800. Ketiga, pertumbuhan ekonomi harus inklusif. Keempat, sustainability.
Baca Juga
Grup Bakrie Targetkan Porsi Lini Bisnis Energi Terbarukan hingga 75% pada 2045
Anin menjelaskan, hal itu bisa dicapai dengan dua syarat. Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kedua, meningkatkan nilai tambah ekonomi dengan hilirisasi dan industrialisasi.
Tuan Rumah Diskusi Internasional
Anin mengatakan, sebagai salah satu upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai ‘Mekahnya’ dekarbonisasi dan menjadi pemimpin narasi net zero emission, disarankan agar kita menjadi tuan rumah diskusi internasional tentang dekarbonisasi. Hal ini telah dilakukan negara di Timur Tengah, Uni Emirat Arab, yang telah menggelar konferensi para pihak konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim ke-28 (Conference of the Parties 28/COP 28) di Dubai.
“Bukan hanya COP 28 ini, tahun depan kan belum diputuskan COP-nya bagaimana. Mereka angkat tangan lagi, ‘Saya saja, sudah punya expo-nya bagus sekali kan. Saya juga agendanya sudah ada, kenapa tidak?’,” ucap Anin.
Negara di Timur Tengah melihatnya dari, pertama isu opportunity. Kedua, membangun narasi janganlah Barat lagi yang men-drive narasi mengenai energi. Karena, bagaimana pun juga, energi adalah power.
Kita, lanjut Anie, bisa melihat sejarah pada abad 18-19, dimulainya Inggris dulu bisa hebat, meski sekarang ‘nyungsep’. Di perang dunia pertama dan kedua, Inggris perannya kuat, karena ada industrialisasinya, yang dimulai dari penemuan steam engine.
“Ya, belajarlah itu semua lalu berkembang lagi di zaman automasi, dari bikin mobil Ford di Detroit, sampai perang dunia kedua. Semuanya mengupayakan bagimana caranya memanfaatkan energi secara efisien. Nah, Middle East kini bilang, 'kita kan punya energi, kita drive ke naratif dong, kenapa mesti diatur sama mereka',” tuturnya.
Baca Juga
Grup Bakrie Ungkap Strategi Baru Memacu Populasi Bus dan Truk Listrik
Sementara itu, negara terutama di Afrika, mereka tidak mau di-drive Barat, yang sudah punya PDB per kapita US$ 20.000-25.000, yang didapat dari membangun energi, dari fossil fuel. Ini termasuk dengan negara Barat pergi ke negara lain, fossil fuel dia bawa pulang untuk membangun Inggris, membangun Amerika Serikat.
Negara-negara berkembang kemudian mempertanyakan mengapa ada ketidakadilan. Waktu di COP 28, lanjut dia, Indonesia perannya banyak, tapi tentu seperti biasa, dikait-kaitkan dengan masalah di Gaza, Indonesia pro-Palestina.
Sedangkan negara Middle East, mereka punya power, bisa menyediakan fossil fuel ataupun hydrocarbon yang dibutuhkan negara Barat. “Middle east juga punya uang yang berasal dari uang mereka (Barat), bisa membuat green technology, yang artinya tidak akan habis dan energinya dijual lagi ke mereka,” paparnya.
Sementara itu, Indonesia bisa berbicara dalam hal ini, pertama, karena kita memiliki biodiversitas yang kaya, termasuk coral reef-nya. Indonesia juga menyerap emisi karbon luar biasa besar, sekitar 1 miliar ton emisi karbon.
“Jadi, Indonesia butuh bicara. Belum lagi punya critical mineral di dalam tanah, di atas tanah. Bisa apa pun terutama di wilayah timur untuk bioenergy,” tandasnya.
Berikutnya, Indonesia dari negara muslim paling besar, tapi bukan negara Islam, namun sekuler. Dengan posisi ini, jika Indonesia yang berbicara lebih bagus, di sinilah Indonesia banyak didengar.
Cara Jadi ‘Mekahnya’ Dekarbonisasi
Anin percaya, Indonesia bisa menjadi ‘Mekahnya’ dekarbonisasi. Caranya dengan mengolah mineral penting yang di bawah tanah, serta dengan memanfaatkan energi yang tidak pernah habis di atas tanah, dengan tidak terlalu banyak mengganggu biodiversitas. Hal ini karena biodiversitas bisa menghasilkan uang untuk membiayai upaya tersebut.
Indonesia bisa ikut memanfaatkan Inflation Reduction Act yang sangat pupoler di Amerika Serikat. Bill ini diciptakan untuk membuat negara adidaya itu bisa men-judge Cina dalam teknologi baterai dan bioenergy. Dananya US$ 1 triliun, di mana kemungkinan negara dengan ekonomi terbesar tersebut bisa melakukan print money.
Presiden RI Joko Widodo bilang mau ikutan di program AS tersebut. AS bilang boleh, tapi mereka inginnya nggak boleh ada Cinanya yang merupakan partner Indonesia. Pasalnya, maksud AS print money US$ 1 triliun itu untuk menciptakan kemandirian dari Cina, yang merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua dunia.
“Misalnya, jika Indonesia nikelnya dikuasai 1 negara, ya artinya AS nguntungin Cina. Ketika print money, (mereka tidak mau) uang dari tax payer menguntungkan Cina. Jadi, selama Indonesia bisa membuktikan di supply chain itu tidak ada atau minimum Cina (tidak boleh lebih dari 25% kepemilikannya), AS bisa mendiskusikan dengan Indonesia,” bebernya.
Jika benar AS menggelontorkan dana US$ 1 triliun, maka penyerapan Indonesia sekitar 1 miliar ton emisi karbon bisa dijual. Jika dikalikan US$ 10 saja per ton, tidak perlu sampai US$ 50-60 seperti harga di pasar sejumlah negara, maka dari carbon trading bisa mendapatkan banyak. Jadi, kita akan bisa mendapatkan uang, bukan hanya kita sudah net zero emission.
“Ini mengenai narasi pertama bahwa Indonesia itu bisa jadi ‘Mekahnya’ dekarbonisasi. Jadi bulan elektrifikasi, itu kan yang subsektor di bawah, energi,” imbuhnya.
Semua Harus berperan
Narasi yang kedua, lanjut Anin, setiap entitas baik NGO, organisasi usaha seperti Kadin, pengusaha, maupun akademika, harus mempunyai peran untuk membuat sasaran itu menjadi kenyataan. “Saya melakukan yang bisnis, kemudian Pak Jokowi mengajak Kadin ke COP 28 untuk menyuarakan. Kebetulan ditunjuk Pak Presiden Jokowi dan sebelumnya ketua ABAC (ASEAN Business Advisory Council), disuarakanlah di San Francisco,” paparnya.
Dalam dunia usaha, dari sektor oil and gas juga ada, dari elektrifikasi misalnya dengan motor di awal. Kemudian, kita mencari lagi yang lebih menarik, makin hari makin besar. Dari sisi akademika, diajak mencoba mengerjakan dengan Stanford, dikabarkan akan riset di sini, khusus untuk sustainability, karena dibilang ini prototipe yang menarik.
“Yuk kita sama-sama (mengerjakan), karena ini isu penting. Karena bukan apa-apa, karena kalau kembali hanya untuk net zero emission, yang senang negara lain. Sedangkan kita jadi forest country,” tegasnya.
Jika kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk masyarakat luas, yang inklusif, sustainable, akan mantap. Pasalnya, tidak semua negara, di bawah tanah, memiliki kekayaan sumber daya alam seperti Indonesia. Kalaupun ada, tidak ada biodiversivitas. Kalaupun ada, tidak ada tempat untuk mengolah. Sedangkan Indonesia apa saja ada, tinggal teknologi dan dana mesti didapatkan.
“Oleh karena AS sedang butuh, mereka datang. Dari hydro energy bisa, solar energy bisa. Apa saja kita bisa. Jadi, narasi kedua, every component of society berperan mengerjakan bagiannya,” paparnya.
Pemimpin Mesti Percaya
Narasi ketiga, lanjut Anin, siapa pun pemimpin kita mesti percaya hal itu. Jika tidak, ya tidak berguna dan tidak salah juga. Biasanya, mereka akan menyimplifikasi bahwa tidak usah dipikirkan isu keberlanjutan, tidak penting, dan kita ada senangnya juga, karena tidak diolah, lebih simple, jadi ‘hajar’ (eksploitasi SDA) saja. Sedangkan untuk negara Barat, mereka beralasan berbeda karena sudah tinggal landas.
“Jadinya waktu kita bicara, seperti nikel semula dikirim cuma nilainya US$ 3 miliar yang didapatkan negara kita, namun jika diolah, bisa US$ 3 triliun. Itu pun hanya stainless, atau pengolahan yang paling basic,” tuturnya.
Oleh karena itu, Kadin Indonesia akan melakukan dialog dengan ketiga capres pada 11 Januari 2024. Kadin akan memaparkan Roadmap Indonesia Emas 1945 versi Kadin yang baru dibuat, yang diinisiasi Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat, yang kini sedang cuti sementara dari ketua umum Kadin Indonesia.
Isinya, singkatnya, kita menjadi negara maju, adil, sejahtera tahun 2045, dengan pilarnya ada empat. Yang pertama resiliensi. Jadi, jika ada kejadian lagi seperti pandemiCovid-19, paling tidak tidak, Indonesia bisa resilience dari sisi kesehatan dan ekonomi, obat-obatan tidak impor.
“Yang kedua adalah ekonomi mesti tumbuh, masa PDB per kapita Indonesia sekitar US$ 4.500 terus. Tetapi caranya bagaimana US$ 4.500 bisa ke US$ 30.000 dalam 22 tahun? Misalnya sebut saja US$ 5.000 kira-kira, mau jadi 6 kali lipat dalam 20 tahun, artinya 10 tahun 3 kali lipat, artinya 5 tahun 1,5 kali lipat, berarti setiap tahun growth mesti 30%. Not easy,” ucapnya.
Nah, jika dibandingkan ‘lucu-lucuan’ dengan perolehan nikel yang bisa diolah sehingga naik dari dari US$ 3 miliar menjadi US$ 35 miliar, mungkin Indonesia PDB-nya juga bisa juga mencapai target Indonesia Emas atau 100 tahun merdeka. Artinya, target Indonesia Emas bisa diwujudkan.
Pilar ketiga inklusivitas. Jadi, jangan tumbuh tapi hanya kelompok tertentu saja, tapi masyarakat juga mesti dilibatkan.
Keempat sustainability. “Saya merasa ini akan banyak kerjaan-kerjaan yang kesannya hilang dengan AI, tapi banyak juga yang tercipta. Jadi isu sustainability nanti private jungle owner itu disebut business, hanya mendapat konsesi 3 ha hutan, kan banyak orang Indonesia tinggal di hutan. Ya (hal semacam itu) diproses Cina, dia sudah mendata flora dan fauna di sana tidak ada yang hilang. Dari situ, dia sudah mendapat sertifikat, dia mendapat uang. Ini contoh sebelumnya yang tidak kita pikirkan,” paparnya.
Historis, Indonesia Bisa
Kendati berat, lanjut dia, Indonesia bisa mencapainya. Jika melihat historis 20 tahun lalu, PDB per kapita kita sekitar US$ 1.000 dan kini menjadi US$ 4.500 lebih. Maka itu, 22 tahun ke depan kita juga bisa memacu untuk tumbuh menjadi US$ 30.000. Sedangkan dari sisi total PDB, Indonesia bisa menjadi top 7 atau terbesar ketujuh di dunia.
“Jadi, kalau bisa berlipat sekitar 5 kali dalam 20 tahun lalu, kita akan replikasi 5 kali lagi atau 6 kali lagi dalam 20 tahun ke depan. Kita bisa kita melakukannya sebelumnya dan ada negara lain juga melakukan,” tandasnya.
Hal itulah yang menjadi landasan optimisme Kadin dalam membuat Road Map Indonesia Emas 2045, dengan membangun masa depan Indonesia dimulai dari sekarang. Sasaran pembangunan dengan fokus pada 4 pilar tersebut juga akan ditekankan dalam diskusi dengan para capres.
Perbesar Dana SDM
Anin optimistis Indonesia ke depan bisa memacu pertumbuhan 6-7%, secara bertahap. Dengan demikian, dapat memanfaatkan secara optimal bonus demografi yang cukup besar sampai 2038.
“Salah satu kekuatan kita adalah kedisiplinan fiskal, tapi salah satu kekurangan kita adalah terlalu konservatif dan ini memang diperdebatkan. Rasio utang kita terhadap PDB kalau nggak salah 45%, negara lain 100%. Ya, kalau kita bisa naikkan menjadi 60% saja, tambahan 15% itu besar sekali (untuk pembangunan),” ucap Anin.
Dana tersebut bisa digunakan untuk banyak sekali program pembangunan yang dibutuhkan. Yang pertama, untuk meningkatkan pendidikan dan kualitas SDM.
“Sumber daya manusia ini mesti kita pikirkan yang lebih baik, meski 20% budget negara memang sudah untuk pendidikan dan sudah mandated di parlemen. Tapi kalau jumlahnya naik lebih bagus sekali, dan paling sedikit ya kita semua bisa bahasa Inggris,” imbuhnya.
Enaknya dalam sustainability business saat ini, lanjut dia, orang asing pun juga baru belajar dan kita bisa menjadi laboratorium, tempat belajar banyak. Tapi, ujung-ujungnya tentu membutuhkan infrastruktur, tenaga ahli dari luar, hingga vocational training yang membutuhkan pendanaan besar.
“Jadi, ada 3 divisi dari kita harus menjadi the best in the word. Pertama, fakultas carbon trading kita harus paling kuat, karena kita butuh juga. Kedua fakultas renewable energy, kuat juga. Ketiga, yang paling mampu menggunakan AI untuk pertumbuhan ekonomi, karena kita banyak data," tandasnya.
Tambahan dana pembangunan tersebut juga diperlukan untuk makin meningkatkan nilai tambah ekonomi, meski saat ini sudah ada perbaikan cukup bagus. Yang biasanya jualan oil and gas sebagai bahan mentah, sekarang sudah diolah.
“Diolah ini, sekarang orang ngomongin nikel, padahal masih banyak yang lain. Kalau membuat solar panel, bahannya macam-macam, ada silika, belum lagi membuat pabriknya. Jadi, bakal banyak kerjaan-kerjaan baru yang sebelumnya tidak ada, ini butuh tenaga ahli, jadi STM-STM ini perlu diarahkan,” ucapnya.
Contohnya bila kita makin gencar membangun electric bus, maka bengkel-bengkel bakal banyak hidup. Saat ini, di Jateng, karesori-karesori juga sudah hidup lagi, dari sebelumnya sedikit slow down.
“Mereka ini berpikir profit rate. Profit rate dari membuat diesel menjadi electric bus, ya itu tambah lagi,” ucapnya. (pd)

